Target ekonomi 2015 tidak tercapai, Jokowi tetap yakin

Hak atas foto AFP
Image caption Presiden Joko Widodo optimistis dengan ekonomi Indonesia pada 2016.

Berbagai target ekonomi yang ditetapkan pemerintah untuk tahun 2015, tidak tercapai, namun Presiden Joko Widodo tetap optimistis, target capaian ekonomi tahun 2016 yang banyak dinilai ‘ambisius’, bisa dicapai.

“Pertumbuhan ekonomi kita (tahun 2015) 4,73%, turun nol koma sekian persen dari target 5,7%. Coba lihat negara lain, turun satu sampai tiga persen. Tahun ini saya optimistis, lebih baik,” ungkap Jokowi saat pembukaan perdagangan hari pertama tahun 2016, di Bursa Efek Indonesia, Senin (4/1).

Selain pertumbuhan ekonomi, target ekonomi pemerintah tahun 2015 yang tidak tercapai di antaranya realisasi pendapatan negara Rp1.491,5 triliun (84,7% dari target di APBN) dan penerimaan pajak Rp1235,8 triliun (83% dari target).

Hak atas foto AFP
Image caption Realisasi penerimaan pajak 2015 adalah Rp1235,8 triliun atau 'hanya' 83% dari target pemerintah.

Presiden mengungkapkan, tidak tercapainya target bukan karena kondisi Indonesia, tetapi karena dinamika yang terjadi di tingkat global, terutama yang dipicu rencana dan kenaikan tingkat suku bunga Amerika, perlambatan ekonomi Cina dan pelemahan harga minyak dunia.

“Namun yang kita takutkan (lebih buruk) tidak terjadi, ini karena deregulasi tiap dua minggu yang dikeluarkan. Saya yakin, saat ekonomi sulit ini adalah waktu yang tepat untuk mengubah tatanan,” tegas Jokowi.

Tidak efektif

Sepanjang 2015, pemerintah telah mengeluarkan delapan paket kebijakan ekonomi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Delapan paket tersebut memuat lebih dari 150 deregulasi kebijakan untuk memudahkan pergerakan bisnis di berbagai lini.

Hak atas foto Getty
Image caption Pemerintah telah mengeluarkan berbagai paket kebijakan ekonomi hingga akhir tahun 2015.

Namun, ekonom Josua Pardede mengklaim, paket kebijakan ekonomi tersebut ‘belum efektif’.

“Sejauh ini masih dalam progress semua. Ada beberapa kebijakan yang belum terefleksi. Misalnya deregulasi kebijakan di sektor perdagangan dan insentif untuk mendorong investasi di sektor riil, keputusan dari menteri terkaitnya belum keluar,” ungkap Josua kepada wartawan BBC Indonesia, Rafki Hidayat, Senin (4/1).

Lebih jauh lagi, Josua menilai paket kebijakan ekonomi tersebut “paling cepat dirasakan dampaknya pada semester dua 2016”.

Image caption Peningkatan daya beli dan konsumsi rumah tangga dinilai sebagai solusi 'cepat' perbaikan ekonomi.

Menurutnya, yang paling penting segera dilakukan pemerintah untuk mendorong ekonomi adalah meningkatkan daya beli dan konsumsi rumah tangga.

“Misalnya kebijakan terkahir yang menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan rencana menurunkan harga BBM, itu yang cenderung lebih cepat (hasilnya) dibandingkan deregulasi.”

Target pajak “harus” dipangkas

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, pemerintah mematok target penerimaan pajak sebesar Rp1.368 triliun, atau 11 persen lebih tinggi dari realisasi penerimaan pajak pada 2015.

“Ini kurang realistis, terlalu ‘optimistis’. Kenaikannya jangan lebih dari 5-10%,” ungkap Josua.

Ekonom ini pun meminta agar pemerintahan Jokowi untuk segera merevisi target-target ekonomi, terutama pajaknya pada APBN 2015. Apalagi “pelaku usaha masih kewalahan dengan bisnisnya sendiri”.

Image caption Target pajak harus dipangkas karena "banyak pelaku usaha masih kewalahan".

Kondisi ini diperburuk dengan ekonomi Cina yang terus melambat, yang berpengaruh pada semakin berkurangnya nilai ekspor Indonesia ke negeri tirai bambu itu.

Meskipun begitu, langkah pemerintahan Jokowi yang memberikan Tax Amnesty atau pengampunan pajak terutang, yang banyak mendapat kritik, justru didukung Josua.

“Ini efektif untuk intensifikasi pajak. Membuat wajib pajak lebih aware. Diharapkan tahun ini amnesti pajak berkontribusi Rp60-70 triliun bagi penerimaan pajak,” ungkapnya.

Namun pengampunan pajak ini dinilai kalangan lain, memberikan pesan yang salah, seakan mengemplang pajak bukan merupakan hal serius.

Berita terkait

Tautan inernet terkait

BBC tidak bertanggung jawab atas konten internet luar