'Bingkisan Syariat Islam itu diletakkan di depan parlemen Aceh’

Image caption Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud menjawab serangkaian pertanyaan dalam wawancara khusus dengan BBC Indonesia.

Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al-Haytar mengatakan, penerapan syariat Islam di Aceh tidak terlepas dari kepentingan politik pemerintah pusat untuk melunakkan perlawanan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Sebab, menurutnya, pada masa Presiden Abdurrahman Wahid berkuasa, Aceh ditawari pemberlakuan hukum Islam.

Apa komentarnya terhadap praktek syariat Islam yang dimasalahkan pegiat HAM? Bagaimana sikapnya soal pembentukan KKR Aceh? Mengapa mantan Perdana Menteri GAM ini tidak mengkhawatirkan tindak kekerasan yang dilakukan eks kombatan GAM? Berikut petikan wawancara khusus dengan Malik Mahmud:

Aksi kekerasan bersenjata yang dilakukan sekelompok kecil eks-kombatan dikhawatirkan mengganggu stabilitas politik Aceh. Sebagai orang yang memiliki wewenang yang besar, apa yang dapat Anda lakukan untuk meredam agar aksi ini tidak meluas?

Itu segelintir kelompok yang mengadakan aktivitas yang sedemikian itu. Sebenarnya saya tidak bisa bilang siapa mereka. Karena itu belum diverifikasi oleh pihak berwenang, yaitu kepolisian.

Mungkin orang GAM atau bukan. Memang sering ada kejadian begitu. Ada yang mengklaim orang GAM. Itu biasa. Cuma masalahnya, kemungkinan itu masalah ekonomi juga, (yang) dipakai untuk menganggu keamanan.

Saya rasa, masalah ekonomi memang harus diperhatikan. Bukan hanya golongan itu, tapi seluruh rakyat Aceh yang memiliki ekspektasi yang besar sesudah sepuluh tahun perdamaian.

Dengan kata lain, Anda mengatakan kemunculan kelompok ini berlatar masalah ekonomi?

Kemungkinan, saya rasa ke arah situ. Jadi, masalah yang Anda bilang bahwa ini akan menjadi konflik yang lebih besar, saya rasa tidak. Karena, kita sudah mendapat satu kesepakatan dengan pemerintah Indonesia di mana Aceh itu bisa dikatakan sudah menjadi daerah ekonomi khusus. Kita mempunyai wewenang yang besar di Aceh ini, kecuali enam perkara. Jadi achievement yang baik untuk Aceh ke depan.

Dan kemudian bagi orang Aceh sudah 30 tahun dalam konflik, tentu sudah jenuh. Tidak akan ada yang menyokong kalau ada suatu gerakan-gerakan yang menganggu keamanan. Saya percaya demikian.

Image caption Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud mengatakan keamanan tidak begitu menjadi masalah di Aceh.

Upaya untuk menumbuhkembangkan perdamaian di Aceh tidaklah gampang, salah satunya adalah upaya membangun kepercayaan terhadap pemerintah pusat. Di titik mana, Anda dan pimpinan Aceh lainnya merasa sulit untuk menaruh kepercayaan kepada Jakarta?

Sebenarnya tidak ada masalah besar dengan pemerintah pusat. Karena, sesudah perdamaian, saya mempunyai hubungan yang baik dengan Bapak Jusuf Kalla dan Presiden SBY. Dan sementara itu juga, saya juga berkenalan dengan banyak menteri, malahan dengan Panglima TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Kita punya rapor yang baik. Juga dengan pihak kepolisian. Jadi kalau saya ke Jakarta, sering-sering bertemu. Memang responsnya cukup baik. Kita merasakan ada kebersamaan. Dan masing-masing mengingatkan bagaimana untuk sharing pengalaman atau masalah di Aceh, bagaimana kita bisa menyelesaikannya.

Saya mengutarakan masalah ini, karena ada beberapa kasus yang menyebabkan ada semacam ketegangan antara Aceh dan Jakarta. Saya ambil contoh kasus Qanun bendera Aceh. Nah, ketika muncul kasus seperti ini, apa peran Anda?

Kita tahu kalau di Jakarta itu pemerintahnya ada juga kontroversi di antara mereka. Jadi masalahnya itu. Ada yang menganggap bendera itu masalah, ada juga yang meng-oppose (menentang). Itu kita mengerti. Itu dinamika politik. Jadi saya rasa kita akan menyelesaikan masalah itu.

Hak atas foto Getty
Image caption Pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka berakhir setelah terjadi kesepakatan perdamaian di Helsinki, Finlandia, pada 15 Agustus 2005.

Mantan ketua tim AMM, Pieter Feith, mengatakan seharusnya pembangunan ekonomi dapat berkembang lebih cepat, jika iklim investasi di Aceh mampu membuat calon investor nyaman menjalankan usahanya di Aceh. Tanggapan Anda?

Apa yang dibicarakan itu, kita juga memikirkannya. Masalah investor, sebenarnya, mereka sudah datang ke sini, meninjau. Masalah keamanan tidak begitu menjadi masalah di sini. Karena mereka dan siapa pun di Aceh ini bisa jalan-jalan ke mana-mana bahkan sampai ke hutan, tidak ada gangguan. Belum pernah kita dengar ada orang dari luar Aceh, apalagi dari luar negeri yang datang selama perdamaian, tidak ada masalah.

Cuma, bagi investor, mereka ‘kan melihat masalahnya pada regulasi, bagaimana bersahabat dengan mereka atau tidak. Kemudian sarana yang diperlukan, apakah sudah ada, termasuk sumber daya manusia yang diperlukan, itu yang masih kekurangan.

Umpamanya, di Aceh ini, masalah suplai listrik itu masih minim. Kalau investment, untuk kecil-kecil pun perlu konstan. Apalagi kalu mereka membikin pabrik. Walaupun kecil, itu perlu juga. Ini yang belum ada jaminan. Dan ini memang dari dulu itu tidak disediakan sarana demikian. Misalnya, sekarang saya sedang makan, plup, mati lampu…(tertawa pelan). Ini masalahnya ‘kan. Jadi oleh investor asing itu salah satu faktor penting. Dan inilah saya rasa pemerintah Aceh juga membenahi bagaimana untuk improvement.

Image caption Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud mengklaim Syariat Islam diperkenalkan di Aceh pada jaman Presiden Abdurrahman Wahid.

Penerapan syariat Islam di Aceh dalam beberapa kasus dikritik para pegiat perempuan karena dianggap melemahkan kaum perempuan. Sebagai salah seorang petinggi dan pendiri gerakan Aceh Merdeka, GAM, praktek seperti ini sudah Anda bayangkan ketika menyiapkan ideologi GAM?

Kalau kita bicara Islam ya, Aceh ini daerah pertama Islam di wilayah Asia Tenggara, di kepulauan Nusantara. Pusatnya Islam di sini. Nah, di Aceh, kita sejak lahir sudah mempraktikkannya.

Agama yang praktik bukan label. Kita besar, kita hidup sebagai orang Aceh di sini, Islam merupakan kita punya kondisi hukum.

Cuma masalahnya, apabila zaman (Presiden) Abdurrahman Wahid, itu beliau yang mengintrodusir Syariat Islam di Aceh. Itu saya rasa beliau kebingungan menyelesaikan Aceh. Dia kasih syariat Islam. Itu memang menarik bagi semua orang.

Kemudian setelah itu, boleh dikatakan, bingkisan itu diletakkan di depan parlemen kita. Jadi apakah mau diterima atau tidak? Jadi, kalau tidak diterima, dibilang non-Islam, kalau diterima menjadi problem.

Jadi, bagaimanapun orang terimalah, karena itu hukum kita ya.

Cuma itu diimplementasi secara lembaga. Kalau dulu kita praktek saja. Karena itu sudah masuk dalam hukum adat Aceh. Banyak kasus-kasus apa saja bisa diselesaikan dengan hukum adat Aceh, karena itu berdasarkan Islam. Cuma ini kan sudah dibikin syariah, itu ‘kan merknya agak lain.

Memang timbul permasalahan oleh kelompok grup wanita tadi. Bagi saya, karena Syariat Islam di Aceh itu baru diadopsi ya, jadi memang banyak orang merasa terkejut atau tidak senang. Dan saya rasa, bagi pemerintah Aceh, harus bikin semacam evaluasi di mana yang kira-kira jadi masalah, itu ‘kan bisa diamandemen, dan sebagainya.

Hak atas foto AFP
Image caption Elite Partai Aceh akan bersaing menjadi pemimpin Provinsi Aceh dalam pemilihan kepala daerah mendatang.

Pemilu kepala daerah akan digelar di Aceh. Sejumlah elite Partai Aceh kemungkinan akan kembali bersaing untuk menjadi orang nomor satu di wilayahnya. Ini merupakan ujian berat kesekian kalinya bagi Aceh untuk mampu menyelesaikan persoalan politik melalui jalan demokrasi, tanpa kekerasan. Anda, sebagai Wali Nangroe, sangat diharapkan mampu mengambil peran penting supaya proses regenerasi kepemimpinan bisa berjalan mulus. Apa yang bisa Anda lakukan?

Siapa yang mau naik menjadi pemimpin, atau petinggi politik, itu hak demokrasi setiap orang. Itu masalah partai. Dari mana partai itu sebenarnya itu harus diputuskan oleh partai, siapa yang layak naik, ‘kan begitu. Bagi saya, dalam kapasitas Wali Nangroe, saya tidak ikut serta. Cuma saya dalam kapasitas tuha-peut (penasihat) Partai Aceh, ya tentulah saya bilang pimpinan partai : Ya, kamu bermusyawarahlah baik-baik, siapa yang layak naik, siapa yang bisa diterima masyarakat, yang membawa Aceh lebih baik, itu porsi mereka.

Bagaimana tanggapan Anda terhadap tuntutan korban dugaan pelanggaran HAM di Aceh yang meminta segera dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh? Seperti apa sikap Anda?

Memang di dalam kesepakatan Helsinki itu disebut dan diturunkan dalam UU pemerintahan Aceh. Cuma itu belum diimplementasikan. Kita selalu dan akan membicarakan dengan pemerintah pusat. Ini bagaimana dan kapan KKR bisa dilaksanakan di lapangan.

Anda sendiri dan pemerintah Aceh sangat mendukung KKR?

Ya, kami memang dari dulu kami minta dalam perundingan. Dan sekarang kami menanti saja respon dari pemerintah pusat. Ini bagaimanapun harus ada persetujuan kedua pihak. Karena ini masalah cukup sensitif bagi para pihak. Ibarat lukanya sembuh itu, kita garuk kembali. Jadi memang ini sensitif sekali. Memang di sisi lain, kita selalu ingat kepentingan para korban.

Berita terkait