Simposium 1965: Negara terlibat dalam peristiwa 1965

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Rekomendasi simposium akan disusun oleh tim perumus.

Simposium tragedi 1965, yang telah berakhir Selasa (19/04) malam, menyimpulkan adanya keterlibatan negara dalam peristiwa kekerasan terhadap orang-orang yang dituduh anggota atau simpatisan PKI pada pasca September 1965.

"Kita mengakui aksi horizontal dalam tragedi 1965, namun demikian kita harus mengakui keterlibatan negara," kata Sidarto Danusubroto, penasihat panitia simposium 1965 yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden, saat membacakan refleksi hasil simposium, Selasa malam.

Media playback tidak ada di perangkat Anda

Setelah ditutup secara resmi, peserta dan panitia simposium tragedi 1965 menyanyikan lagu Padamu Negeri. Sebagian dari mereka terlihat terharu, terutama setelah mendengarkan pidato penutupan Sidarto tersebut.

Hak atas foto BBC INDONESIA
Image caption Menurut Sidarto, tragedi 1965 telah menyebabkan pembunuhan dalam jumlah besar.

Dalam pidatonya, Sidarto lantas mengharap agar semua pihak berbesar jiwa dalam memandang adanya praktik pelanggaran HAM yang melibatkan negara.

Menurutnya, tragedi 1965 telah menyebabkan pembunuhan dalam jumlah besar, belasan ribu orang dipenjara, dibuang, disiksa, tanpa proses pengadilan atau diberi kesempatan pembelaan diri.

Sidarto mengatakan rekomendasi simposium akan disusun oleh tim perumus, tetapi dia mengharap agar simposium merekomendasi rehabilitasi umum kepada korban kekerasan 1965.

"Saya sangat mengharapkan agar simposium ini memberikan rekomendasi untuk diambil langkah-langkah segera berupa rehabilitasi umum bagi korban HAM," ungkapnya.

Hak atas foto BBC INDONESIA
Image caption Diharapkan simposium dapat berlangsung di daerah-daerah tanpa intimidasi.

Di hadapan peserta simposium, Sidarto juga menuntut agar stigma negatif kepada korban dihentikan.

Dia juga meminta agar simposium dapat berlangsung di daerah-daerah dan pemerintah harus menjamin kegiatan itu dapat berlangsung tanpa intimidasi kelompok lain.

'Harus dikawal'

Usai penutupan simposium, salah-seorang korban '65, yang dikenal pula sebagai sastrawan, Putu Oka Sukanta menyambut positif hasil simposium karena negara telah memberikan ruang kepada para korban.

Tetapi dia menganggap masih dibutuhkan waktu panjang untuk menyelesaikan masalah ini. "What next? Itu harus digarap lagi. Selangkah demi selangkah, tidak bisa instant, tidak bisa. Ini masalah pembentukan bangsa baru dengan paradigma baru, cara berpikir baru," kata Oka.

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Korban kekerasan 1965, Ilham Aidit, dapat memahami bahwa tidak semua tuntutan korban bisa dipenuhi.

Namun demikian dia mengatakan, agar tim perumus harus menjaga kelanjutan proses rekomendasi ini.

"Dia harus dikawal sampai melahirkan satu tindakan kongkrit, bukan hanya konsep, yang mengarah hidup setara di dalam perbedaan," tandasnya.

Adapun korban kekerasan 65 lainnya, Ilham Aidit, putra bungsu Ketua Komite Pusat PKI, DN Aidit, dapat memahami bahwa tidak semua tuntutan korban bisa dipenuhi oleh pemerintah.

"Ini baru pintu pertama, karena menyelesaikan masalah HAM masa lalu, itu pekerjaan panjang," kata Ilham.

Bersikap realistis

Menurut Ilham, "Kita sadar bahwa tidak semua tuntutan kita bisa dipenuhi, ya seperti permintaan maaf, sudahlah akan kita lupakan. Tetapi rehabilitasi rasanya sudah pantas diberikan."

Sementara, sejarawan Baskoro Wardaya mengatakan masyarakat harus mengawal hasil simposium, walaupun mereka juga diminta bersikap realistis.

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Tim panitia berjanji akan menyelesaikan rumusan hasil simposium 1965 sebelum menyerahkan laporan berikut rekomendasi simposium kepada pemerintah.

"Pada saat yang sama kita harus realistis terhadap situasi politik, sosial, kultur. Kalau itu menyangkut ganti rugi, itu juga harus sesuai kondisi keuangan negara. Semua itu harus dipertimbangkan," kata Baskoro.

Tim panitia berjanji akan menyelesaikan rumusan hasil simposium 1965 sebelum menyerahkan laporan berikut rekomendasi simposium kepada pemerintah, sehingga dapat dijadikan pijakan Presiden Joko Widodo dalam menyelesaikan tragedi kemanusiaan 1965.

Berita terkait