MKD tetap usut kasus Setya Novanto, publik tetap pesimistis

Setya Novanto Hak atas foto Reuters
Image caption Setya Novanto sebelumnya dihujat publik karena hadir di kampanye bakal calon presiden AS Donald Trump.

Majelis Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat akan tetap memproses kasus pencatutan nama presiden dan wakil presiden yang diduga dilakukan oleh Ketua DPR Setya Novanto.

Hal ini berbeda dengan hasil rapat internal MKD pada hari Senin (23/11) kemarin yang menyatakan bahwa laporan Menteri ESDM Sudirman Said terhadap Setya Novanto tersebut tidak laik.

Tapi banyak suara publik yang tidak optimistis bahwa MKD akan mengusut kasus dengan tuntas dan Setya Novanto mendapatkan sanksi yang setimpal.

"Saya sih, sebagai masyarakat kecil, pesimistis karena seperti kasus-kasus yang lalu aja seperti dia (Setya Novanto) ke luar negeri itu, kan sampai sekarang hanya diberi teguran ringan saja," kata Andri Usmar, seorang pengemudi taksi.

Sedangkan Heru, seorang pengemudi ojek mengatakan,"Seharusnya kan memang diusut sampai tuntas, ya tapi gak tau juga kan, kebelakangnya kan...""

Nada pesimisme seperti tersebut cukup ramai terdengar, meski Mahkamah Kehormatan Dewan mengatakan akan tetap menindak lanjuti laporan Menteri ESDM Sudirman Said terhadap ketua DPR Setya Novanto tentang dugaan pencatutan nama presiden dan wakil presiden untuk meminta saham Freeport.

Sementara itu, setelah menggelar rapat internal MKD dengan para ahli bahasa pada hari Selasa (23/11), anggota MKD Sarifuddin Sudding menegaskan MKD sekarang tidak mempersoalkan bukti-bukti yang diberikan oleh Sudirman Said.

"Kita tidak pernah mempersalahkan dalam MKD apakah itu penyadapan atau yang jelas itu ada bukti rekaman. Itu tidak substansi, tidak ada masalah," jelas Sarifuddin Sudding.

Dalam kasus sebelumnya yang juga melibatkan ketua DPR Setya Novanto ketika bertemu dengan bakal calon presiden Amerika Serikat Donald Trump, MKD hanya mengeluarkan teguran.

Hak atas foto Change.org Indonesia
Image caption MKD akan menggelar sidang mengenai dugaan pencatutan nama oleh Setya Novanto hari Senin (30/11) mendatang.

Tak bisa dianggap enteng

Namun, menurut tokoh masyarakat dan rohaniwan Romo Benny Susetyo, kali ini tekanan publik tidak bisa dianggap enteng.

"Kalau publik membuat tekanan yang begitu keras, dan akan mengawasinya, ya akan berbalik gitu. Kan partai-partai akhirnya juga mulai sadar kalau dia terus memberi dukungan kepada praktek-praktek hitam, akan ditinggal oleh publik," ungkap Benny.

MKD rencananya akan menggelar sidang pertama mengenai dugaan kasus pencatutan nama presiden dan wakil presiden oleh Setya Novanto Senin (30/11) mendatang.

Sebelumnya, MKD mengatakan bahwa kasus yang dilaporkan oleh menteri ESDM Sudirman Said tersebut kurang laik karena ia melapor sebagai menteri dan bukan warga biasa.

Adapun bukti laporan berupa rekaman audio sempat dipermasalahkan durasinya.

Ketua DPR Setya Novanto di lain pihak, membantah tuduhan terhadap dirinya.

Berita terkait