Soal perpanjangan kontrak Freeport, Menko Polhukam akui Ketua DPR tidak berwenang

Hak atas foto AFP
Image caption Kontrak karya PT Freeport Indonesia akan berakhir pada 2021 mendatang dan bisa mengajukan perpanjangan operasi paling cepat pada 2019.

Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan menyebut kewenangan untuk menangani perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia ialah murni urusan pemerintah, bukan ketua DPR.

Hal itu dikatakan Luhut saat menjawab pertanyaan Supratman Andi Agtas selaku anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR dari Fraksi Partai Gerindra mengenai letak kewenangan dalam perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

”Dalam rangka perpanjangan kerja kontrak karya Freeport, apakah ada kewenangan ketua DPR yang saudara tahu? Atau murni kewenangan pemerintah semata?” tanya Supratman.

”Murni (pemerintah), pak,” kata Luhut, saat menghadiri sidang Mahkamah Kehormatan Dewan, Senin (14/12).

Hak atas foto AFP
Image caption Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Ma'roef Sjamsoeddin mengungkap isi pembicaraan dalam pertemuan dengan Ketua DPR Setya Novanto dan pengusaha Riza Chalid pada Juni 2015 silam.

Lelucon

Berdasarkan laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said, K etua DPR Setya Novanto mengajak pengusaha Riza Chalid untuk bertemu Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin di Pacific Place, Jakarta, pada 8 Juni 2015.

Pada pertemuan itu, Ma'roef memastikan Riza Chalid meminta saham PT Freeport sebesar 20% untuk dibagikan kepada Presiden Joko Widodo 11% dan Wakil Presiden Jusuf Kalla 9%.

Adapun Setya Novanto, menurut Ma’roef, meminta 49% saham proyek pembangkit listrik tenaga air di Timika, Papua.

Disinggung mengenai permintaan saham PT Freeport Indonesia dalam pertemuan Setya Novanto, Ma’roef Sjamsoeddin, dan Riza Chalid, Menko Polhukam Luhut Panjaitan menyebutnya sebagai ‘lelucon’.

Menurutnya, PT Freeport Indonesia diwajibkan melepas saham atau mendivestasi saat kontrak karya rampung pada 2021.

Hak atas foto REUTERS
Image caption Menko Polhukam Luhut Panjaitan mengatakan permintaan bagi-bagi saham ialah lelucon.

Saham yang dilepas, kata Luhut, harus dialokasikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan terakhir lelang bebas.

Lah kalau mau bagi-bagi saham, enak banget itu langsung kepada individu. Tidak mungkin, yang mulia. Semua kita yang melihatnya itu sebagai, maaf, lelucon. Karena itu sesuatu yang tidak mungkin,” ujar Luhut.

Kontrak karya PT Freeport Indonesia akan berakhir pada 2021 mendatang dan bisa mengajukan perpanjangan operasi paling cepat pada 2019.

Namun, sesuai peraturan pemerintah nomor 77 tahun 2014, Freeport Indonesia harus melepas 20% saham tahun ini. Adapun saham pemerintah Indonesia di perusahaan itu baru mencapai 9,36%.

Berita terkait