Australia dukung kedaulatan Indonesia

Image caption Opsi merdeka sudah diteriakkan sejak awal 1960-an

Pemerintah Australia menyatakan mereka mendukung keutuhan wilayah dan persatuan Indonesia, termasuk kedaulatan Indonesia atas wilayah Papua.

Pernyataan itu dikeluarkan oleh Kementrian Luar Negeri Australia, Selasa (28/02), menyusul pertemuan yang diselenggarakan kelompok bernama Parlemen Internasional untuk Papua Barat (IPWP) di Canberra hari ini.

"Pertemuan itu tidak mewakili pandangan-pandangan pemerintah Australia," kata juru bicara Kedutaan Besar Australia, Ray Marcello, kepada Pinta Karana dari BBC Indonesia hari ini.

"Australia berkomitmen penuh terhadap persatuan Republik Indonesia, sebagai kewajiban dasar Traktat Lombok antara Australia dan Indonesia," kata Marcello.

Dalam sistem pemerintahan Australia, kebijakan luar negeri ditentukan oleh pemerintah. Dalam hubungan dengan Indonesia, Traktat Lombok mendapat dukungan partai-partai terbesar di parlemen Australia.

IPWP didirikan oleh aktivis Papua Merdeka dan beberapa anggota parlemen dari Vanuatu, Inggris dan Papua Nugini pada 2008.

Kelompok ini terinspirasi oleh keberhasilan Parlemen Internasional untuk Timor Timur.

Salah satu pendirinya adalah Benny Wenda dari Wamena, Papua yang menetap di Inggris sejak 2002.

Dialog Papua

Ketegangan di Papua yang sudah terjadi selama puluhan tahun masih belum berhasil dicarikan jalan keluarnya.

Pemerintah Indonesia mengakui otonomi khusus untuk Papua dan Papua Barat yang diterapkan selama hampir sepuluh tahun belum manjur mengatasi gejolak di dua provinsi tersebut.

Staf Khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah, Velix Wanggai, kepada para wartawan di Jakarta pertengahan November mengakui dalam banyak aspek, pelaksanaan otonomi khusus di Papua Untuk itu, pemerintah membentuk Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat guna mendorong pelaksanaan otonomi khusus di Papua.

Sejak awal pemerintah pusat di Jakarta memang menjadikan otonomi khusus sebagai solusi utama untuk memecahkan persoalan di Papua.

Wilayah di ujung paling timur Indonesia resmi bergabung dengan Indonesia usai dilakukan referendum pada 1969. Wakil-wakil Papua yang mengikuti referendum -lebih dikenal dengan Penentuan Pendapat Rakyat- secara bulat memilih bergabung dengan Republik Indonesia.

Opsi lain adalah merdeka, aspirasi yang digalang elemen-elemen lain di Papua sejak awal 1960-an.

Empat puluh tahun lebih berlalu, aspirasi ini tidak mati. Para penggagas dan pegiat opsi kemerdekaan masih berjuang baik di dalam maupun di luar Papua.

Eksplorasi dan eksploitasi aneka sumber alam Papua yang dianggap tidak banyak menguntungkan rakyat dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia mendorong aspirasi merdeka makin besar.

Belakangan muncul wacana dialog dengan kelompok-kelompok yang bisa dianggap sebagai wakil rakyat Papua.

Jakarta menunjuk Farid Husain sebagai pembuka jalan dialog Papua, setelah sebelumnya ikut sukses membidani dialog perdamaian Aceh di Helsinki, Finlandia, pada 2006-2007.

Hingga saat ini, format dialog belum jelas. Farid juga mengatakan belum menemukan tokoh atau kelompok yang layak disebut wakil sejati rakyat Papua.

Berita terkait