Penambahan wewenang Densus 88 'harus' disertai pengawasan

Densus 88 Hak atas foto AFP

Penguatan terhadap wewenang densus 88 untuk menangkap dan menahan terduga kasus terorisme dalam draf revisi UU Terorisme dikhawatirkan akan semakin mengabaikan prinsip-prinsip HAM, jika tanpa dibarengi pengawasan dan evaluasi kinerja, seperti disampaikan oleh pegiat HAM.

Komisioner Komnas HAM, Manager Nasution, menyebutkan penanganan terhadap terduga terorisme, seperti penanganan terduga terorisme Siyono yang meninggal dalam 'penangkapan' oleh Densus 88, seringkali disertai kekerasan dan dan melanggar HAM.

“Ada beberapa yang dari perspektif HAM jadi catatan kita pertama soal apa yang disebut praduga tak bersalah yang kedua ini hak hidup, kemudian yang ketiga yang menjadi catatan kita adalah beberapa kekerasan yang dialami oleh tersangka terduga, adanya beberapa kekerasan."

"Keempat adalah yang harus kita pertimbangkan adalah orang-orang yang ditembak mati ini menutup peluang untuk mengungkap persoalan terorisme sampai ke akar-akarnya,” tambah Manager dalam wawancara dengan wartawan BBC, Sri Lestari.

Data Komnas HAM menyebutkan lebih dari 100 orang yang diduga terlibat kasus terorisme tewas tanpa proses pengadilan, sebagian besar dari mereka ditembak mati ketika penangkapan.

Kekerasan dalam penangkapan menurut Manager juga dikhawatirkan akan memicu radikalisme.

"Kalau intelejen berfungsi lebih baik itu harus ada cara-cara persuasif, harus mempertimbangkan psikologi anak dan sesungguhnya kita sedang mewariskan sikap dendam. Dan anak-anak itu bisa jadi akan menjadi radikal. Misalnya dia lihat ada perilaku orangtua ditangkap di depan anak-anak, dan itu menjadi rasa dendam jika tidak ada trauma healing," jelas Manager.

"Bisa jadi mereka akan menjadi radikal juga, ini yang menjadi sangat serius, suatu saat mereka akan memunculkan rasa dendam itu yang luput dari perhatian kita.”

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Serangan senjata dan bom di kawasan Thamrin Jakarta pada Januari lalu, memicu revisi UU terorisme.

Densus 88 kembali menjadi sorotan menyusul kematian Siyono, warga Klaten setelah ditangkap karena terduga kasus terorisme, yang diduga melanggar HAM. Kelompok Islam di Solo menggelar aksi meminta pembubaran densus 88,Selasa.

Sebelumnya juru bicara mabes polri kesalahan prosedur disampaikan oleh juru bicara mabes Polri Anton Charliyan mengakui ada kesalahan prosedur dalam pengawalan terduga terorisme yang disebutkan sempat melawan dan tewas akibat benturan di kepalanya. Tetapi tidak dijelaskan apakah ada proses hukum terhadap aparat.

Evaluasi

Pemerintah menyatakan revisi UU anti terorisme dilakukan sebagai landasan hukum untuk dapat mencegah dan menangani potensi aksi teror sejak dini. Revisi yang merupakan usulan pemerintah akan dibahas di DPR pada masa sidang tahun ini, setelah

Komnas HAM mengkhawatirkan penambahan wewenang dan kenaikan dana untuk densus menjadi Rp1,9 trilliun justru akan meningkatkan penyalahgunaan wewenang.

Namun, meski ada penambahan wewenang di dalam draf tersebut, Juru bicara Mabes Polri Agus Rianto mengatakan densus 88 akan tetap menghormati prinsip-prinsip hak sipil seperti yang selama ini dilakukan.

"Teman-teman saya densus sudah berlakukan upaya proses penegakan hukum termasuk di dalamnya upaya pencegahan seusuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku di lingkungan kita, tetap menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan kita berpedoman pada konvensi hak-hak sipil, pokoknya aturan-aturan yang berlaku kita upayakan bisa secara maksimal mungkin diterapkan," jelas Agus.

Hak atas foto 1
Image caption Densus 88 menggeledah rumah terduga teroris di Surabaya Jawa Timur.

Mabes Polri juga menyatakan selama densus selalu melakukan evaluasi kinerja dan jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh aparatnya akan dikenakan sanksi sesuai aturan.

Pemulihan korban

Tetapi Kontras menyebutkan draf revisi UU anti-terorisme tidak mencantumkan pemulihan terhadap mereka yang ditangkap dan ditembak mati terkait terhadap terduga kasus terorisme dan mengatur evalusi kinerja densus secara keseluruhan.

Puri Kencana Putri dari Kontras menilai menilai sejauh ini tidak pernah ada proses hukum terhadap aparat yang melakukan kesalahan dalam operasi di lapangan.

"Peningkatan akuntabilitas melalui revisi UU anti terorisme ini tidak serta merta menghapus semua bentuk pelanggaran hukum dan HAM yang dilakukan oleh unit elit yang namanya detasemen khusus 88 ini," kata Puri.

Padahal semuanya sudah diatur dalam UU Nomor 31 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta PP Tahun 2015 tentang Kompensasi bagi Korban Salah Tangkap.

Salah tangkap oleh densus 88 dialami oleh dua warga Solo, Jawa Tengah, -yaitu Ayom Panggalin dan Nur Syawaludin- yang mendapatkan intimidasi selama proses interogasi di Polsek Laweyan, pada Desember lalu.

Cara-cara intimidasi dan penyiksaan fisik, menurut Kontras kerap dilakukan dalam proses penyidikan oleh densus 88 dan kepolisian dalam kasus pidana.

Catatan Kontras sepanjang 2014-2015, menempatkan Polri pada urutan pertama sebagai institusi yang melakukan tindak penyiksaan dan perbuatan tidak manusiawi lainnya.

Tindakan itu menyebabkan 9 tewas, 27 luka-luka dan satu orang luka ringan. Urutan kedua dan ketiga pelaku kekerasan ditempati oleh TNI dan petugas sipir penjara.

Berita terkait