Indonesia peringkat delapan perbudakan

Pekerja Indonesia Hak atas foto AFP
Image caption Pekerja Indonesia di Hong Kong berdemonstrasi bulan Mei 2014

Indonesia berada di peringkat delapan jumlah korban perbudakan terbanyak dari 167 negara, ungkap sebuah penelitian mengenai perbudakan global modern, Global Slavery Index.

Penelitian ini di Indonesia dikeluarkan oleh lembaga pegiat buruh Migrant Care.

Wahyu Susilo dari Migrant Care menjelaskan perbudakan modern adalah eksploitasi terhadap pekerja.

"Area dari advokasi ini bukan hanya buruh migran," kata Wahyu Shsilo, tetapi juga, "perbudakan di sektor pekerja anak, bahkan perkawinan paksa anak-anak. Juga upaya untuk mengeksploitasi rantai pasok komoditas, misalnya proses-proses pembuatan minyak kelapa sawit yang ternyata mengeksploitasi buruh, mengeksploitasi perempuan." .

Ia menegaskan pula, memperkerjakan pembantu rumah tangga (PRT) di bawah umur dan tidak memberi PRT hak-hak mereka, juga termasuk perbudakan modern.

Lembaga pegiat hak-hak PRT, Jala PRT pun sudah melakukan berbagai usaha untuk memperjuangkan hak-hak PRT, ujar Lita Anggraini, koordinator Jala PRT.

"Kami sejak tahun 2004 menyampaikan ke DPR tentang perlunya undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Dan yang kedua, ketika ILO mengadopsi konvensi 189 tentang situasi kerja layak PRT, kami juga mendesak pemerintah untuk segera meratifikasi konvensi itu," kata Lita Anggraini kepada wartawan BBC Indonesia Rizki Washarti.

Tidak punya alternatif

Menteri tenaga kerja Hanif Dhakiri mengatakan akan memperhatikan masalah ini.

"Tentu menjadi masukan dan juga evaluasi kita semua baik pemerintah maupun kelompok masyarakat terkait dengan persoalan-persoalan itu. Tentu itu tamparan buat kita dan sekaligus tantangan juga agar ke depan kita bisa membenahi seluruh hal yang terkait dengan ketenaga kerjaan," kata Hanif Dhakiri kepada wartawan BBC Indonesia Heyder Affan di istana negara Senin (17/11) sore.

Namun Arist Merdeka Sirait dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas KPA) menyatakan, masalahnya adalah kemiskinan.

"Orang miskin tidak punya alternatif karena pekerjaan tidak ada, makan tidak ada. Situasi dan statusnya juga tidak jelas secara ekonomi, secara hukum juga tidak terlindungi. Nah, karena itu tentu mereka (anak-anak yang jadi pekerja) tidak punya pilihan," jelas Arist.

Karena itu, Arist Merdeka Sirait berharap agar pemerintah yang baru segera mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang melindungi anakj-anak agar tidak menjadi korban perbudakan modern ini.

Berita terkait