Megawati tegaskan posisi PDIP atas Pemerintah Jokowi

Megawati Soekarnoputri Hak atas foto Reuters
Image caption Megawati Soekarnoputri diapit oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam Kongres PDIP di Bali.

Megawati Soekarnoputri dilantik kembali sebagai Ketua Umum PDIP di hari pertama Kongres PDIP 2015 di Bali, Kamis 9 April.

Pemilihan itu berlangsung beberapa saat setelah pidatonya yang tampak menegaskan posisinya sebagai salah satu kekuatan utama dalam jalannya pemerintahan.

Sementara Presiden Jokowi, berbeda dengan saat Munas 2014, hanya hadir tanpa menyampaikan pidato.

Kongres PDIP yang akan berlangsung hingga 12 April itu diselenggarakan dengan asumsi sejak awal untuk mengukuhkan kepemimpinan Megawati Soekarnoputeri yang menjadi calon tunggal, kendati belakangan oleh beberapa kalangan dipandang mulai surut pamornya, terutama dengan naiknya popularitas Jokowi.

Dalam apa yang ia sebut sendiri 'pidato politik' saat membuka Kongres, Megawati bagai meneguhkan posisinya dan partainya terhadap pemerintah.

Hak atas foto Reuters
Image caption Pidato pembukaan Kongres oleh Megawati mengangkat hubungan antara partai dan pemerintahan Jokowi.

"Kesadaran awal ketika saya memberikan mandat kepada Bapak Jokowi, adalah komitmen ideologis yang berpangkal dari kepemimpinan Trisakti... Konsepsi Trisakti inilah yang menjadi kepentingan utama partai," Megawati mengawali paparannya tentang hubungan antara dia, partainya serta Jokowi dan pemerintahannya.

"Pekerjaan rumah yang lainnya adalah bagaimana mengatur mekanisme kerja antara pemerintah dan partai politik pengusungnya."

Presiden sebagai calon partai

Dengan tiga kali menekankan kata 'sangat', Megawati menyebutkan, "Landasan konstitusionalnya pun sangat, sangat, sangat jelas: UU No 42 tahun 2008," sambil menyebutkan pencalonan presiden dan wakil presiden dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

"Itulah mekanismenya, jadi bukanlah secara indenpenden."

"Hukum demokrasilah yang mengatur itu, dan bahwa presiden serta wakil presiden memang sudah sewajarnya dan sangat wajar menjalankan garis kebijakan politik Partai," tegas Megawati, disambut sorak sorai hadirin peserta Kongres.

Hak atas foto Getty
Image caption Presiden Joko Widodo kali ini hadir tanpa diberi kesempatan untuk menyampaikan pidato

Hal lain yang membayangi kongres ke IV ini adalah pandangan banyak kalangan bahwa PDIP sebagai partai pemerintah justru telah merongrong pemerintahan Jokowi dengan berbagai langkah politik yang ganjil, yang puncaknya adalah dalam pencalonan Budi Gunawan sebagai calon Wakapolri yang diikuti berbagai langkah yang dianggap kriminalisasi KPK.

Berbagai kalangan masyarakat sipil menengarai, PDIP yang seharusnya mendukung malah justru tampak menjadi beban pemerintah Jokowi.

Sebagian pidato di Kongres ini seakan diarahkan Megawati kepada berbagai kalangan yang kritis terhadap partainya terkait pemerintahan Jokowi.

Misalnya bagian berikut: "... ada sementara pihak, selalu mengatas-namakan independensi, selalu mengatakan bahwa partai adalah beban demokrasi."

Ada juga bagian: "... pada saat bersamaan muncullah gerakan deparpolisasi. Sentimen anti partai pun makin lantang diteriakkan dalam kerumunan liberisasi politik. Saya yakin bahwa proses deparpolisasi ini tidak berdiri sendiri. Di sana ada simbiose kekuatan anti partai dengan kekuatan modal yang berhadapan dengan gerakan berdiri di atas kaki sendiri."

"Mereka adalah kaum oportunis. Mereka tidak mau bekerja keras membangun partai. Mereka tidak mau mengorganisasir rakyat. Mereka maunya menunggu dan menunggu dan selanjutnya menyalib di tikungan."

Harapan akan kenegarawaan Megawati

Sebelumnya, pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhro berpandangan, Megawati dan kalangan partai tidak perlu menganggap Jokowi sebagai ancaman bagi kepemimpinannya di PDIP.

"Presiden Jokowi justru mempelopori suatu prinsip bahwa yang menjabat di pemerintahan tidak boleh menjabat di partai," kata Siti Zuhro.

Adapun tentang ketegangan Megawati dan PDIP dengan Jokowi dan pemerintahannya, Siti Zuhro menganggap faktornya adalah komunikasi antara Jokowi dan Megawati yang tampaknya belakangan tidak terlalu mulus.

Selain dari itu,kata Siti Zuhro, "Bu Mega tidak bisa berpikir hanya untuk dirinya dan partainya. Dia harus memikirkan negara ini, masyarakat Indonesia ini."

Zuhro menambahkan karena presiden Jokowi baru saja memimpin maka saatnya Megawati menunjukkan kenegarawanannya dengan mendukung kader partainya untuk mewujudkan Nawa Cita."

"Saya yakin Bu Mega mesti dalam tataran negara bangsa. Jika begitu, maka asumsi bahwa Bu Mega terlalu dominan dan terlalu mengatrur pada (pemeruintahan) Jokowi tidak perlu muncul."

Siti Zuhro mengingatkan berbagai persoalan antara PDIP dan presiden Jokowi seyogyanya dituntaskan secara internal dan tidak diumbar kepada umum.

Bahkan, tambah Zuhro, Megawati sebagai Ketua Umum yang sudah berpengalaman dan dipatuhi kader malah bisa mengambil peran untuk meredam ketegangan antara partai dengan pemerintah Jokowi.

Berita terkait