Calon haji RI berpaspor Filipina korban penipuan

Hak atas foto EPA
Image caption Calon jemaah haji Indonesia ditahan oleh Imigrasi Filipina karena menggunakan paspor Filipina.

Sebanyak 177 orang calon haji Indonesia yang ditahan oleh Imigrasi Filipina karena menggunakan dokumen palsu kemungkinan besar adalah korban penipuan kelompok sindikat, kata Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Para calon jemaah haji Indonesia itu ditahan pada Jumat (19/08) di bandar udara Manila, Filipina, karena terbukti menggunakan paspor Filipina untuk berangkat naik haji dari negara tersebut.

Diduga kuat mereka menggunakan dokumen paspor Filipina karena terbatasnya kuota haji Indonesia, sementara masih banyak kuota haji yang tersisa di Filipina.

"Mungkin ditipulah atau dikasih jalan yang tidak dipahami oleh (agen) travel atau orang-orang yang menjanjikan untuk naik haji dengan mudah," kata Wapres Jusuf Kalla kepada wartawan, Minggu (21/08).

Sering terjadi?

Image caption Walaupun menyebut tindakan 177 orang calon jemaah haji Indonesia itu "menyalahi" aturan, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan yang harus bertanggung jawab adalah orang-orang yang memberangkatkan mereka ke Filipina.

Pemerintah Indonesia dan Filipina sejauh ini terus berkoordinasi untuk mencari tahu pihak yang memberangkatkan 177 orang calon jemaah haji asal Sulawesi Selatan dan sekitarnya ke Filipina, kata Duta besar Indonesia untuk Filipina, Johnny Lumintang.

"Ada (agen) travel yang membawa mereka ke Filipina. Sebelum berangkat (ke Manila), mereka sudah membawa paspor Filipina. Sedang diselidiki (siapa yang mengirimkannya)," kata Johnny Lumintang kepada BBC Indonesia, Minggu (21/08) malam.

Hak atas foto AP
Image caption Penggunaan paspor negara lain - terutama Filipina, Thailand dan Vietnam - untuk menunaikan ibadah haji sudah sering dilakukan oleh WNI karena terbatasnya kuota ibadah haji

Diduga kuat praktek penggunaan paspor negara lain -terutama Filipina, Thailand dan Vietnam- untuk menunaikan ibadah haji sudah sering dilakukan oleh WNI karena terbatasnya kuota ibadah haji, kata seorang pengurus ormas Islam.

"Itu sudah sering terjadi, sudah sejak lama. Ada misalnya travel-travel biro yang bisa memberangkatkan orang. Saya kira itu jaringan," kata Agus Sunyoto, salah-seorang pimpinan Nahdlatul Ulama, Minggu.

"Saya saat naik haji tahun 2001, bertemu satu keluarga jemaah haji Indonesia yang berangkat dari Thailand," ungkapnya.

Minta dibebaskan

Pemerintah Indonesia meyakini 177 orang calon haji Indonesia itu adalah korban penipuan, sehingga pemerintah Filipina diminta untuk membebaskannya.

"Kita sedang berusaha besok (Senin), mereka bisa dipindahkan ke KBRI. Kita juga melakukan proses untuk mengembalikannya ke Indonesia," kata Dubes Indonesia untuk Filipina, Johnny Lumintang.

Walaupun menyebut tindakan 177 orang calon jemaah haji Indonesia itu 'menyalahi' aturan, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan yang harus bertanggung jawab adalah orang-orang yang memberangkatkan mereka ke Filipina.

"Tentu (yang bersalah) adalah yang mengaturnya. Mereka (calon jemaah haji) adalah korban. Mereka tidak tahu," kata Kalla.

Hak atas foto AP
Image caption Pemerintah Indonesia meyakini 177 orang calon haji Indonesia itu adalah korban penipuan, sehingga pemerintah Filipina diminta untuk membebaskannya.

Jusuf Kalla mengakui pembatasan bagi kuota haji Indonesia adalah penyebab utama kemunculan kasus-kasus seperti ini.

Di sejumlah daerah, ada warga Indonesia harus menunggu hingga 20 tahun untuk mendapatkan kesempatan naik haji.

"Pasti ada yang tidak sabar menunggu, (lalu) mencari jalan untuk naik haji. Caranya itu, ya, ke Filipina, yang kuotanya tidak dipakai. Tapi otomatis harus pakai paspor Filipina. Ini salah," papar Kalla.

Pada 2016, kuota haji Indonesia dibatasi oleh pemerintah Arab Saudi maksimal 168,000 orang, turun dibandingkan pada 2011 lalu yaitu sebesar 221,000.

Pemerintah Arab Saudi menurunkan kuota haji pada 2016 diduga terkait perluasan komplek Masjidil Haram di kota suci Mekkah.

Sampai pukul 20.00 WIB, Minggu (19/08), BBC Indonesia sudah berupaya menghubungi Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Abdul Djamil, melalui telepon genggamnya, namun belum mendapat tanggapan.

Berita terkait