Pengurangan risiko bencana tsunami masih minim

Hak atas foto AFP

Sejak bencana tsunami Aceh terjadi pada 26 Desember 2004, warga Indonesia mulai belajar untuk melakukan penanganan dan pengurangan risiko bencana.

Namun sepuluh tahun pascabencana, upaya untuk melakukan pengurangan risiko bencana atau mitigasi sangat minim. Permukiman penduduk di bangun di lokasi yang rentan tsunami dan tidak ada upaya untuk melindungi penduduk di dekat pantai.

Ketika proses rekonstruksi di Aceh dilakukan, masalah tata ruang sempat mencuat, terutama ketika membangun rumah-rumah penduduk di wilayah yang rentan bencana. Tetapi kemudian akhirnya rumah kembali dibangun di lokasi bekas tsunami.

Ahli tsunami dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Abdul Muhari, mengatakan rumah-rumah yang dibangun di lokasi relokasi ada yang tidak memiliki sarana yang dibutuhkan warga, sehingga penduduk pindah kembali ke dekat pantai.

"Seperti di Lhok Kruet, permukiman relokasi lokasinya di atas bukit, tidak ada fasilitas air bersih, warga coba membuat sumur tetapi airnya keruh dan tidak layak, sehingga sebagian besar dari mereka kembali dan membangun rumah dekat pantai yang tersedia fasilitas air bersih milik komunal, " jelas Muhari yang melakukan penelitian di Aceh bersama ahli tsunami dari Jepang, pada awal Desember lalu.

Hak atas foto Getty
Hak atas foto Getty

Muhari yang terlibat dalam proses pembuatan tata ruang di Sendai Jepang pascatsunami 2011, mengatakan problem yang sama juga pernah terjadi di sana.

Setelah tsunami pada 1933 pemerintah setempat membangun rumah di lokasi yang jauh lebih tinggi, dan juga membangun tanggul secara bertahap.

Tetapi perubahan aturan tata ruang memungkinkan pendatang mendirikan bangunan tempat tinggal di dekat pantai.

"Ketika tsunami terjadi pada 2011 permukiman lama relokasi itu yang bertahan," jelas Muhari.

Rentan tsunami

Sebagai wilayah yang berada di jalur subduksi pertemuan lempeng tektonik, Indonesia rentan terhadap bencana gempa dan tsunami.

Kerentanan itu nyata di sepanjang wilayah barat Sumatra, bagian selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Halmahera, Sulawesi Utara, sampai dengan Papua bagian utara.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebutkan sekitar lima juta penduduk tinggal di daerah yang rawan tsunami, tetapi upaya relokasi sulit dilakukan.

“Mereka sudah permanen tinggal di situ, sebenarnya dari tata ruang itu tidak layak, tak mungkin kita relokasi semua karena terkait dengan mata pencaharian, ekonomi, kekerabatan dengan tetangga dan sosial budaya,” kata Juru Bicara BNPB Sutopo Purwo Nugroho.

Pembagian zona dapat dilakukan di wilayah pesisir pantai dengan pembagian zona permukiman di daerah yang aman dan lebih tinggi, sementara di dekat pantai dapat digunakan untuk pabrik dan bangunan yang tidak digunakan sepanjang hari.

Wilayah pesisir juga dapat dilindungi dengan 'sabuk hijau' untuk mengurangi kecepatan gelombang tsunami sehingga dampak kehancurannya bisa dikurangi.

"Sabuk hijau dibangun berlapis di pinggir pantai, berupa bukit dari puing-puing akibat tsunami dan di atasnya ditanami pohon sehingga kuat, seperti yang dilakukan pemerintah Jepang," tambah Muhari.

Hak atas foto Getty
Image caption Masjid raya Baiturahman Banda Aceh Desember 2004 (kiri), Desember 2014 (kanan)

Muhari mengatakan Indonesia telah memiliki UU Penanggulangan Bencana, tetapi masih belum banyak mencantumkan unsur mitigasi.

"UU No 24 (tahun 2007 tentang penanggulangan bencana) itu belum bunyi. Effort untuk mitigasi lebih banyak ke respon, yang dapat dilakukan adalah dengan mengintegrasikan berbagai aspek ; tata ruang, agraria, keairan ( darat dan laut), dalam satu komponen," jelas Muhari.

Peringatan dini

Upaya pengurangan risiko bencana yang dianggap cukup berhasil yaitu telah memiliki sistem peringatan dini tsunami atau tsunami early warning system.

(BNPB), yang dibentuk tiga tahun setelah tsunami Aceh, menyebutkan alat deteksi dini tsunami yang dimiliki 42 unit, dan bisa mengirim peringatan lima menit setelah kejadian gempa dan mengirimkan sinyal adanya potensi tsunami atau tidak.

Padahal, menurut Sutopo, Indonesia idealnya memiliki perangkat itu sebanyak 1.000 unit mengingat sebagian besar wilayah pesisir memilki potensi tsunami.

Data dan Informasi Bencana Indonesia menunjukkan Indonesia pernah diterjang 174 tsunami sepanjang 1969-2014. Sebanyak 60% bencana itu terjadi di Indonesia bagian timur.

"Apalagi untuk wilayah Indonesia timur ancaman potensi gempa dan tsunaminya itu tinggi, infrastruktur dan riset belum memadai," jelas Sutopo.

Hak atas foto AFP
Image caption Sistem peringatan dini tsunami dikirimkan melalui pesan pendek oleh BMKG

Upaya lain untuk mengurangi korban bencana ialah dengan membangun shelter atau tempat aman untuk evakuasi, antara lain di Aceh dan Padang.

Namun, shelter-shelter itu belum banyak dimanfaatkan. Sutopo mencontohkan ketika gempa terjadi di Aceh pada 2012 lalu, hanya puluhan orang yang pergi menyelamatkan diri ke tempat khusus evakuasi.

"Evakuasi masih terbentur kultur dan ekonomi masyarakat. Mereka masih panik, sehingga perlu dilakukan peningkatan kapasitas pelatihan harus terus dilakukan ya sampai akhir hayat," jelas Sutopo.

Kepala Pusat Studi Manajemen Bencana UPN Veteran, Eko Teguh Paripurno, menilai penanganan bencana di Indonesia masih menyisakan berbagai masalah kesenjangan antara pusat dan daerah, dan minimnya pelibatan masyarakat.

"Masih banyak gap yang harus diurus seperti koordinasi, kemampuan pemerintah pusat dan daerah, selain itu penting untuk melibatkan masyarakat yang tinggal di lokasi rentan bencana," jelas Eko.

Berita terkait