'Kesalahan komunikasi' pemerintah timbulkan simpangsiur amnesti pajak

Hak atas foto Reuters
Image caption Ketidakpastian informasi mengenai pengampunan pajak lalu membuahkan keresahan masyarakat yang tercermin dalam percakapan di media sosial.

Kelemahan pemerintah dalam mengomunikasikan undang-undang pengampunan pajak atau tax amnesty dari awal dianggap telah menciptakan kesimpangsiuran di tengah masyarakat.

Hal itu yang tampaknya mendorong pembicaraan hangat di kalangan masyarakat, sampai memunculkan tanda pagar #StopBayarPajak di Twitter. Tercatat dalam kurun waktu 24 jam, saja tagar itu sudah digunakan sampai 18.000 kali.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis, Yustinus Prastowo, menilai hal itu mestinya tak perlu terjadi jika sejak semula pemerintah mampu berkomunikasi dengan baik.

“Ada kedodoran dalam perencanaan. Ini yang menjadi persoalan di awal. Karena orang pajak harus menjelaskan apa itu amnesty, lupa menjelaskan bahwa di luar amnesti ada opsi-opsi yang bisa diambil dan menjadi hak wajib pajak."

"Jadi memang ada kesalahan strategi komunikasi di awal,” kata Yustinus.

Hak atas foto Reuters
Image caption Untuk meredam kesimpangsiuran, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Dirjen Pajak mengenai kelompok masyarakat yang tidak wajib mengikuti amnesti pajak.

Selain menimbulkan kesimpangsiuran, tambah Yustinus, kesalahan strategi komunikasi menyebabkan Undang-Undang Tax Amnesty seolah-olah mencederai rasa keadilan karena menjadikan para pegawai pensiunan dan profesional, yang seluruh kewajiban pajaknya sudah dilaksanakan dengan baik, harus membayar pajak dua kali.

Dana tebusan tinggi

Salah seorang yang berpendapat Undang-Undang Tax Amnesty mencederai rasa keadilan Abdullah Alamudi seorang pensiunan yang tinggal di Jakarta.

Apabila mengikuti program tax amnesty, maka dia harus membayar dana tebusan yang tinggi untuk asetnya.

“Amnesti pajak ini maksudnya memberi pengampunan kepada WNI yang menyimpan duitnya di luar negeri. Ini yang kena justru rakyat kecil,” kata Abdullah.

Untuk meredam kesimpangsiuran, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Dirjen Pajak mengenai kelompok masyarakat yang tidak wajib mengikuti amnesti pajak.

Kelompok itu mencakup:

  • Masyarakat berpenghasilan Rp54 juta per tahun atau setara Rp4,5 juta per bulan
  • Penerima harta warisan yang memiliki penghasilan di bawah atau sebesar Rp54 juta per tahun
  • Wajib pajak yang memilih membetulkan surat pemberitahuan tahunan
  • Wajib pajak yang hartanya sudah dilaporkan dalam SPT tahunan, dan WNI yang tinggal di luar negeri lebih dari 183 hari dalam setahun dan tidak punya penghasilan dari Indonesia.
Hak atas foto Reuters
Image caption Amnesti pajak ditargetkan dapat meraup Rp165 triliun untuk menambah pendapatan negara. Namun, hingga kini amnesti pajak baru mencapai Rp2,62 triliun atau 1,6% dari target.

“Setiap wajib pajak berhak mendapat pengampunan pajak, artinya program ini pilihan bagi wajib pajak yang ingin memanfaatkannya. Apabila wajib pajak tidak ingin memanfaatkan program ini, wajib pajak tetap dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai ketentuan di bidang perpajakan, termasuk bisa membetulkan surat pemberitahuan tahunan,” kata Dirjen Pajak, Ken Dwijugiasteadi.

Masih jauh dari target

Bagaimanapun Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak tersebut dinilai tidak perlu oleh Yustinus Prastowo.

“Sebenarnya itu sudah ada dalam konstruksi undang-undang perpajakan. Kalau publik mencermati, itu lebih kepada merespons kesimpangsiuran yang ada dan bukan aturan yang baru,” kata Yustinus.

Saat diloloskan menjadi undang-undang dua bulan lalu, amnesti pajak ditargetkan dapat meraup Rp165 triliun untuk menambah pendapatan negara.

Namun, hingga kini amnesti pajak baru mencapai Rp2,62 triliun atau 1,6% dari target.

Media playback tidak ada di perangkat Anda

Berita terkait