NU: Hapus pilkada gubernur

Image caption Dr Ridwan Lubis usulkan penghapusan pilkada gubernur

Komisi Pengkajian hukum dan undang-undang Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama (NU) mengusulkantidak perlu lagi pemilihan langsung gubernur.

Pemilihan kepala daerah atau pilkada langsung di tingkat provinsi dinilai menciptakan ongkos demokrasi yang terlalu mahal.

"Kami usulkan agar Pilkada diubah menjadi pemilihan calon kepala daerah yang diusulkan partai politik, dipilih anggota DPRD dan kemudian diajukan kepada pemerintah pusat agar ditetapkan menjadi gubernur terpilih," kata Ketua Komisi Qanuniyyah Muktamar Prof Dr Ridwan Lubis.

Pilkada langsung di tingkat propinsi juga dinilai para ulama NU menciptakan sistem pemerintahan yang tidak efektif, karena pejabat terpilih kerap kali tidak cukup disegani para kepala daerah di tingkat bawahnya.

"Bukan rahasia lagi kalau banyak gubernur tidak berwibawa di mata bupati dan walikota. Ini salah satu cara untuk menegaskan Gubernur adalah kepanjangan tangan pusat di daerah," tambah Ridwan Lubis.

Bila diterapkan, sistem ini akan mengembalikan pola pemilihan langsung di daerah pada sistem pemilihan masa Orde Baru, dimana keputusan akhir penentu pejabat daerah ada di tangan presiden.

Etika berpolitik

Terkait seruan pengubahan aturan Pilkada, dari Komisi Rekomendasi Muktamar, ulama NU juga menyerukan agar kalangan politisi memperbaiki perilaku politiknya.

"Termasuk diantaranya perilaku politik uang, yang sejak Musyawarah Nasional NU tahun 2002 sudah difatwakan haram," kata Prof DR Masykuri Abdillah Ketua Komisi Rekomendasi.

Pratek sogok untuk mendapat suara dalam pilkada diakui NU dilakukan pula oleh calon-calon yang berasal dari NU.

"Kita tidak menutup mata terhadap itu (politik uang), karena itu ini kita ulang-ulang agar menjadi perhatian," tambah Masykuri.

NU mengeluarkan puluhan seruan, rekomendasi dan putusan hukum dalam muktamar ke-32 di Makassar, yang dibahas sejumlah komisi sejak kemarin.

NU memberikan berbagai pendapat mulai dari upaya mengatasi terorisme, pasal penodaan agama, hingga hukum penyadapan telepon.