Qanun Aceh akan atur siaran

Banyak perda yang diterapkan di Aceh menekankan nilai Islami
Image caption Banyak perda yang diterapkan di Aceh menekankan nilai Islami

DPR Aceh segera membahas Rancangan Peraturan Daerah atau Qanun tentang Lembaga Penyiaran, yang mengharuskan siaran televisi dan radio setempat "menghormati nilai-nilai Islam".

Jika qanun tersebut akhirnya lolos dan diberlakukan, lembaga penyiaran di Aceh yang tidak menjalankan isi perda tersebut, bisa dikenai sanksi pidana atau administrasi.

Rancangan yang disusun oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Aceh, KPID, itu sudah diserahkan ke DPR Aceh, dan disebut masuk kategori "segera dibahas".

"Semua orang atau lembaga penyiaran di Aceh yang melakukan siaran, harus menghormati nilai-nilai Islam di Aceh," kata Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Aceh Syafir kepada BBC, hari Selasa (4/5) siang.

Menurut Syafir, perda atau Qanun ini penting bagi masyarakat Aceh, karena selama ini ada isi siaran di sejumlah stasiun radio di Aceh yang disebutnya tidak menghormati nilai-nilai Islam.

"Contohnya, ada beberapa radio yang membuat acara tentang 'esek-esek', bicara tentang seksual yang tak punya koridor dan tidak bertanggungjawab," jelas Syafir.

Dia menjelaskan rancangan perda ini merupakan penjabaran Undang-Undang Pemerintahan Aceh, yang di dalamnya melegalkan pemberlakuan Syariat Islam di wilayah Aceh.

Mengenai definisi "Islam" terkait isi siaran seperti disebutkan dalam rancangan Qanun itu, Syafir mengatakan: "Ya, seperti Quran dan Hadis. Islam itu 'kan berpedoman kepada Alquran dan Hadist".

"Artinya, ya menghormati nilai-nilai Islami di Aceh. Tetapi kita tidak menyuruh mengenalkan Syariat Islam," jelasnya lebih lanjut.

Syafir kemudian memberikan contoh sederhana yang menurutnya masuk kategori menghormati nilai-nilai Islami. "Contohnya ya seperti peraturan di jalan raya, jangan membunyikan klakson di dekat masjid."

Lebih lanjut di dalam qanun itu akan dijabarkan rambu-rambu yang harus ditaati setiap lembaga penyiaran di Aceh.

Lembaga Pengawas

Image caption Qanun penyiaran menyangkut isi siaran televisi dan radio

Tetapi Syafir membantah jika rancangan perda ini mengatur "siapa yang harus diwawancarai" atau "materi apa yang layak ditanyakan", seperti yang dikhawatirkan pegiat pers di Aceh.

"Tidak sampai seperti itu. Hanya konteks menghormati (nilai-nilai Islami) itu saja," tandasnya.

Dengan kata lain, kata Syafir, perda ini tidak akan menyentuh masalah-masalah yang sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran atau aturan lain yang bersifat nasional.

Namun dia tidak membantah jika perda ini nanti akan mengatur "isi dan program siaran"

"Sebab, spesialisasi untuk Aceh yang diberlakukan Syariat Islam, (kita) diberi kewenangan oleh negara RI untuk mengatur secara khusus isi siaran tersebut, berdasarkan nilai Islam," paparnya.

Syafir mengaku ada multitafsir di kalangan ulama dalam menerjemahkan nilai-nilai Islam.

"Tentu banyak sekali perbedaan pendapat. Makanya kita akan duduk dengan para ulama di aceh, (untuk mendiskusikan) nilai-nilai mana yang sesuai Quran dan Hadist," kata Syafir.

Kelak jika perda ini berlaku, lanjutnya, akan dibentuk lembaga yang mengawasi qanun tersebut yang akan dijalankan oleh Pemerintah Aceh.

Dan jika lembaga siaran itu melanggar qanun, "ya akan ada sanksi adminsitrasi dan pidana. Setiap aturan 'kan pasti ada sanksinya, saya pikir standar saja".

Menanggapi penolakan dari kalangan pegiat pers di Aceh yang menganggap perda ini "membelenggu kebebasabn pers", Syafir mempertanyakan dasar anggapan seperti itu.

"Orang pers salah mengerti, seolah-seolah 100 persen kegiatan radio dan televisi itu kegiatan pers. Itu salah besar!" tegasnya.

Ditolak pegiat pers

Rancangan perda seperti yang dijelaskan Syafir ini ditentang oleh kalangan pegiat pers di Aceh.

Qanun itu dikhawatirkan membatasi kebebasan berekpresi pers dan masyarakat.

Sejumlah pasal di dalam perda itu dinilai jelas-jelas akan memberangus kebebasan pers.

"Isinya sebagian berupa larangan, kewajiban dan sensor. Misalnya pasal 6 itu berbunyi 'lembaga penyiaran lokal dilarang menyiarkan pendidikan, dokumenter, feature selain untuk kepentingan agama Islam," jelas Uzair, editor senior Kantor Berita Radio Antero di Banda Aceh, Nangroe Aceh Darussalam, kepada BBC, Selasa (4/5)siang.

Kemudian pasal lainnya yang disebut Uzair 'bermasalah' adalah salah-satu pasal mengharuskan isi siaran baik film, iklan, program feature, dokumenter, itu "wajib memperoleh tanda lolos sensor yang akan dikeluarkan Badan Sensor Daerah Aceh."

Menurut Uzair, isi pasal-pasal seperti ini merupakan "kemunduran bagi kekebasan pers dan hak-hak publik bagi akses media."

Protes sebelumnya juga dilayangkan Aliansi Jurnalis Independen Banda Aceh dan beberapa komunitas pers setempat.

Semula rancangan qanun ini bernama Qanun Pers Islami, dan diubah menjadi rancangan qanun program dan isi siaran lembaga penyiaran di Aceh.