Hakim nyatakan penetapan tersangka Budi Gunawan tidak sah

Hak atas foto AFP
Image caption Majelis Hakim menyatakan penetapan tersangka Budi Gunawan tak berkaitan dengan kerugian negara

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan pra peradilan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan.

Dalam putusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Sarpin Rizaldi, Senin (16/02), dinyatakan bahwa keputusan diambil berdasarkan undang-undang yang menyatakan bahwa subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai termohon adalah orang yang perbuatannya menyebabkan kerugian negara paling sedikit Rp 1 miliar.

Namun dalam Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) nomor 03/01/01/2015 per tanggal 12 Januari 2015, dinyatakan bahwa pemohon yaitu Komjen Budi Gunawan diduga melakukan tindak pidana korupsi, menerima hadiah atau janji.

"Menimbang perbuatan menerima hadiah atau janji tidak dikaitkan dengan timbulnya kerugian negara karena perbuatan itu berhubungan dengan penyalahgunaan kewenangan maka apa yang diduga dilakukan pemohon tidak menyebabkan kerugian negara," kata Hakim Sarpin.

"Berdasarkan pertimbangan itu ternyata pemohon bukan subyek hukum tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan korupsi untuk melakukan penyelidikan, penyidikan atau penuntutan tindak pidana korupsi maka proses penyidikan yang dilakukan penyidik KPK terkait pidana penetapan tersangka tidak sah dan karenanya penetapan itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat," lanjutnya.

Pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri pengganti Jendral Sutarman menuai reaksi beragam.

Pasalnya, KPK telah menetapkan Budi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi saat ia menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian.

Namun, DPR tetap meluluskan Budi dalam uji kelayakan dan kepatutan pada 14 Januari lalu terlepas dari status hukumnya saat itu.

BBC Indonesia belum berhasil menghubungi pihak KPK untuk dimintai tanggapan mengenai putusan ini.

Image caption Semua komisioner KPK menjadi sasaran penyidikan Bareskrim Polri

KPK vs Polri?

Aksi unjuk rasa menolak pencalonan Budi pun bergulir di kota-kota besar Indonesia dengan pusatnya di gedung KPK. Polemik semakin kental setelah Bareskrim Polri menetapkan salah satu komisioner KPK, Bambang Widjojanto sebagai tersangka dengan tuduhan memerintahkan saksi sengketa pilkada Waringin Barat memberikan keterangan palsu di pengadilan.

Selain Bambang, semua komisioner KPK lainnya termasuk sang ketua Abraham Samad pun menjadi sasaran penyidikan Bareskrim.

Kabareskrim menegaskan bahwa semua laporan aduan tentang semua komisioner KPK, sedang diproses. Termasuk Ketua KPK Abraham Samad, dan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja dan Zulkarnain.

Abraham Samad dituding memalsukan dokumen dan melanggar perundangan tentang KPK dengan bertemu secara rahasia dengan sejumlah politikus. Adnan Pandu Praja dan Zulkarnain, dilaporkan untuk sejumlah perkara sebelum mereka menjabat komisioner KPK.

Berita terkait