Simposium 65 diharapkan 'membangun rekonsiliasi'

Hak atas foto Getty
Image caption Protes anti-Komunis yang berlangsung pasca-1965.

Simposium Tragedi 1965 yang akan digelar oleh pemerintah bersama Komnas HAM, akademisi, dan lembaga penyintas dengan menggunakan pendekatan kesejarahan diharapkan akan menjadi cara rekonsiliasi nasional, meski pendekatan tersebut mendapat tentangan dari lembaga hak asasi manusia.

Ketua Panitia Pengarah Simposium, Agus Widjojo, mengatakan bahwa pendekatan kesejarahan diambil karena akan memberikan 'hasil paling objektif berdasarkan fakta' dalam rangka "pengungkapan kebenaran untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang latar belakang terjadinya Tragedi 65".

Apabila memang menghasilkan hal-hal bermanfaat, maka akan dijadikan titik tolak bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan dalam rangka menjawab pertanyaan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu.

Dan hasil simposium bisa menjadi rekomendasi pada pemerintah.

Ketika ditanya sedetil apa pengungkapan kebenaran yang bisa diharapkan dari simposium, terutama mengenai pelaku dan tindakan yang mereka lakukan, Agus mengatakan tak akan melakukan itu.

"Kita tidak akan mengejar sampai segitu, karena itu (pembuktian) pengadilan itu, tetapi kita akan melihat dari tataran atau lingkup kebangsaan. Apa yang salah pada bangsa ini, sehingga kok bangsa ini mampu melakukan pembunuhan dalam jumlah besar, dalam kurun waktu yang begitu lama, dengan segala dampaknya. Dan itu adalah untuk mencari lessons learned untuk kita perbaiki melalui reformasi kelembagaan guna menjamin tidak terulang kembali," kata Agus.

Hak atas foto AP
Image caption Sidang International People Tribunal di Den Haag yang bertujuan mengungkap fakta yang terjadi pada 1965.

Selain itu, Agus menyatakan bahwa pendekatan penegakan hukum dengan model retributive justice sulit untuk dilakukan karena barang bukti dan pelaku sudah sulit ditemui, sehingga mereka memilih konsep keadilan yang sifatnya alternatif, yaitu melalui rekonsiliasi.

Namun pernyataan Agus tentang ketiadaan barang bukti ini dibantah Kepala Divisi Pemantauan Impunitas KontraS, Feri Kusuma.

Menurutnya, hasil penyelidikan Komnas HAM pada 2012 lalu telah menyimpulkan terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga telah terjadi pelanggaran HAM berat dalam peristiwa 30 September 1965.

"Siapa bilang tidak ada alat bukti? Alat bukti sudah cukup. Semua fakta tentang 65 sudah banyak diberikan, penyelidikan Komnas HAM cukup, ada dugaan pelanggaran HAM berat," kata Feri.

Temuan Komnas HAM itulah yang, menurut Feri, kini tengah menjadi bahan bagi Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti ke tingkat penyidikan.

Simposium yang berlangsung Senin (18/04) hingga Selasa (19/04) yang mempertemukan korban dan pelaku, menurut Feri, juga bukan ruang yang tepat untuk melakukan rekonsiliasi.

Hak atas foto YPKP 1965 Pati
Image caption Sejumlah pegiat YPKP 1965 wilayah Pati melakukan penyelidikan di lokasi yang diyakini sebagai kuburan massal di kawasan Perhutani HPH Brati, Desa Brati, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati.

"Pelaku selama ini sudah cukup mengalami impunitas, jangan malah keterangan mereka diperdebatkan dengan para korban. Dialog seperti ini benar atau bagus, tetapi apabila proses pengungkapan kebenaran sudah terjadi. Ini korban secara mental belum kuat, belum siap, nama mereka belum direhabilitasi. Rekonsiliasi siapa dengan siapa, kalau korban tidak tahu siapa pelaku, tidak tahu peristiwa yang terjadi. (Rekonsiliasi) tempatnya nanti di ujung," kata Feri.

KontraS, menurut Feri, pernah mengajukan rekomendasi untuk membentuk komite kepresidenan agar bisa mengaudit hasil penyelidikan Komnas HAM dan melihat sejauh apa kinerja Kejaksaan Agung dalam menindaklanjuti dan menyidik temuan Komnas HAM tersebut.

Rekonsiliasi

Saat ditanya bagaimana bentuk rekonsiliasi yang dilakukan dalam simposium nantinya, Agus mengatakan salah satunya adalah pengungkapan kebenaran.

"Pengungkapan kebenaran ini bukanlah kebenaran yang nyata seperti yang harus dibuktikan dalam pengadilan, tapi kebenaran seperti dialami orang per orang untuk dibagi kepada pihak-pihak lain yang terlibat pada saat itu, dan memunculkan kesimpulan-kesimpulan."

"Baru dari situ muncul, oh bahwa pada seseorang itu dirugikan karena tindakan kekerasan, oleh karena itu mereka bisa dikategorikan korban, dan perlu diberikan perhatian pemerintah dalam bentuk kebijakan. Mungkin juga kita bisa menghasilkan akuntabilitas, apakah itu dari pelaku-pelaku ataupun lembaga-lembaga," kata Agus.

Agus berharap bisa mempertemukan antara kedua belah pihak dalam tragedi 1965 yang 'belum pernah terjadi sebelumnya'.

Hak atas foto Getty
Image caption Sejumlah pemuda tengah berusaha merusak sebuah bangunan yang diduga milik anggota atau simpatisan PKI di Jakarta, 14 Oktober 1965.

"Sekarang ini ketika orang mengatakan korban, itu adalah epilog. (Korban) Setelah 1 Oktober 1965. Kita akan membahas epilog dan prolog, sebelum 65 dan sesudah 65, karena ini adalah proses sebab akibat. Jadi kita ingin mendapatkan root causes dari tindakan kekerasan ini."

Namun, menurut Feri, pemerintah sudah memiliki dasar legal dan politik untuk melakukan rehabilitasi terhadap para penyintas 1965, yaitu lewat Mahkamah Agung yang pada 2003 lalu sudah mengajukan surat keputusan berisi permohonan kepada Presiden untuk melakukan rehabilitasi bagi korban 1965 dan diperkuat oleh DPR yang meminta Presiden menindaklanjuti surat keputusan MA tersebut.

Feri khawatir rekonsiliasi yang terjadi lewat simposium kini hanya 'pemutihan atau penyangkalan, melanggengkan impunitas, dan sebatas diskusi biasa'.

Hak atas foto AFP
Image caption Tuntutan agar pemerintah mengungkap kasus pembunuhan massal terhadap orang-orang yang dituduh simpatisan atau anggota PKI telah disuarakan secara terbuka sejak berakhirnya rezim Orde Baru pada 1998.

Nani Nurani, penyintas 1965 yang pernah dipenjara setelah dituduh merupakan bagian dari Lekra dan PKI karena dulu merupakan seorang penari, menyambut positif simposium ini sebagai upaya merehabilitasi namanya.

Dia akan menjadi salah satu narasumber dalam simposium tersebut.

"Kalau itu nanti keputusannya kurang memuaskan, ya kita tinggal minta ditambah aja. Saya berkata bahwa saya tidak butuh permintaan maaf dari siapapun, apalagi Pak Jokowi bukan bagian dari masa lalu."

Nurani mengatakan tidak ingin lagi mencari para pelaku namun lebih mengharapkan penegakan atas hak sebagai rakyat merdeka, yaitu rehabilitasi nama baik.

"Sekarang pelakunya siapa, yang nangkap saya juga mungkin sudah meninggal. Saya nggak butuh cari pelaku, untuk apa cari pelaku?"

"Saya sudah tidak menginginkan itu semua (mencari kebenaran), yang saya inginkan adalah saya meninggal tersenyum, tenteram, karena nama kehormatan saya dikembalikan," ujar Nani.

Berita terkait