Pemerintah berniat pidanakan eks pimpinan Gafatar

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Tim Pakem laksanakan konferensi pers terkait Gafatar.

Pemerintah Indonesia mempertimbangkan untuk mempidanakan mantan pengurus organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar).

"Kalau nanti fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) keluar, maka mereka bisa dikenai KUHP. Bisa (bisa) ditahan di atas lima tahun penjara," kata Direktur Sosial Budaya Baintelkam Polri, Brigjen Polisi Bambang Sucahyo.

Ia menyampaikan pernyataan ini setelah bersama pejabat hukum dan agama yang tergabung dalam Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan dalam Masyarakat (Pakem) menggelar pertemuan di Jakarta, hari Kamis (21/01).

Para pejabat ini berasal dari Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, TNI, Badan Intelijen Negara, dan Mabes Polri.

MUI sendiri mengisyaratkan bahwa Gafatar adalah aliran sesat, seperti dikatakan Ketua Komisi Tim Pengkajian MUI, Utang Ranuwijaya.

Hak atas foto gafatar.org
Image caption Aktivitas kelompok Gafatar.

"Dari indikator ditemukan bahwa Gafatar itu metamorfosis Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Dari aspek ajaran, dengan mengambil paham dari Al-Qiyadah, termasuk mengambil Mushodiq sebagai juru selamat, karena dalam pertemuannya selalu mereka sebut Mushodiq itu Messiah," kata Ranuwijaya.

"Jadi, jelas indikatornya, bahwa Gafatar adalah lanjutan Al-Qiyadah, itu Islam dan ini merupakan indikator dari 10 kriteria aliran sesat," katanya.

Anggota masyarakat 'hilang'

Gafatar menjadi perhatian sejak laporan atas hilangnya seorang ibu bernama Rica dan anaknya di Yogyakarta, akhir Desember 2015 lalu.

Belakangan polisi berhasil menemukan mereka di sebuah wilayah di Kalimantan Tengah. Menurut polisi, dua orang yang membawa Rica diketahui bekas anggota Gafatar.

Hak atas foto Tim Mempawah
Image caption Pembakaran permukiman Gafatar di Mempawah, Kalimantan Barat.

Sampai hari Selasa (12/01), Polda Yogyakarta telah menerima laporan kasus kehilangan 16 orang terkait ormas Gafatar.

Dalam perkembangan lain, terjadi pengusiran terhadap eks anggota Gafatar, seperti yang terjadi di Kalimantan Barat. Ribuan orang yang terusir ini sebelumnya diserang oleh sekelompok orang.

Mereka akan "dipulangkan ke Pulau Jawa" dengan menggunakan kapal perang.

Selama ini mereka menetap di di Kabupaten Mempawah, tapi sejumlah rumah dan kendaraan mereka dibakar, selain menerima ancancam.

Menurut juru bicara pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Numsuan Madsun, aparat kepolisian berkonsentrasi mengamankan eks anggota Gafatar agar tidak ada korban jiwa saat peristiwa pembakaran dan pengusiran tersebut.

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Adi Toegarisman: Pembakaran permukiman Gafatar hanya dampak.

Hal itu dia tegaskan ketika BBC menanyakan kenapa aparat kepolisian terkesan membiarkan kelompok penyerang melakukan pembakaran.

"Pemerintah Kalbar bukan tidak mau menerima mereka (Gafatar), tetapi kalau potensi itu lebih banyak ke arah bentrokan, kita juga tidak ingin," kata Numsua.

Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung, Adi Toegarisman, menepiskan telah terjadi tindak kekerasan.

'Hanya dampak'

"Berkaitan dengan pembakaran, itu kan dampak. Kewenangannya kan sudah ada lembaga yang menangani itu. Itu pembakaran kasus kriminal. Polisi sudah turun. Itu bukan ranah Tim Pakem. Sudah ada yang menangani kasus kriminal itu," kata Toegarisman.

Ia menyebut pembakaran tidak dibahas dalam rapat Tim Pakem, yang dibentuk untuk memberikan rekomendasi terkait penyebaran agama dan aliran kepercayaan yang dinilai sesat.

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Pengurus MUI, Ranuwijaya: Gafatar metamorfosis Al-Qidayah Al-Islamiyah.

Sejauh ini tidak ada penangkapan terhadap tersangka pelaku tindak kekerasan dalam insiden pengusiran mantan anggota Gafatar.

Pengusiran ini dikecam oleh sejumlah pegiat, seperti Ahmad Suaedy, direktur Wahid Institute, yang berpandangan organisasi apa pun yang tidak merusak atau tidak mengancam, harus diperbolehkan.

"Bukan dalam kerangka politik atau pun latar belakang politiknya, tetapi menjadi kewajiban pemerintah untuk melayani. Jadi, seharusnya mereka tercatat," kata Suaedy.

Dengan demikian, tambah Suaedy, ketika mereka melakukan perpindahan secara spontan ke sejumlah wilayah di Kalimantan Barat, tidak akan dijadikan sebagai alasan pengusiran.

Lumbung padi

Hak atas foto Tim Mempawah
Image caption Pemukiman Gafatar di Mempawah, dibakar.

Dalam wawancara khusus dengan BBC Indonesia, juru bicara eks anggota Gafatar, yang menyebut dirinya Wisnu Windhani mengatakan, kehadiran mereka di Kalbar hanya untuk bertani setelah aktivitas mereka ditolak di berbagai wilayah lainnya.

"Kami di sini hanya ingin bertani, kami ingin menjadikan Borneo ini lumbung pangan nasional, lumbung pangan bagi bangsa ini, kami menanam padi, menanam sayur-mayur, melakukan kegiatan untuk kedaulatan pangan, tapi kelihatannya di Kalimantan pun kami tidak bisa diterima," jelasnya.

Di sinilah, dia merasa seperti kebingungan. "Kami sekarang ini tidak tahu mau bagaimana. Kami kembali ke tempat asal kami, kami tidak diterima, Tapi di sini pun kami tidak diterima."

Tim Pakem mengklaim kelompok Gafatar tidak hanya bertani di Mempawah.

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Tim Pakem klaim kelompok Gafatar 'tidak hanya' bercocok tanam di Kalimantan Barat.

"Tim kami dari berbagai lembaga, dan punya tim di daerah. Fakta di lapangannya mereka menyebarkan ajaran agama. Kami telah wawancara dengan anggotanya. Saya kira polisi juga melakukan itu," pejabat di Kejaksaan Agung Toegarisman.

Menurut Palang Merah Indonesia (PMI) Kalimantan Barat, sedikitnya 2.369 orang bekas anggota Gafatar telah dievakuasi di kompleks perbekalan dan angkutan (Bekangdam) Kodam XII/ Tanjungpura di Pontianak, Kalimantan Barat.

Mereka akan dikembalikan ke daerah asalnya di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta, dalam waktu dekat, dengan menggunakan kapal TNI AL.

Berita terkait