Tangani dampak vaksin palsu, Kemenkes gelar imunisasi dasar

Media playback tidak ada di perangkat Anda

Kementerian Kesehatan berencana melakukan kampanye imunisasi dasar mulai Senin (18/07) di wilayah yang diperkirakan menjadi salah satu tempat menyebarnya vaksin palsu.

Namun, kalangan orang tua meminta ada kejelasan prosedur jika vaksinasi ulang akan dilakukan.

Pemberian imunisasi dasar ini merupakan bagian dari upaya penanganan dampak vaksin palsu.

"Kita akan mengimunisasi, wajib, imunisasi ini memang diperlukan (untuk menangani) dampak dari pemberian vaksin palsu. Bukan vaksin ulang, tapi memang imunisasi dasar," kata Oscar Primadi, juru bicara Kementerian Kesehatan, hari Minggu (17/07).

Secara bertahap, imunisasi dasar akan dilakukan di Puskesmas Ciracas, Rumah Sakit Harapan Bunda Ciracas, Jakarta Timur, dan di Pondok Ungu, Bekasi, wilayah-wilayah yang fasilitas kesehatannya terindikasi penyebaran vaksin palsu.

Sejauh ini pemerintah sudah membuka nama 14 rumah sakit yang terlibat vaksin palsu.

Ke-14 rumah sakit yang diduga memakai vaksin palsu adalah RS Dr. Sander (Cikarang), RS Bhakti Husada (Terminal Cikarang), RS Sentral Medika (Jalan Industri Pasir Gombong), RS Puspa Husada, RS Karya Medika (Tambun), RS Kartika Husada (Jalan MT Haryono Setu Bekasi), RS Sayang Bunda (Pondok Ungu Bekasi).

Hak atas foto Science Photo Library
Image caption Polisi dilaporkan sudah mengamankan bukti penyebaran vaksin palsu di provinsi-provinsi di luar DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Kemudian RS Multazam (Bekasi), RS Permata (Bekasi), RSIA Gizar (Villa Mutiara Cikarang), RS Harapan Bunda (Kramat Jati, Jakarta Timur), RS Elisabeth (Narogong Bekasi), RS Hosana (Lippo Cikarang), dan RS Hosana (Jalan Pramuka Bekasi).

Kepolisian RI pun sudah mengumpulkan bukti vaksin di Sumatera. Sejumlah provinsi yang diduga mendapat vaksin palsu termasuk di Aceh, Sumatera Barat, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Terhadap perkembangan penyelidikan vaksin palsu di provinsi-provinsi lain di luar DKI Jakarta dan Jawa Barat, Oscar mengatakan, mereka masih menunggu.

"Itu ranah kepolisian, masih dilakukan upaya penyidikan-penyidikan terus, terakhir (nama rumah sakit) yang kami sampaikan di DPR," ujar Oscar.

Kekosongan

Sementara itu, Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia, Marius Wijayarta, menilai, bahwa vaksin palsu muncul untuk mengisi kekosongan.

Kekosongan ini, menurut Marisu, tak lepas dari peran Kementerian Kesehatan yang tidak tepat dalam menghitung kebutuhan vaksin.

"Pertama kali kan vaksin kosong, kebutuhan meningkat, padahal yang harusnya merencanakan kebutuhan itu Dirjen Pelayanan Farmasi dan Alat Kesehatan, kira-kira kebutuhan nasional itu apa," kata Marius.

"Bisa dihitung dari 10 angka penyakit terbanyak di Indonesia apa, untuk mencegahnya (butuh) vaksinasi, vaksinasi apa saja. Vaksinasi dari anak baru lahir sampai orang dewasa apa saja, dilihat dari jumlah penduduk, usia, bisa dilihat angka dari puskesmas dan rumah sakit, kan ketahuan," katanya.

Saat dikonfirmasi soal ketidaktepatan perhitungan dari Kementerian Kesehatan soal vaksinasi, Oscar Primadi membantah.

"Ini yang dipalsukan kan impor ya, vaksin yang disediakan pemerintah tersedia selalu dan cukup banyak. Artinya untuk mencukupi kebutuhan imunisasi dasar, tidak masalah, ini kan yang dipalsukan yang di rumah sakit swasta. Pemerintah sebetulnya sudah gratis ya kalau memakai vaksin pemerintah," kata Oscar.

Sementara itu, seorang ayah yang anaknya terkena vaksin palsu, Pandu Haryo Pamungkas, menuntut kejelasan dari pihak rumah sakit akan konsekuensi jika nanti anaknya harus divaksinasi ulang.

Menurut Pandu, pada bulan kelima anaknya akan divaksinasi di Rumah Sakit Harapan Bunda, stok vaksin habis.

"Ada salah satu suster menawarkan ke istri kami, bahwa Dokter I yang sekarang ditahan itu mempunyai stok vaksin. 'Kalau berkenan, nanti disisihkan', seperti itu," kata Pandu.

Pandu kini meminta agar catatan rekam medis anaknya saat mendapat vaksinasi agar dibuka.

"Rumah sakit harus bisa menjelaskan, vaksin mana saja yang telah disuntikkan ke anak kami yang disebut vaksin palsu, yang asli mana, yang palsu mana. Kalau mau diulang, apa harus diulang semua sampai bulan keenam? Berarti kan itu nyari aman," ujar Pandu.

Berita terkait