YLKI serukan Polri proaktif dalam kasus ledakan gas

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, YLKI, menyerukan agar Polri mengambil inisiatif mengajukan gugatan pidana kepada pemerintah, dalam hal ini Pertamina, sebagai penyelenggara program konversi minyak tanah ke elpiji terkait ledakan kompor gas yang telah menelan puluhan korban jiwa.

Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, mengatakan kewenangan terletak pada Polri dan bukannya pada konsumen.

"Ini bukan delik aduan jadi mereka (konsumen) belum mengadukan tetapi polisi seharusnya proaktif, kecuali delik aduan atau tindak pidana aduan maka polisi menunggu laporan warga. Ini kan jelas korbannya tiap hari berjatuhan," kata Tulus kepada BBC Indonesia.

Oleh karena itu, lanjut Tulus, polisi mempunyai dasar kuat untuk memproses kasus ini dengan penyidikan-penyidikan.

"Menurut data yang ada, polisi baru memproses ledakan yang terjadi di lokasi-lokasi pengoplosan," tambahnya.

Tanggung jawab

Namun Kepala Bidang Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Pol Marwoto Soeto mengatakan polisi kesulitan menetapkan siapa yang bertanggung jawab.

"Dalam penyelidikan Polri, Pertamina biasanya tidak memproduksi tabung gas kemudian asesorisnya. Itu diserahkan kepada orang lain tapi apakah ini diserahkan kepada beberapa pemborong atau satu pemborong, kita tidak tahu," kata Marwoto Soeto.

Dia menegaskan kesalahan tidak bisa ditimpakan kepada Pertamina.

Pertamina sendiri belum bersedia memberikan tanggapan panjang lebar mengenai seruan gugatan pidana.

Vice President Corporate Communications Pertamina atau juru bicara Pertamina, Basuki Trikora Putra, meminta masyarakat melihat masalah ini secara proporsional.

Dia menekankan bahwa pengguna elpiji lewat penyaluran perdana -yang jumlahnya mencapai 44.800.000 pengguna- ditanggung asuransi.

"Jika korban meninggal asuransi yang diberikan Rp 25 juta, kemudian Rp 2 juta untuk penggantian biaya penguburan sementara untuk yang luka-luka atau memerlukan perawatan/pengobatan maksimal Rp 25 juta rupiah juga," jelasnya.

Selain itu, ganti rugi kerusakan properti diberikan kepada korban maksimal Rp 100 juta.

Terus jadi persoalan

Beberapa pihak berpendapat gugatan pidana tidak langsung gugur meski pemerintah memberikan kompensasi kepada para korban.

Sejak diluncurkan tahun 2007 ledakan kompos gas, yang didistribuskikan lewat program konversi, telah menelan sedikitnya 31 orang dan melukai ratusan lainnya.

Namun sejauh ini belum ada gugatan pidana dan baru pada tahap rencana gugatan perdata secara massal.

Bagaimanapun, persoalan ledakan kompor gas elpiji seberat 3 kg ini terus menjadi persoalan karena hampir setiap hari terjadi ledakan.

Hari ini (Senin, 19/7) seorang ibu dari Bojonegoro, Jawa Timur, mendatangi Istana Presiden di Jakarta guna meminta bantuan untuk operasi anaknya yang menderita luka bakar di sekujur tubuh akibat ledakan gas Maret lalu.

Berita terkait