Hari Buruh 2015: Realistiskah dirikan partai buruh?

Hak atas foto AP
Image caption Pemerintah siapkan skema pengupahan baru, yang masih ditentang kalangan buruh.

Lebih dari 100.000 buruh berencana memenuhi jalanan Jakarta pada Hari Buruh atau May Day 1 Mei 2015.

Mereka akan beraksi di depan Istana Negara sebelum berkumpul di Istora Senayan untuk mendeklarasikan Gerakan Buruh Indonesia (GBI), yang diarahkan menjadi sebuah partai buruh yang baru.

Dalam jumpa pers di Jakarta, Ilham Syah dari komite persiapan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia mengatakan, partai itu akan terdiri dari konfederasi, federasi, serikat pekerja dan elemen gerakan rakyat yang lain.

Tapi partai itu baru akan dideklarasikan kemudian, tidak di Hari Buruh.

Yang akan dideklarasikan sekarang, menurut Prihanani, presiden hubungan internasional KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) adalah Gerakan Buruh Indonesia.

"Kami memang punya aspirasi untuk membangun suatu partai buruh, karena selama ini buruh hanya digunakan sebagai pemancing suara saja untuk partai-partai lain, namun sesudah pemilu kepentingan kami tak dipedulikan," kata Prihanani.

GBI yang akan dideklarasikan sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) buruh di Istora Senayan 1 Mei ini tak pelak akan merupakan cikal bakal pendirian partai itu.

Ormas GBI akan dibentuk dari tiga konfederasi buruh terbesar: KSPSI, KSBI dan KSPI.

Bukan yang pertama

Hak atas foto AP
Image caption Mesin-mesin tanpa buruh: 40 juta pekerja adalah potensi suatu partai buruh yang baru.

Sudah ada beberapa partai buruh yang dibentuk sejak jatuhnya Soeharto pada 1998.

Namun tak ada yang berhasil menarik pendukung yang cukup, sehingga tak memperoleh kursi di parlemen dan akhirnya bubar.

Termasuk Partai Buruh Nasional pimpinan Mochtar Pakpahan, pemimpin serikat buruh independen pertama, SBSI, yang keluar masuk penjara semasa pemerintahan Soeharto.

Ini disadari para tokoh buruh dari KSPSI, KSBI dan KSPI.

Menurut Prihantini, belajar dari kegagalan partai-partai buruh lain sebelumnya, partai buruh yang akan mereka bentuk nanti harus mampu memaksimalkan dukungan 40 juta buruh dan keluarganya, yang merupakan tambang suara yang sangat besar.

"Dan kami sudah memiliki pengalaman berharga," kata Prihanani.

Sekarang ini di Bekasi, ada dua wakil buruh yang berhasil terpilih sebagai anggota DPRD kendati menggunakan PAN dan PDIP.

"Ini membuktikan, dengan kerja keras dan sungguh-sungguh kami bisa meyakinkan para buruh untuk melakukan apa yang kami sebut buruh memilih buruh," kata Prihantini.

Pentingnya suatu partai buruh, juga potensi keberhasilannya, disetujui Suryanta Ginting, aktivis buruh dari Pusat Perjuangan Rakyat Indonesia. Namun ia menyatakan seharusnya partai buruh didirikan sebagai alternatif dalam segalanya. Baik secara ideologi, arah dan tujuan perjuangan.

Soal upah

Image caption Di Bekasi, dua wakil buruh bisa terpilih sebagai anggota DPRD.

Ia dan organisasinya memilih untuk tidak terkait dengan ketiga konfederasi buruh besar yang hendak membentuk partai itu karena ia mencurigai motif para tokohnya, yang dalam pemilu legislatif dan pilpres kemarin bergabung dalam partai-partai lain dan bersaing secara sengit.

Dalam aksi Hari Buruh atau May Day, para buruh yang disebutkan akan mencapai jumlah sekitar 150.000 orang akan terlebih dahulu melakukan aksi di depan istana, kendati dua hari sebelumnya para pemimpin mereka bertemu dan bahkan terbang dalam satu pesawat bersama Presiden Jokowi ke Ungaran, Jawa Tengah.

Menurut Prihanani, dalam aksi itu buruh akan menyampaikan sejumlah tuntutan.

Prihanani menyatakan, kaum buruh keberatan dengan rencana pemerintah yang sedang menyiapkan skema pengupahan baru, karena disebut-sebut akan menerapkan kenaikan upah setiap dua hingga lima tahun.

Hak atas foto AP
Image caption Partai buruh beberapa kali dibentuk, tanpa hasil yang memuaskan di pemilu.

Hal ini dibantah Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri. "Itu tidak benar," katanya kepada BBC Indonesia.

"Justru kami berpendapat bahwa upah pekerja harus naik setiap tahun. Namun untuk menjamin kenaikan itu diperlukan suatu formula yang tetap, yang tak harus dirumuskan setiap tahun. Sehingga pengusaha mendapat kepastian untuk menghitung ongkos produksi yang tetap menguntungkan, sementara para pekerja mendapat haknya dalam hal pengupahan," jelas Hanif.

Ia mengatakan formula pengupahan baru itu masih terus dirumuskan, dengan menyertakan wakil-wakil buruh.

Ia membantah pula ketika ditanyakan apakah formula baru itu lebih memihak kepentingan pengusaha.

"Keduanya harus sama-sama diuntungkan, pengusaha dan pekerja. Upah buruh harus terus naik setiap tahun, namun pengusaha harus tetap mendapat keuntungan, dan perusahaan bisa terus beroperasi," katanya.

Berita terkait