Kemenhub akan pertemukan Dwi dengan Etihad

Etihad Hak atas foto AP
Image caption Kementerian Perhubungan akan memanggil maskapai Etihad Airlines.

Dwi Ariyani (36), penumpang maskapai Etihad tujuan Jenewa, Swiss yang diminta turun dari pesawat karena menggunakan kursi roda, resmi mengadukan maskapai Etihad Airlines ke Dirjen Perhubungan Udara, pada Senin (11/04).

Kedatangan Dwi diterima oleh Kepala Unit Layanan Publik Dirjen Perhubungan Udara, Agus Pramuka.

Kementerian Perhubungan menyatakan akan memanggil maskapai Etihad, untuk bertemu langsung dengan Dwi Ariyani.

"Kami akan panggil semua pihak yang terkait untuk mengklarifikasi masalah ini. Dari pertemuan itu kita akan pelajari seperti apa kejadiannya," kata Agus.

Dwi meminta Kementerian Perhubungan lebih banyak memberikan sosialisasi peraturan penerbangan, bagi penyandang disabilitas.

"Kami sebagai penyandang disabilitas, berharap pihak berwenang dan maskapai penerbangan, lebih banyak memberikan sosialisasi agar tidak terjadi diskriminasi bagi penyandang kaum disabilitas saat bepergian menggunakan pesawat terbang," kata Dwi.

Dwi Ariyani diturunkan dari pesawat maskapai Etihad Airlines di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, pada 3 April lalu.

'Harus diberi prioritas'

Dwi sedianya akan terbang ke Jenewa, Swiss, untuk menghadiri Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas di kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pihak maskapai meminta Dwi turun dari pesawat karena Dwi menggunakan kursi roda dan tidak ditemani pendamping. Dwi sebelumnya sudah beberapa kali bepergian sendiri menggunakan pesawat ke sejumlah negara.

Pengamat penerbangan Chappy Hakim, menyatakan peraturan penerbangan sipil internasional memang tidak secara detil mengatur mekanisme penanganan penumpang bagi penyandang disabilitas, namun setiap maskapai tetap harus memberikan prioritas bagi penyandang disabilitas.

"Setiap maskapai memang memiliki standar peraturan yang berbeda-beda, tapi intinya, yang harus dipisahkan adalah bagaimana memperlakukan secara tepat orang yang sakit dengan penyandang disabilitas. Karena keduanya berbeda. Agar tidak terjadi diskriminasi," jelas Chappy.

Ia menilai sosialisasi peraturan penerbangan bagi kaum disabilitas perlu ditingkatkan.

"Yang paling ideal harus ada sosialisasi yang jelas dari semua aturan yang ada, sehingga tidak menimbulkan masalah diskriminasi. Sosialisasi peraturan juga terkait dengan kebijakan setiap maskapai, justru ada maskapai yang menggunakan sosialisasi bagi penyandang disabilitas untuk memberi tahukan pada penumpang, bahwa mereka memiliki pelayanan ekstra."

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Dwi Ariyani (36) diminta turun dari pesawat maskapai Etihad karena menggunakan kursi roda, namun tidak ditemani pendamping

"Itu kan justru jadi bagian strategi marketing yang bagus," ucap Chappy.

Diskriminasi transportasi publik

Transportasi publik di perkotaan juga belum sepenuhnya mudah diakses para penyandang disabilitas.

Ahli transportasi Institute for Transportation and Development Policy, Yoga Adiwinarto, menilai sulitnya akses transportasi publik bagi penyandang disabilitas adalah dampak dari masalah yang lebih besar, yaitu merancang kota yang mengutamakan mobil dan "tidak pernah menganggap penting pejalan kaki, pengguna kursi roda, atau sepeda."

"Sekarang kita lihat dulu, sebelum yang ke difabel, buat yang tak difabel, gampang gitu untuk jalan? Artinya, fokus pertama adalah membuat fasilitas yang proper, agar seluruh pengguna bisa menggunakan," kata Yoga.

"Bahwa trotoar, tidak hanya untuk pejalan kaki, tapi juga bisa digunakan oleh orang yang memakai kursi roda atau tunanetra," ujarnya.

Jika pengguna berkebutuhan khusus saja bisa terlayani, maka warga lain yang tak berkebutuhan khusus, otomatis akan lebih nyaman, kata Yoga.

Tautan inernet terkait

BBC tidak bertanggung jawab atas konten internet luar