Dahlan Iskan diperiksa dalam kasus mobil listrik

Image caption Menurut Kepala Kejati Jakarta, Dahlan ditetapkan sebagai tersangka dalam posisi sebagai kuasa pengguna anggaran dalam kasus dugaan korupsi pembangunan 21 gardu induk tersebut.

Sesudah diperiksa sebagai tersangka dalam kasus gardu listrik, mantan menteri BUMN Dahlan Iskan diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi kasus mobil listrik.

Dahlan tidak dijadikan tersangka dalam kasus yang, menurut Kejaksaan Agung, merugikan negara senilai Rp32 miliar.

Institusi itu sudah menetapkan dua tersangka, yakni Dasep Ahmadi dari PT Saimas Ahmadi Pratama serta Agus Suherman, dirut Perum Perikananan Indonesia yang juga mantan pejabat Bina Lingkungan Kementerian BUMN.

Dasep dituding tidak memenuhi kewajiban menyelesaikan pengadaan mobil listrik. Sebab, dari 16 mobil yang dipesan, hanya tiga unit yang selesai dibuat.

Sedangkan Agus dituding menyalahi wewenang dengan meminta BRI, PGN, dan Pertamina mengucurkan dana untuk proyek itu senilai Rp32 miliar.

Kepala Subdit Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Agung, Sarjono Turin, mengatakan "negara dirugikan secara mutlak," seperti dikutip situs berita Tempo.

Image caption Dahlan Iskan dan isterinya saat dilantik sebagai menteri BUMN

Pengacara Dahlan Iskan, Yusril Ihza Mahendra menganggap tidak ada unsur korupsi dalam kasus ini, kendati kliennya hanya diperiksa sebagai saksi.

Berbicara kepada wartawan, saat jeda pendampingan terhadap Dahlan Iskan, Yusril menjelaskan bahwa kasusnya bermula beberapa waktu menjelang KTT APEC tahun 2013 di Bali.

Saat itu di rapat-rapat kabinet muncul ide menggunakan forum akbar itu untuk mempromosikan kemampuan Indonesia membuat mobil listrik. Dahlan Iskan sebagai Menteri BUMN lalu diserahi tugas menyiapkannya.

Namun, "karena tidak dianggarkan pembiayaannya di APBN, maka dicarikan jalan keluar," kata Yusril.

Sesudah berbagai rapat, ditemukan jalan keluar berupa menghimpun dana dari biaya promosi BUMN yang tertarik.

"Ada tiga yang tertarik: Pertamina, PT Gas Negara, dan Bank Rakyat Indonesia. Ketiganya menyatakan berminat, bukan ditunjuk," tegas Yusril lagi.

Hak atas foto Getty

Ketiga BUMN kemudian berurusan dengan PT Sarimas Ahmadi Pratama, yang dianggap sudah berpengalaman membuat mobil listrik, untuk membuat 16 mobil listrik dengan biaya Rp32 miliar.

Dari 16 mobil itu hanya tiga yang selesai. "Namun itu urusan antara pembuat mobil dengan tiga BUMN yang memesan dengan dana promosi mereka," kata Yusril.

Namun kemudian Dahlan Iskan mengaku prihatin bahwa mantan stafnya, Agus Suherman, yang ditetapkan sebagai tersangka. "Saya sedih ini menjadi masalah pidana," kata Dahlan seperti dikutip Tempo.

Dahlan menyatakan bersedia mengganti seluruh pengeluaran yang dianggap sebagai kerugian.

Namun Yusril menegaskan, kesediaan Dahlan mengganti seluruh pengeluaran itu bukan merupakan pengakuan bersalah. "Itu watak Pak Dahlan. Sebagaimana dulu, ketika para suporter Persebaya melakukan perusakan di kereta api, Pak Dahlan sebagai Ketua Persebaya waktu itu menyatakan akan mengganti seluruh kerugian, kata Yusril.

Lepas dari itu, menurut Yusril, dalam pandangannya, tidak ada unsur korupsi dalam urusan ini, karena menyangkut hubungan profesional antara dua pihak.

Bahwa terjadi "saling menyalahkan tentang fakta bahwa dari 16 mobil listrik yang dipesan, hanya tiga yang selesai, itu masalah antara tiga BUMN itu dengan PT Sarimas Ahmadi Pratama."

Betapapun, Kejaksaan Agung tetap menganggap ada unsur kerugian negara, karena penyandang dana proyek itu adalah badan usaha milik negara.

Gardu listrik

Sehari sebelumnya, Dahlan Iskan diperiksa sebagai tersangka untuk dugaan korupsi pengadaan 21 gardu listrik di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, dengan nilai kerugian Rp33,218 miliar dari nilai total proyek Rp1,063 triliun.

Image caption Di antara empat kasus, Dahlan Iskan dijadikan tersangka untuk dugaan korupsi pengadaan gardu listrik

Saat itu Dahlan Iskan menjabat sebagai Dirut PLN. Menurut Yusril, pendanaan proyek saat itu atas persetujuan Kementerian Energi dengan menterinya Jero Wacik.

Dahlan dijadikan tersangka terkait perannya sebagai kuasa pengguna anggaran. Diaa menandantangani surat pertanggung jawaban mutlak atas pernyataan telah tuntasnya pembebasan tanah di sejumlah lokasi, padahal tanah-tanah itu belum dibebaskan.

Dahlan Iskan sendiri beralasan, ia melakukan hal itu bukan dengan niat buruk, melainkan sebagai cara menembus kebuntuan "agar semua proyek bisa berjalan."

Selain Dahlan, dalam kasus ini Kejaksaan Tinggi Jakarta menetapkan 14 tersangka lain, sembilan orang di antara mereka adalah petinggi PLN cabang Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, serta para petinggi rekanan.

Dahlan Iskan juga tersangkut dua kasus lain: korupsi program bina lingkungan Kementerian BUMN dengan nilai kerugian negara Rp200 miliar dan Kasus BUMD Jawa Timur. Dalam kedua kasus, sebagaimana untuk kasus mobil listrik, Dahlan berstatus sebagai saksi.

Dahlan Iskan merupakan tokoh keempat Kabinet Indonesia Bersatu II pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono yang ditetapkan tersangka korupsi.

Tiga menteri SBY lainnya adalah Menpora Andi Alfian Mallarangeng, Menteri Agama Suryadharma Ali, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik.

Berita terkait