Kemendagri batalkan aturan 'pembatasan wartawan asing'

Hak atas foto AFP
Image caption Kemendagri membatalkan surat edaran penyesuaian prosedur kunjungan jurnalis asing ke Indonesia, setelah ada instruksi Presiden Joko Widodo.

Kementerian dalam negeri telah membatalkan surat edaran tentang penyesuaian prosedur kunjungan wartawan asing ke Indonesia, setelah ada instruksi Presiden Joko Widodo menyusul protes keras dari asosiasi jurnalis asing dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

"Sudah ada keputusan Mendagri atas instruksi Presiden surat edaran itu minta dibatalkan," kata Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Mayjen Soedarmo, kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, Kamis (27/08) sore.

Menurutnya, pembatalan surat edaran itu dilakukan setelah pihaknya menerima instruksi Presiden Joko Widodo pada Kamis (27/08) siang.

Ditanya apakah instruksi Presiden itu dikeluarkan setelah Presiden bertemu wartawan di Istana Negara dalam acara makan siang, Soedarmo berkata: "Betul".

"Ya, (mulai) terhitung besok," kata Soedarmo saat ditanya kapan surat edaran itu tidak berlaku.

Sebelumnya, Kemendagri telah mengeluarkan Surat Edaran 482.3/4439/SJ tentang penyesuaian prosedur kunjungan jurnalistik ke Indonesia.

Dalam surat edaran itu, jurnalis asing serta kru film yang hendak melakukan kegiatan di Indonesia harus memiliki izin dari Tim Koordinasi Kunjungan Orang Asing di Kemenlu dan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.

Diprotes asosiasi jurnalis asing dan AJI

Seperti dilaporkan sejumlah media, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan aturan ini dikeluarkan berdasarkan hasil kajian bersama Badan Intelijen Negara (BIN), Ditjen PolPum Kemendagri, dan Badan Intelijen Strategis (BAIS).

Surat edaran itu sudah dikirimkan kepada semua kepala daerah, provinsi, maupun kabupaten/kota se-Indonesia, karena para jurnalis asing nantinya harus meminta izin mereka.

Berikut petikan wawancara dengan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Mayjen Soedarmo, Kamis (27/08) sore, kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, melalui sambungan telepon:

Jadi, Kemendagri telah membatalkan surat edaran tersebut?

"Itu tidak bisa diterapkan, karena tadi ada keputusan Pak Mendagri. Sudah ada keputusan Mendagri atas instruksi Presiden (agar) surat edaran itu minta dibatalkan.

Sejak kapan?

Sejak (Kamis) ini, cuma kita buatkan surat ke daerah. 'Kan tidak bisa (membuat surat pembatalan dalam) lima dan 10 menit.

Nah, setelah surat edaran ini dibatalkan, aturan apa yang berlaku bagi kunjungan wartawan asing ke Indonesia?

Saya perlu koordinasi dengan tim koordinasi kunjungan junalis asing.

Penegasan lagi, pembatasan ini setelah presiden meminta membatalkan?

Betul, ya.

Dari informasi yang Anda terima, apa yang melatarinya?

Saya belum jelas juga. Kalau saya cuma melaksanakan instruksi Mendagri yang berdasarkan instruski Presiden.

Instruksi Presiden itu keluar pada Kamis sore atau siang?

Siang, kalau tidak salah.

Apakah instruksi itu dikeluarkan setelah Presiden bertemu wartawan dalam acara makan siang bersama di Istana Negara?

Betul.

Sudah ditandatangani surat pembatalannya?

Belum, masih dikonsep.

Kapan akan dikeluarkan surat pembatalan?

Ya, terhitung besok (Jumat, 28/08).

Penegasan lagi, apa aturan yang berlaku buat jurnalis asing setelah surat edaran ini dibatalkan?

Pakai visa saja.

Tidak perlu lapor ke kementerian terkait?

Ya.

Dan tak perlu izin pemerintah provinsi, kota?

Ya. Pokoknya sesuai prosedur yang ada, yaitu sudah menggunakan visa jurnalistik.

Apa alasan pembatalan surat edaran?

Ya, alasan itu mungkin bertentangan dengan yang diomongkan Presiden.

Karena surat edaran itu dianggap bertentangan dengan semangat kebebasan pers?

Ya.

Berita terkait