MK tolak pelarangan buku

Image caption Salah satu buku yang dilarang terbit oleh kejaksaan

Mahkamah Konstitusi memutuskan pengamanan barang-barang cetakan secara sepihak yang termaktub dalam UU no 4/ PNPS/1963 bertentangan dengan UUD 45.

Keputusan ini diambil setelah Hilmar Farid, editor buku karangan John Roosa berjudul Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto yang dilarang peredarannya oleh Kejaksaan Agung pada akhir tahun 2009, mengajukan gugatan ke MK atas penyitaan dan pelarangan peredaran buku yang dinilai membahayakan stabilitas nasional tanpa proses persidangan.

Kejaksaan selama ini melakukan penyitaan dan pelarangan buku tanpa proses pengadilan dan hanya melalui penilaian dari pandangan pemerintah saja.

Ekstra judisial

Salah satu hakim Mahkamah Konstitusi, Maria Farida mengatakan pertimbangan putusan adalah di negara hukum tindak seperti pelarangan atau penyitaan harus melalui proses peradilan.

''Tanpa melalui proses peradilan, merupakan proses eksekusi ekstra judisial yang tentu saja sangat ditentang di sebuah negara hukum,'' kata Maria Farida.

Media playback tidak ada di perangkat Anda

Hilmar Farid menolak kalau keputusan ini dikatakan sebagai kemenangan dirinya.

''Perlu saya tekankan ini bukan kemenangan saya tetapi kemenangan buat bangsa Indonesia,'' jelas Hilmar Farid.

Selain buku John Roosa, pada akhir tahun lalu Kejaksaan Agung juga melarang peredaran buku bertema peristiwa 1965 berjudul Lekra Tak Membakar Buku, Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakyat 1950-1965, yang ditulis oleh Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M. Dahlan.

Keputusan pelarangan secara sepihak sudah lama ditentang oleh sejumlah pegiat hak asasi manusia termasuk Komnas Ham.