Meluas, penolakan atas proyek kereta cepat Jakarta-Bandung

Hak atas foto AFP
Image caption Rencananya, dengan kereta api kecepatan tinggi, jarak Jakarta-Bandung bisa ditempuh dalam waktu 37 menit

Keberatan atas rencana pemerintah membangun kereta kecepatan tinggi (high-speed train) Jakarta-Bandung disampaikan berbagai kalangan.

Baik pegiat dan peneliti transportasi, pelaku bisnis, dan masyarakat mempertanyakan prioritas rencana ini di antara target Presiden Jokowi membangun infrastruktur di luar Pulau Jawa.

Dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis (03/09), Ketua Institut Studi Transportasi Darmaningtyas, mengatakan, negara-negara lain yang biasanya membangun kereta berkecepatan tinggi akan mempertimbangkan masalah mobilitas.

Namun, jalur Jakarta-Bandung sebenarnya sudah dilayani oleh jaringan kereta api dan memiliki jalan tol yang kondisinya relatif bagus.

Selain itu, menurut Darmaningtyas, waktu perjalanan yang nantinya hanya 37 menit saja menggunakan kereta cepat sebenarnya tak menawarkan keunggulan baru.

Alasannya, kemacetan di dalam kota, baik di Jakarta maupun Bandung, malah menyulitkan orang untuk datang ke stasiun dan menaiki kereta.

"Jadi sama saja antara perjalanan saya ke stasiun untuk naik kereta cepat ke Bandung dengan saya naik mobil sendiri langsung dari Jakarta menuju Bandung," katanya.

'Timpang'

Yang lebih penting, pembangunan infrastruktur canggih sekelas kereta super-cepat akan semakin membuat timpang perbedaan infrastruktur antara Pulau Jawa dan luar Jawa, tak konsisten dengan rencana Presiden Jokowi selama ini untuk membangun proyek-proyek infrastruktur di luar Jawa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

"Jokowi kan selama ini selalu bilang tol laut, tol laut. Ya fokus itu saja, sambil membangun kereta reguler di Kalimantan, Sulawesi, Papua. Di Ambon orang harus menunggu kapal datang sampai berhari-hari atau berminggu-minggu, ini hitungannya menit. Apa adil?" ujarnya.

Pembangunan kereta juga menurutnya akan menambah beban lingkungan terhadap Pulau Jawa yang sudah padat penduduk dan banyak mengalami alih fungsi lahan-lahan produktifnya.

Hak atas foto AFP
Image caption Presiden Jokowi akan memutuskan apakah Jepang atau Cina yang akan melakukan pembangunan kereta cepat

Presiden Joko Widodo sendiri mengatakan bahwa anggaran untuk membangun kereta kecepatan tinggi, antara Rp60-Rp70 triliun tidak akan membebani APBN karena sepenuhnya berasal dari investor.

Pada Kamis (03/09), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan hasil rekomendasi kepada presiden.

Berdasarkan rekomendasi ini, nantinya presiden akan memutuskan antara Jepang atau Cina yang akan melakukan proyek pembangunan kereta tersebut.

Ketua Masyakarakat Transportasi Indonesia Danang Parikesit mengatakan di beberapa negara, malah anggaran resmi harus masuk dalam proyek pembangunan infrastruktur.

Alasannya, anggaran negara adalah bukti bahwa ini memang proyek yang sudah direncanakan dengan matang oleh pemerintah.

"Pertanyaannya adalah apakah kemudian pemerintah itu juga menggunakan APBN yang dimiliki untuk investasi yang lain, seperti di Sumatera, Papua, Kalimantan, dan Sulawesi. Kalau pemerintah sudah membuktikan bahwa mereka mengalokasikan dana yang cukup juga (untuk luar Pulau Jawa), ya tak masalah pemerintah menggunakan APBN untuk berinvestasi di high speed train," ujarnya pada wartawan BBC Indonesia, Isyana Artharini.

Tak sebanding

Negara-negara yang membangun kereta kecepatan tinggi biasanya ingin menunjukkan bahwa mereka sudah beralih dari negara pertanian menuju ke negara yang menawarkan layanan jasa sehingga bisa diandalkan.

Inilah alasan Jepang, Cina, Korea, dan Taiwan berinvestasi membangun kereta-kereta kecepatan tinggi.

Sementara, di Indonesia, menurut Danang, dia melihat keputusan pembangunan kereta cepat sangat didorong oleh keinginan donor, bukan atas keputusan Indonesia melakukan investasi tersebut.

Hak atas foto AFP
Image caption Pengamat khawatir pembangunan kereta cepat bisa menambah beban lingkungan di Pulau Jawa yang sudah padat

Hal ini bisa terlihat dari dua proposal sangat berbeda format yang diajukan oleh Jepang dan Cina sehingga tak bisa dibandingkan.

Selain itu, Indonesia sendiri, sebagai negara pengambil keputusan, tak memberi kriteria-kriteria standar yang sama bagi masing-masing negara. Contohnya, baik Jepang maupun Cina menawarkan jumlah stasiun yang berbeda.

Padahal, Indonesialah seharusnya yang lebih dahulu menetapkan jumlah stasiun, sehingga proposal proyek yang mereka ajukan bisa menyesuaikan atas permintaan Indonesia tersebut.

Proposal masing-masing negara juga belum menghitung antisipasi bencana yang sama.

"Yang satu mengantisipasi bencana 7 SR, yang satunya lagi 8 SR, tentu ini butuh teknologi berbeda dengan harga yang berbeda. Indonesia yang seharusnya menentukan asumsi perhitungannya dengan skala bencana seperti apa," ujar Danang.

Selain itu, pemerintah juga harus melihat apakah jalur Jakarta-Bandung ini akan menjadi satu proyek saja, atau menjadi percontohan buat kereta-kereta di pulau-pulau lain.

Jika hanya menjadi satu proyek saja, maka, menurut Danang, lebih baik proyek ini tidak berlanjut.

'Ironis'

Rencana pembangunan infrastruktur canggih di Pulau Jawa juga dinilai ironis oleh pelaku bisnis di luar Pulau Jawa.

Ketua Asosiasi Industri Kakao Indonesia Piter Jasman, menggambarkan beberapa masalah infrastruktur yang dia alami dalam mengirim cokelat dari Lampung, Sulawesi, dan Papua, sumber bahan baku, ke Pulau Jawa, tempat pengolahan berada.

Hak atas foto AFP
Image caption Pemerintah juga diharapkan membangun kereta reguler di pulau-pulau lain di luar Jawa

"Jalanan rusak semua itu, dari Mamuju ke Sulawesi. Apalagi kalau musim hujan, banyak truk yang tidak bisa jalan. Otomatis ini menghambat mengirim bahan baku. Dari Irian (Papua) andaikata kita mau kirim ke Jawa, angkutan kapalnya juga tidak terlalu banyak. Harus menunggu. Jadi tinggi biaya kita, biaya angkutan, jadi naik," katanya.

Hal-hal seperti ini membuat harga cokelat Indonesia di pasaran internasional kalah dari Pantai Gading atau Ghana.

Seorang pengguna rutin kereta Jakarta-Bandung, Imam Wiraatmadja, berpendapat, mempercepat waktu tempuh dari tiga jam ke 30 menit jika menggunakan kereta cepat bukan hal utama yang harus diperbaiki, melainkan frekuensi dan jumlah kereta yang berangkat.

"Selain itu konektivitasnya. Di Jakarta, aksesnya ke Gambir juga macet. Sampai di Bandung, angkutan umum juga tidak ada, dan semua harus antre taksi, yang terbatas. Tiga jam di kereta itu nggak masalah, lebih nyaman daripada di mobil. Perjalanan di tengah kota di Jakarta saja bisa dua jam lebih," katanya.

Berita terkait