Jemaat Ahmadiyah tidak akan ikut dialog

demonstrasi menolak Ahmadiyah Hak atas foto AFP
Image caption Beberapa ormas gencar melancarkan demonstrasi menolak Jemaat Ahmadiyah

Jemaah Ahmadiyah Indonesia mengatakan tidak akan menghadiri dialog dan dengar pendapat tentang keberadaan Ahmadiyah yang digelar oleh Kementerian Agama, karena tidak menghadirkan pihak-pihak yang netral.

Kementerian Agama RI mulai Selasa besok akan melakukan dialog mengenai Ahmadiyah dengan mengundang beberapa pihak, dari ormas Islam, LSM serta lembaga terkait.

Jemaat Ahmadiyah Indonesia, JAI, juga mempertanyakan netralitas forum tersebut.

Dalam keterangan persnya, Humas Jemaat Ahmadiyah Indonesia Zafrullah Ahmad Pontoh mengatakan JAI tidak menolak dialog, tetapi meminta agar sejumlah prasyarat dipenuhi oleh penyelenggara.

Salah satu syarat tersebut adalah menghadirkan institusi dan nara sumber yang netral dalam memandang kasus Ahmadiyah dan dilakukan secara terbuka.

Selain itu, JAI meminta agar dilibatkan dalam penyusunan mekanisme dialog, agar perwakilan jemaat Ahmadiyah dapat memberikan penjelasan tanpa tekanan atau ancaman dari pihak manapun.

Tidak akan membatalkan

Hak atas foto AP
Image caption Keberadaan Jemaat Ahmadiyah kembali menjadi bahan pembicaraan publik setelah insiden Cikeusik

Kementerian Agama mengatakan belum mendengar keputusan JAI tersebut, dan tidak akan membatalkan rencana dialog dan dengar pendapat tentang Ahmadiyah.

Selain Ormas Islam, penyelenggara juga mengundang sejumlah tokoh seperti praktisi hukum Adnan Buyong Nasution, sejumlah organisasi non-pemerintah seperti Setara dan Wahid Institute.

Media playback tidak ada di perangkat Anda

Kepala Pusat Kehidupan Keagamaan Abdul Rahman Mas'ud mengatakan hasil dialog itu akan digunakan sebagai sumber data untuk pengambilan kebijakan dalam kasus Ahmadiyah di Kementerian Agama.

Pengamat masalah Islam dari Wahid Institute Ahmad Suaedy mengatakan sebaiknya sebelum melakukan dialog, pemerintah harus bersikap netral dalam menyikapi masalah Ahmadiyah.

Dia menambahkan banyak kelompok lain yang menimpang dari pemahaman mayoritas bukan hanya Ahmadiyah, untuk itu sebaiknya penyelesaiannya dilakukan secara hukum bukan politik seperti menerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, dan perda di sejumlah daerah.

Menurut catatan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Perda tentang larangan Ahmadiyah yang telah dikeluarkan kini mencapai sekitar 15 buah, sejak kasus kekerasan terhadap warga Jemaat Ahmadiyah di Lombok 2002 lalu.

Berita terkait