DPR memutuskan pilkada lewat DPRD

DPR Hak atas foto AFP GETTY
Image caption Sebanyak 361 anggota DPR memberikan suara dan Fraksi Demokrat walkout.

Setelah melalui perdebatan yang panjang, sidang paripurna DPR akhirnya melakukan pemungutan suara untuk memutuskan soal utama RUU Pilkada sekitar pukul 02.00 subuh, Jumat 26 September.

Sebanyak 226 suara mendukung pilkada digelar lewat DPR dan 135 suara meminta pilkada secara langsung, dengan total anggota DPR yang memberikan suara 361 orang dan tidak ada yang abstain.

Fraksi Partai Demokrat memutuskan untuk walkout, walau ada beberapa anggotanya yang memberikan suara secara individu.

Keputusan walkout itu disesalkan oleh anggota PDI-P, Eva Kusuma Sundari -yang mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung- seperti disampaikannya kepada wartawan BBC, Liston Siregar.

"Intinya Demokrat. Kita agak shock juga dengan perilaku Demokrat yang meminta dukungan namun ternyata tinggal gelanggang, kalau orang Jawa bilang. Ternyata hanya main drama dan tidak serius membela pilihan langsung tersebut."

Eva yakin kalau tidak ditinggalkan Demokrat maka pendukung pilkada langsung bisa menang karena ada tambahan sekitar 120-an suara.

Argumentasi 'kuat'

Sebelumnya, Partai Demokrat bersikukuh untuk mengusulkan opsi pilkada langsung namun dengan 10 syarat.

Menurut Eva keputusan Demokrat itu bisa jadi dipengaruhi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhyono, yang menjabat Ketua Umum.

"Memang mendapat restu dan mungkin perintah. Saya yakin Pak SBY karena nggak mungkin Mas Ibas (Edhie Baskoro Yudhoyono, Sekjen Partai Demokrat) melakukan policy tanpa sepengetahuan Pak SBY," tambah Eva.

Selama ini polarisasi dalam RUU pilkada ini terlihat antara Koalisi Merah Putih -antara lain terdiri dari motor Partai Gerindra, Golkar, dan Partai Keadilan Sejahtera- dengan koalisi pimpinan PDI-Perjuangan yang mendukung pilkada langsung.

Menurut Zuber Safawi dari Partai Keadilan Sejahtera, hasil yang dicapai mencerminkan dinamika politik di Indonesia karena masing-masing kubu memliki argumentasi yang kuat.

"Bukan soal kemenangan koalisi Merah Putih atau tidak karena semuanya memiliki argumentasi yang kuat dan untuk kepentingan rakyat."

Zuber menegaskan bahwa pemungutan suara tentang RUU Pilkada ini tidak bisa mencerminkan proses politik di masa mendatang dengan pemerintahan presiden terpililh Jokowi dari PDI-P akan selalu menghadapi tantangan dari Koalisi Merah Putih.

"Kalau kedua pihak, masih punya (kesadaran tentang) kepentingan rakyat, kesejahteraan rakyat, saya rasa kita tidak akan hantam, tidak semua kebijakan pemerintah akan kita halangi."

"Tidak dalam oposisi langsung. Saya kira tidak. Kita akan melihat mana hal-hal yang memang positif untuk rakyat, pasti ada peluang bagi kita untuk mendukungnya."

Berita terkait