Pengusiran 1,000 eks anggota Gafatar merupakan 'pelanggaran'

Hak atas foto PMI Kabupaten Mempawah
Image caption Seorang anggota eks anggota Gafatar yang harus ditandu setelah kediamannya dibakar oleh kelompok penyerang di Kabupaten Menpawah, Kalbar.

Tindakan pengusiran sedikitnya 1,124 orang bekas anggota ormas Gerakan Fajar Nusantara alias Gafatar dari kediaman mereka di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat dianggap sebagai bentuk pelanggaran.

Direktur Wahid Institute, Ahmad Suaedy mengatakan, kalau ada perbedaan pemahaman soal keyakinan, pemerintah seharusnya melakukan upaya fasilitasi.

"Tentang pemahaman yang berbeda, itu memang harus ada upaya fasilitasi. Pengusiran (anggota eks Gafatar) itu jelas melanggar," kata Suaedy kepada BBC Indonesia, Rabu (20/01) petang.

Menurutnya, apabila upaya fasilitasi itu tidak pernah dilakukan, pemerintah dapat dituduh melakukan kelalaian.

"Kecuali memang dibuktikan Gafatar terlibat misalnya mengganggu orang lain atau terlibat krimininal. Selama itu tidak (terbukti), mereka harus dilindungi," jelas Suaedy.

Aksi pengusiran eks anggota ormas Gafatar dari dua desa di Kabupaten Mempawah (yang berjarak sekitar 60-70km dari Pontianak), Kalbar, didahului aksi pembakaran rumah-rumah mereka.

Dikawal aparat keamanan setempat, mereka kemudian dievakuasi di kompleks perbekalan dan angkutan (Bekangdam) Kodam XII/ Tanjungpura di Pontianak, Kalimantan Barat.

Hak atas foto Rosjid
Image caption Aksi pengusiran eks anggota ormas Gafatar dari dua desa di Kabupaten Mempawah didahului aksi pembakaran rumah-rumah mereka.

Menurut otoritas terkait di Kalbar, mereka akan dikembalikan ke daerah asal di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta, dalam waktu dekat.

Kasus penolakan eks anggota Gafatar ini bermula dari laporan kasus hilangnya seorang ibu bernama Rica dan anaknya di Yogyakarta, akhir Desember 2015 lalu.

Belakangan polisi berhasil menemukan mereka di sebuah wilayah Kalimantan Tengah. Menurut polisi, Rica dan dua orang yang membawanya diketahui bekas anggota Gafatar.

Sampai Selasa, 12 Januari 2016 lalu, Polda DI Yogyakarta telah menerima laporan kasus kehilangan 16 orang terkait sepak terjang ormas Gafatar. Gafatar sendiri membantah tuduhan melakukan penculikan.

Lebih lanjut Suaedy mengatakan, organisasi apapun yang tidak merusak atau tidak mengancam, harus diperbolehkan dan pemerintah seharusnya menerimanya.

"Bukan dalam kerangka politik ataupun latar belakang politiknya, tetapi sebagai kewajiban pemerintah untuk melayani. Jadi, seharusnya mereka tercatat," kata Suaedy kepada BBC Indonesia.

Dengan demikian, ketika mereka melakukan migrasi (perpindahan) secara spontan ke sejumlah wilayah di Kalimantan Barat, tidak akan dijadikan alasan pengusiran mereka.

Mengapa kelompok pengusir tidak ditindak?

Dihubungi secara terpisah, juru bicara pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Numsuan Madsun mengatakan, aparat kepolisian berkonsentrasi untuk mengamankan eks anggota Gafatar agar tidak ada korban jiwa saat peristiwa pembakaran dan pengusiran tersebut.

Hal itu dia tegaskan ketika BBC menanyakan kenapa aparat kepolisian terkesan membiarkan kelompok penyerang melakukan pembakaran.

Hak atas foto madrosid
Image caption Juru bicara Gafatar Wisnu Windhani mengaku komunitasnya hanya ingin bercocok tanam.

"Jadi, konsentrasi polisi bukan untuk melumpuhkan atau membendung para penyerang, tapi menyelamatkan (anggota eks Gafatar)," kata Numsuan kepada BBC Indonesia, Rabu (20/01) sore.

Dia beralasan, lokasi pemukiman warga eks Gafatar 'tidak terlalu mudah' yaitu berlumpur dan jauh dari akses jalan.

"Sehingga kalau umpamanya polisi melakukan semacam shock therapy terhadap para penyerang, bisa jadi akan timbul korban jiwa yang tidak dikehendaki," jelasnya.

Dia juga menggarisbawahi bahwa lebih dari 50% dari sedikitnya 1,124 anggota eks Gafatar yang tinggal di Desa Moton Panjang dan Desa Tanjung Pasir itu adalah anak-anak.

Siapa pelaku penyerangan?

Ditanya siapa kelompok pelaku penyerangan, Numsuan mengklaim pihaknya belum bisa mengidentifikasi secara jelas.

"Massa ini merupakan gabungan dari berbagai elemen masyarakat. Ada yang beraliran agama, ada yang beraliran kedaerahan, ada juga yang punya kepentingan lainnya yang belum juga bisa diidentifikasi," katanya.

Mengapa para eks anggota Gafatar ini tidak dibiarkan tinggal di wilayah Kalbar? Tanya BBC.

"Kalbar ini terbuka untuk siapa saja, tapi dalam konteks bahwa tidak menimbulkan masalah," jawab juru bicara pemerintah Provinsi Kalbar ini.

Hak atas foto madrosid
Image caption Pemerintah Provinsi Kalbar mengklaim pihaknya belum bisa mengidentifikasi siapa pelaku pembakaran.

"Pemerintah Kalbar bukan tidak mau menerima mereka, tetapi kalau potensi itu lebih banyak ke arah bentrokan, kita juga tidak ingin," tambahnya.

Secara terpisah, Kabid humas Polda Kalbar, AKBP Arianto mengatakan, dirinya berjanji akan melakukan investigasi terhadap pelaku pembakaran pemukiman anggota eks Gafatar tersebut.

"Pertama kita melakukan kegiatan kemanusiaan terlebih dahulu, yaitu mengevakuasi warga (eks anggota Gafatar). Jika proses ini selesai, otomatis kita melakukan investigasi dan penegakan hukum," kata Arianto kepada BBC Indonesia.

'Kami hanya bertani'

Dalam wawancara khusus dengan BBC Indonesia, juru bicara eks anggota Gafatar, yang menyebut dirinya Wisnu Windhani mengatakan, kehadiran mereka di Kalbar hanya untuk bertani setelah aktivitas mereka ditolak di berbagai wilayah lainnya.

"Kami di sini (Kalimantan Barat) hanya ingin bertani, kami ingin menjadikan Borneo ini lumbung pangan nasional, lumbung pangan bagi bangsa ini, kami menanam padi, menanam sayur-mayur, melakukan kegiatan untuk kedaulatan pangan, tapi kelihatannya di Kalimantan pun kami tidak bisa diterima," jelasnya.

Di sinilah, dia merasa seperti kebingungan. "Kami sekarang ini tidak tahu mau bagaimana. Kami kembali ke tempat asal kami, kami tidak diterima, Tapi di sini (Kalimantan Barat) pun kami tidak diterima."

Hak atas foto gafatar.org
Image caption Pimpinan eks organisasi Gafatar mengklaim organisasinya bukanlah organisasi agama.

"Kami tidak tahu negeri mana lagi yang mau menerima kami."

Karena itulah, lanjutnya, apabila ada negara lain yang mau menampung mereka, dirinya meminta agar "dibantu keluar" dari Indonesia.

"Tolong kami. Kami membutuhkan suaka hari ini," kata Wisnu berulang-ulang. Dia mengaku telah mengirim surat elektronik (email) kepada perwakilan sejumlah negara untuk meminta suaka.

Sebagai warga Indonesia, Wisnu dan kawan-kawan mengaku haknya telah diinjak-injak. "Kami tidak boleh bersuara, kami tidak bisa menentukan pilihan, bahkan kami bertempat tinggal pun, kami tidak diinginkan."

Dipecat dari kantor

Media playback tidak ada di perangkat Anda

Sementara, Ali Mustafa, salah satu mantan pengurus Gafatar yang kini tinggal di Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat mengatakan dirinya sedang dievakuasi oleh aparat keamanan, menyusul peristiwa pembakaran rumah mantan anggota Gafatar di dua desa di Kabupaten Mempawah.

"Tiba-tiba saya direlokasi, ya saya ngikut. Memang ada satu dua orang yang bilang kalau kamu enggak mau mati kamu cepetan ikutin aturan yang berlaku. Saya enggak kenal orang itu, bukan tetangga saya, tiba-tiba teriak-teriak, nunjuk-nunjuk."

"Aparat bilang bapak-bapak semua, kita amankan dulu untuk menghindari aksi anarkis yang (mungkin) dilakukan oleh massa," kata pria asal Jawa Tengah ini melalui sambungan telepon.

Dia mengklaim bahwa dia adalah korban karena semenjak pemberitaan yang negatif terkait Gafatar, dia dipecat dari kantor tanpa alasan yang jelas. "Pulang kampung, orang tua pun tidak menerima, saya pulang pun malu, jadi saya telepon kawan saya dan ikut bercocok tanam di sini (Kalimantan)."

Pada saat itu, dia melanjutkan, Gafatar sudah bubar dan tidak ada aktivitas apapun.

"Saya enggak ngerti apa-apa, tiba-tiba ramai, padahal saya dengan tetangga akur, membangun rumah, bantu tanam padi, tiba-tiba siang ini aparat datang (mengatakan) bapak saat ini juga harus angkat kaki dari sini."

Dipulangkan ke Jawa

Hak atas foto Gafatar.org
Image caption Seorang bekas anggota Gafatar mengatakan dia adalah korban karena semenjak pemberitaan yang negatif terkait Gafatar.

Sebelum terjadi aksi pembakaran, menurut juru bicara pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Numsuan Madsun, sudah terjadi dialog antara pemerintah daerah, eks Gafatar dan masyarakat setempat, Senin (18/01).

"Dialog itu sebetulnya sudah mulai menunjukkan hasil, namun ketika diberikan kesempatan eks Gafatar konsolidasi harta benda mereka, sepertinya masyarakat (yang menolak keberadaan eks Gafatar) tidak sabar, dan terjadi pembakaran mobil Avanza," ungkap Numsuan.

Walaupun berhasil diredam sementara, tetapi pada Selasa (19/01), aksi lanjutan berupa pembakaran pemukiman warga terjadi. "Mereka tidak bisa dibendung," katanya.

Saat ini, lanjutnya, sedikitnya 1,124 orang bekas anggota ormas Gerakan Fajar Nusantara alias Gafatar telah dievakuasi di kompleks perbekalan dan angkutan (Bekangdam) Kodam XII/ Tanjungpura di Pontianak, Kalimantan Barat.

Mereka akan dikembalikan ke daerah asalnya di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta, dalam waktu dekat, dengan menggunakan kapal TNI AL, katanya.

"Kebetulan pemerintah Kalbar sudah berhasil berkoordinasi dengan Gubernur Jateng, untuk segera mengevakuasi. Kami sedang menunggu kapal dari kepulauan Riau yang sekarang masuk perairan Kalbar," ungkap Numsuan.

Rencananya, sebagian anggota eks Gafatar ini akan dievakuasi terlebih dahulu pada gelombang pertama pada Kamis (21/01) besok. "Gelombang kedua akan segera menyusul dalam beberapa hari berikutnya," tambahnya.

Berita terkait