Satgas Dewan Pers untuk kekerasan wartawan

Dewan Pers
Image caption Dewan Pers mendorong polisi menggunakan KUHP dalam kekerasan atas wartawan.

Dewan Pers membentuk satuan tugas untuk menangani kasus-kasus kekerasan yang menimpa para wartawan.

Satgas yang melibatkan tiga organisasi profesi kewartawanan itu juga mendorong penerapan sanksi tegas terhadap pelaku kekerasan, seperti dilaporkan wartawan BBC Indonesia, Andreas Nugroho.

Dalam konferensi pers, Selasa 5 Maret 2013, Dewan Pers mengatakan bahwa sepanjang 2013 yang baru berjalan sekitar dua bulan ini telah terjadi delapan kasus kekerasan terhadap wartawan.

Kekerasan terakhir dialami oleh wartawan perempuan, Nurmila Sari Wahyuni, di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Dia dipukuli oleh dua oknum pejabat desa setempat sehingga menderita keguguran.

Anggota Dewan Pers, Yoseph Adi Prasetyo mengatakan satuan tugas -yang melibatkan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Persatuan Wartawan Indonesia, dan Aliansi Jurnalis Independen- diharapkan bisa bekerja lebih sistematis dalam mendorong penyelesaian kasus terhadap wartawan.

"Kami mendorong satgas membuat langkah lebih sistematis untuk mencegah kasus kekerasan berulang."

"Tugas satgas akan dinaungi payung hukum oleh dewan pers sehingga pekerjaan mereka ini legal," tambah Prasetyo.

Efek jera

Salah satu anggota satgas, Kamsul Hasan, mengatakan mereka akan mendorong polisi untuk menggunakan pasal dalam kitab hukum pidana untuk menjerat pelaku tindak kekerasan terhadap wartawan.

"Kalau kekerasan kepada wartawan sudah fisik, kita menggunakan KUHP untuk menimbulkan efek jera," kata Kamsul.

"Sebelum ada satgas, yang digunakan selama ini untuk menjerat pelaku kekerasan adalah UU 40 (tentang Pers) pasal 18 ayat, yang ancaman hukumannya 2 tahun dan hukuman ini ringan."

Menanggapi keterlibatan pejabat sipil daerah, juru Bicara Kementerian Dalam Negeri, Reydonnyzar Moenek, menegaskan sudah ada instruksi agar pejabat tidak mengedepankan kekerasan ketika berselisih dengan wartawan.

"Tidak boleh terjadi lagi kasus kekerasan terhadap teman-teman media dan menteri dalam negeri dalam berbagai kesempatan menyampaikannya juga ada surat edaran daerah menyampaikan agar hal seperti itu tidak boleh terjadi," tutur Negeri Reydonnyzar Moenek dalam wawancara dengan Andreas Nugroho.

Belum terungkap

Data Dewan Pers menunjukkan selama ini pelaku kekerasan terhadap jurnalis berasal dari berbagai latar belakang.

Mulai organisasi kemasyarakatan, aparat keamanan hingga pejabat di daerah. Dari delapan kasus kekerasan, tiga diduga dilakukan oleh pejabat sipil daerah.

Lebih lanjut Dewan Pers meminta agar aparat penegak hukum tidak mengabaikan kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan.

Sejumlah kasus kekerasan dan pembunuhan terhadap wartawan sejauh ini belum terungkap, seperti pembunuhan wartawan harian Bernas, Fuad Muhammad Syarifuddin, atau wartawan senior RCTI Ersa Siregar.

Sementara dalam kasus kekerasan terbaru atas Nurmila Sari Wahyuni di Kabupaten Paser, aparat keamanan sudah menetapkan sekretaris desa Padang Pangrapat sebagai tersangka pelaku.

Berita terkait