Hukuman cambuk atas non-muslim di Aceh, dapat 'menjadi preseden dan meluas'

Hak atas foto AFP
Image caption Seorang wanita non-muslim dihukum cambuk karena menjual alkohol.

Komnas HAM mengkhawatirkan pemberlakuan hukuman cambuk terhadap seorang warga non-muslim di Takengon, Provinsi Aceh, akan menjadi preseden dan dipraktikkan secara meluas di wilayah tersebut.

Komisioner Komnas HAM Otto Syamsudin Ishak kepada BBC Indonesia, Kamis (14/04), mengatakan, "Ini menunjukkan hukum positif tidak berlaku di sana, jadi ini suatu pergeseran dalam penerapan hukum Islam."

Otto juga menegaskan bahwa harus dipastikan, apakah warga non-muslim yang menerima hukuman cambuk tersebut benar-benar bersedia menerima hukum Islam, meski begitu dia mengingatkan, "Tapi seharusnya kalau itu peristiwa tunggal, maka dia enggak kena."

Yang dimaksud Otto dengan peristiwa tunggal adalah jika dalam tindakannya, warga non-muslim tersebut tidak melibatkan atau menjual minuman alkohol bersama warga muslim.

"Kalau kejadian itu melibatkan secara bersama-sama, dilakukan dengan warga muslim, maka dia bisa kena (hukum syariat)," ujarnya.

Otto mengatakan bahwa dari perspektif HAM, pemberlakuan hukum cambuk sudah jelas ditolak, namun kini dia melihat dari sisi kemungkinan "meluasnya" pemberlakuan hukum Islam.

"Yang jadi pertanyaan, apakah ini terkait perluasan penerapan hukum Islam terhadap non-muslim? Ini early warning," kata Otto.

Hak atas foto AP
Image caption Pemberlakuan hukum cambuk di Aceh.

Hukum nasional

Sebelumnya, pelaksanaan hukuman cambuk terhadap seorang perempuan beragama Kristen di Takengon, Provinsi Aceh, karena dia dituduh menjual alkohol.

Tindakannya itu dianggap tidak sesuai dengan aturan dalam Syariat yang hanya diterapkan untuk Muslim, menurut kepala dinas Syariat.

Syahrizal Abbas, Kepala Dinas Syariat Islam Aceh mengatakan, dalam qanun jinayah diatur jelas bahwa pemberlakuan hukuman hanya untuk Muslim.

"Kecuali bila dia (pelaku) dengan sadar minta dihukum cambuk, atas kesadaran sendiri. Garansi bahwa syariat hanya berlaku bagi Muslim adalah UU No 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh," kata Syahrizal kepada BBC Indonesia.

"Kalau melakukan pelanggaran yang tak diatur dalam hukum jinayat, maka yang berlaku adalah hukum nasional. Bila ia mau menundukkan diri dan berlaku syariah, boleh. Tapi pada prinsipnya berlaku pada Muslim," kata Syahrizal.

Semenjak diberlakukan, para pegiat HAM mengkritik aturan pidana Islam - yang dikenal dengan nama Qanun Jinayat - yang diterapkan oleh pemerintah daerah Aceh.

Lembaga Amnesty International bahkan menyebutnya sebagai kemunduran bagi penegakan hak asasi manusia.

Qanun Jinayat mengatur sejumlah larangan dan sanksi yang sesuai dengan syariah Islam, termasuk larangan aktivitas seksual sesama jenis, hubungan seksual di luar nikah, dan berduaan dengan sesama jenis yang bukan suami atau istrinya (khalwat).

Kalangan pegiat hak asasi manusia juga mengkritik materi qanun yang diberlakukan pula untuk penganut agama non-Muslim karena dianggap diskriminatif.

Berita terkait