Tito Karnavian diminta melakukan reformasi di tubuh Polri

Tito Karnavian Hak atas foto AP
Image caption Pelantikan Tito Karnavian dilakukan dua pekan setelah mantan Kapolda Metro Jaya itu disahkan Dewan Perwakilan Rakyat melalui uji kepatutan dan kelayakan.

Presiden Joko Widodo melantik Komisaris Jenderal Tito Karnavian sebagai Kepala Kepolisian RI menggantikan Badrodin Haiti, pada Rabu (13/07).

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi diminta melakukan reformasi di tubuh Polri, salah satu lembaga dengan tingkat kepercayaan masyarakat terendah menurut sejumlah survei pada 2015.

"Sekali lagi, saya ingin menekankan apa yang sudah saya sampaikan pada Hari Bhayangkara bahwa reformasi Polri adalah kunci menghadapi masa depan. Reformasi dari hulu sampai hilir. Mulai sistem rekrutmen hingga pelayanan Polri pada masyarakat,” kata Presiden.

Presiden kemudian menegaskan, dirinya ingin reformasi di tubuh Polri betul-betul konkret dalam melayani dan melindungi masyarakat.

"Perbaiki kualitas pelayanan pada masyarakat sehingga lebih mudah, lebih sederhana, tidak berbelit-belit, bebas pungli dan prosedur yang jelas," paparnya.

Presiden juga meminta Kapolri memberantas dengan tegas mafia hukum, perkuat profesionalisme dalam penegakan hukum.

"Sehingga ada kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan di masyarakat," katanya.

Image caption Tito menjabat Kapolda Metro Jaya ketika serangan di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, terjadi Januari lalu.

Selain reformasi internal di tubuh Polri, Tito diharapkan dapat melakukan terobosan di bidang penanganan kejahatan narkoba dan terorisme.

Sidney Jones, selaku direktur lembaga kajian Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC), menilai Tito “adalah orang yang tahu banyak tentang masalah terorisme dan bagaimana melawannya.”

Pelantikan Tito Karnavian tersebut berselang dua pekan setelah mantan Kapolda Metro Jaya itu disahkan Dewan Perwakilan Rakyat melalui uji kepatutan dan kelayakan. Padahal, baru pada Maret lalu, Tito dilantik sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Anggota Komisi III DPR dari Partai Nasdem, Taufiqulhadi, mengatakan Tito dipilih karena memiliki kombinasi pengalaman lapangan dan kapasitas intelektual yang tinggi.

Bekas Kapolda Papua itu merupakan salah satu pemrakarsa Detasemen Khusus Anti-teror 88. Dari segi akademis, dia menyandang gelar doktor dalam bidang Kajian Strategis dari Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapura, pada tahun 2013.

Nama Tito muncul sebagai calon tunggal Kapolri setelah Presiden Joko Widodo menyampaikan surat permohonan persetujuan ke DPR, pada 15 Juni lalu.

Berita terkait