Presiden lantik anggota Wantimpres

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Image caption Anggota Watimpres bertugas memberi pertimbangan diminta ataupun tidak

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah melantik sembilan anggota Dewan Pertimbangan Presiden Wantimpres yang baru.

Empat orang mantan menteri kabinet Indonesia bersatu dipilih mengisi posisi anggota Wantimpres.

Mereka adalah mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirayuda, mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, mantan Menkopolhukam Widodo AS dan mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta.

Sejumlah mantan petinggi lembaga negara juga mengisi posisi ini, seperti mantan ketua Mahkamah Konsititusi Jimly Asshiddiqie dan mantan ketua Dewan Perwakilan Daerah Ginanjar Kartasasmita.

Sementara anggota Wantimpres lainnya adalah, ahli otonomi daerah Rysas Rasyid, guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Emil Salim dan ketua komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia KH Ma'ruf Amin.

Sebagaimana diatur dalam undang-undang fungsi Wantimpres hanya memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden

Lebih fundamental

Jimly Ashidiqie yang kini ditunjuk sebagai anggota Wantimpres bidang hukum mengatakan dalam tugasnya dia tidak memprioritaskan kasus per kasus.

"Saya rasa kalau kasus, seperti kasus Century, merupakan kasus jangka pendek dan saya rasa bukan prioritas," katanya.

"Bahwa presidennya tanya tentu kita akan diskusikan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Kita akan memberikan saran-saran dan nasihat-nasihat," lanjutnya.

"Tapi menurut saya yang jauh lebih utama memberikan pertimbangan yang lebih fundamental menyangkut perkembangan negara dan bangsa kita."

Wantimpres dibentuk berdasarkan Pasal 16 UUD 1945 berbunyi "Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang."

Sementara pembentukannya diatur dengan UU No. 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.

Dalam Pasal 4 UU tersebut ditentukan tugas Watimpres antara lain memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara baik diminta maupun tidak.

Saran atau nasihat yang diberikan Wantimpres ini bersifat tertutup, akibatnya sebagian pihak mempertanyakan efektifitas fungsi lembaga ini.

Apalagi Presiden juga memiliki sejumlah staf ahli dan unit kerja yang mengurusi masalah tertentu.

Pada masa jabatan sebelumnya, peran Wantimpres yang paling menonjol adalah ketika Adnan Buyung Nasution ditunjuk memimpin tim delapan untuk mencari fakta dan memverifikasi dugaan kriminalisasi terhadap dua pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selain dari itu, nyaris peran Wantimpres tidak pernah terdengar ke publik.