Wartawan tolak kebijakan PHK

aksi wartawan menolak phk
Image caption Puluhan wartawan menolak kebijakan PHK sejumlah perusahaan media

Sejumlah Wartawan dari Poros Wartawan Jakarta dan Forum Wartawan Berita Kota memprotes kebijakan sejumlah perusahaan media yang melakukan pemutusan kerja terhadap karyawannya.

Aksi dilakukan bertepatan dengan perayaan Hari Pers Nasional.

Mereka menilai banyak perusahaan kebijakan tersebut tanpa melalui tahapan yang telah diatur oleh undang-undang.

Koordinator Forum Wartawan Berita Kota, Edison Siahaan, mengatakan mereka menolak keputusan itu karena menilai perusahaannya tidak transparan saat menjelaskan alasan pemutusan hubungan kerja tersebut.

Alasan PHK

"Dasar keputusan pemecatan adalah merugi tapi kan tidak boleh hanya mengatakan mereka merugi, jelaskan alasan itu dengan hasil pemeriksaan akuntan publik. Kita tahu sejumlah aset perusahaan tidak dimasukan ke dalam catatan kekayaan perusahaan," katanya.

Menurutnya perusahaan juga tidak melakukan dialog dengan karyawan untuk merundingkan kebijakan tersebut seperti yang disyaratkan oleh UU Ketenagakerjaan.

Saya tidak melihat rencana perampingan ini karena alasan bisnis saja Dicky Irawan

Kritik terhadap kebijakan perusahaan dalam memberhentikan karyawannya juga disampaikan oleh Dicky Irawan dari Serikat Karyawan Indosiar. Menurutnya pemberhentian hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaannya bukan semata karena alasan bisnis tapi bentuk tekanan terhadap anggota serikat pekerja.

"Saya tidak melihat rencana perampingan ini karena alasan bisnis saja. Serikat karyawan ini kan memperjuangkan hal yang merugikan karyawan, sikap kami ini dilihat sebagai sikap yang melawan perusahaan."

Andi Lala seorang wartawan sebuah radio swasta di Jakarta mengatakan seharusnya pemerintah memberi sanksi tegas terhadap perusahaan media yang melarang karyawannya membentuk serikat pekerja. Karena menurutnya keberadaan serikat pekerja saat ini mampu menjadi jembatan dalam proses penyelesaian hubungan kerja antara pekerja media dengan perusahaan.

"Keberadaan serikat pekerja bisa meringankan kerja-kerja pemilik modal ketika terjadi permasalahan dalam hubungan industrial. Pemerintah sejauh ini kan hanya diam saja ketika terjadi pemutusan hubungan kerja massal di perusahaan media. Pemerintah harusnya memberikan sanksi tegas kepada perusahaan media yang melarang berdirinya serikat pekerja," tambahnya.

Peran Pemerintah

Pemerintah sejauh ini terkesan enggan menindak perusahaan media yang melanggar aturan penggajian terhadap pekerjanya.

Ketua Divisi Serikat Pekerja Aliansi Jurnalis Independen, Winuranto Adi mengatakan salah satu indikasinya adalah banyak wartawan yang mendapat upah tidak layak.

"Tidak ada pengawasan di berbagai industri media, di berbagai daerah masih banyak jurnalis yang diberikan upah dibawah upah minimum provinsi, hal ini sangat ironis karena harusnya itu adalah tugas Dinas Tenaga Kerja."

Image caption Wartawan meminta pemerintah ikut awasi aturan pengupahan

Kondisi seperti ini menjadi tidak asing ketika melihat adanya data yang menyebutkan bahwa hanya sekitar 30% dari sekitar seribu media cetak yang dikatakan sehat secara bisnis.

Sehinga kemungkinan bertambahnya angka pengurangan pekerja media ditahun mendatang tidak bisa dielakan.

Pengamat media dan anggota Dewan Pers, Leo Batubara mengatakan kondisi lebih memprihatinkan akan di jumpai pada kelompok media elektronik.

Pertumbuhan perusahaan media yang mempunyai kondisi lebih sehat akan memungkinkannya melakukan akuisisi terhadap perusahaan yang lebih kecil dan tidak sehat.

"Sekarang kalau ada perusahaan mengakuisisi, mengambil alih perusahaan lain dengan maksud memantapkan posisinya, untuk itu akan terkait dengan persoalan sdm dan tentu mereka akan menggantikan karyawan lama diganti dengan yang dianggap lebih mampu."

Saat ini setidaknya ada sekitar 15 ribu wartawan yang bekerja di berbagai media elektronik dan cetak.