Bupati minta pemerintah pusat tegas

Image caption Ahmadiyah kerap menerima tindak kekerasan karena dianggap sesat

Bupati Kuningan Jawa Barat, Aang Hamid Suganda, meminta agar pemerintah pusat memberi kejelasan mengenai Surat Keputusan Bersama, SKB, 3 Menteri soal ajaran Ahmadiyah.

Dia mengeluarkan seruan itu setelah kembali terjadi bentrokan antara massa penentang aliran Ahmadiyah dari berbagai daerah dengan jamaah Ahmadiyah di Masjid An-Nur di Manis Lor, Kuningan pada hari Kamis (29/07), ketika aparat hendak menyegel masjid itu.

"Saya terus terang mengharapkan langkah pemerintah pusat untuk menangani Ahmadiyah ini. Harus segera. Kalau tidak, saya tidak kebayang, kapan Kabupaten Kuningan ini bisa kondusif?" kata Aang kepada BBC Indonesia.

Dia merujuk ketidakjelasan SKB 3 Menteri mengenai aliran Ahmadiyah yang dikeluarkan bersama oleh Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung.

Isi SKB itu tidak dengan tegas melarang aliran Ahmadiyah namun menghimbau agar Jemaah Ahmadiyah Indonesia menghentikan semua kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran agama Islam pada umumnya.

"Apakah SKB itu bisa dijalankan? Manfaat SKB itu ada tidak? Justru yang saya lihat dan rasakan, pemerintah mengeluarkan SKB hanya begitu saja, tidak ada suatu evaluasi dan keputusan-keputusan yang jelas,"

"Yang jelas SKB 3 Menteri itu dikeluarkan tanggal 7 Juni 2008 dan sudah hampir dua tahun ini belum pernah dievaluasi, tidak ada tim-tim dari pusat untuk mengevaluasi..... Sehingga di sini banyak hal-hal yang tidak dijalankan atau dilanggar dianggap biasa saja," tambah Aang.

Sementara itu media melaporkan Menteri Agama Suryadharma Ali menganggap SKB 3 Menteri itu sudah jelas dan menyerukan agar Jemaah Ahmadiyah menaati SKB itu.

Salat Jumat aman

Sebelumnya sekitar 600 aparat polisi dari Polres Kuningan dan kesatuan brigade mobil (Brimob) hari ini disiagakan di lokasi sekitar Masjid Ahmadiyah di Manis Lor, Jalaksana, Kuningan, Jawa Barat menjelang salat Jumat.

Mereka ditempatkan di masjid milik warga Ahmadiyah maupun warga penentang Ahmadiyah, akibat kekhawatiran akan terulang bentrokan seperti terjadi Kamis.

Bentrokan itu berawal dari upaya penyegelan Masjid An-Nur milik jamaah Ahmadiyah yang dilakukan polisi, Brimob dibantu Satpol PP setempat.

Penyegelan diikuti pula oleh sekelompok massa penentang Ahmadiyah dari berbagai daerah.

Melihat penyegelan itu jamaah Ahmadiyah marah dan melempari mereka dengan batu hingga bentrokan tak terhindarkan.

Image caption Kalangan garis keras sangat vokal menuntut pembubaran Ahmadiyah

Polisi tidak menahan satu orang pun dari pihak penentang maupun warga Ahmadiyah, namun memutuskan tetap berjaga-jaga untuk mengantisipasi usai salat Jumat (30/07) akan kembali muncul bentrokan.

"Kita berjaga di dua masjid, milik Ahmadiyah dan milik warga, karena khawatir nanti ada provokasi lagi," kata Kapolres Kuningan, AKBP Yoyoh Indayah.

Salat Jumat di masjid Ahmadiyah hari ini dilaporkan berlangsung tenang dan aman.

Penyegelan, pengusiran dan tindak kekerasan kerap diterima kelompok Ahmadiyah di Indonesia karena dianggap menyebarkan ajaran menyesatkan.

Majelis Ulama Indonesia dalam beberapa fatwanya menyebut kelompok ini sesat, tetapi fatwa ini banyak ditolak oleh berbagai kalangan Islam lain di Indonesia.

Pada tahun 2008 pemerintah Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Bersama SKB 3 Menteri yang tidak secara tegas meminta pembubaran Ahmadiyah namun menyatakan akan mengenakan sanksi pidana bila Ahmadiyah masih melanjutkan kegiatan penyebaran agama seperti selama ini.

Berita terkait