Tersangka kasus calon haji berpaspor Filipina akan ditetapkan

Hak atas foto KEMENLU RI
Image caption Ratusan calon haji Indonesia yang diberangkatkan melalui Filipina merupakan korban penipuan dari berbagai daerah.

Polri berencana akan menetapkan tersangka kasus pemberangkatan 177 calon haji Indonesia pengguna paspor Filipina dengan memecah kasus itu menjadi lima kelompok perkara sesuai daerah keberangkatan mereka.

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen Ari Dono Sukmanto, mengatakan para penyelidik yang dikirim ke Filipina telah kembali ke Indonesia dengan membawa hasil investigasi terhadap para korban penipuan dan orang-orang yang diduga terlibat dalam kasus itu.

“Kita kembangkan lagi dari daerah pengiriman (calon haji) dan biro-biro travel yang ada. Kita telah koordinasikan dengan kejaksaan, diperkirakan (kasus ini) akan dipecah menjadi lima laporan polisi, lima kelompok perkara, dengan lima biro travel yang ada,” kata Komjen Ari Dono kepada wartawan BBC Indonesia, Jerome Wirawan.

Pemecahan kasus menjadi lima kelompok perkara, menurutnya, akan disesuaikan dengan lokasi pemberangkatan. “Ada yang di Ujungpandang (Makassar), ada yang di Jakarta, di Jawa Timur, dan di Nunukan.”

Komjen Ari Dono memastikan bahwa ada orang-orang di Filipina yang terlibat dalam kasus ini.

“Pasti ada kerja sama dengan orang-orang di Filipina untuk mengurus paspor dan perjalanan dari Filipina ke Tanah Suci,” ujarnya.

Dia menambahkan, orang-orang di Filipina itu telah berhasil meloloskan calon jemaah haji Indonesia ke Arab Saudi. “Sebagian sudah ada yang berangkat tahun ini.”

Komjen Ari Dono menyebutkan praktik pemberangkatan jemaah haji Indonesia melalui Filipina disinyalir telah berlangsung sejak beberapa waktu lalu. Sebab, berdasarkan informasi calon haji Indonesia yang gagal ke Arab Saudi diketahui bahwa ada kerabat dan tetangga mereka melakoni cara serupa tahun-tahun sebelumnya.

Hak atas foto KEMENLU RI
Image caption Sebagian besar calon haji Indonesia yang diberangkatkan melalui Filipina berasal dari Sulawesi Selatan.

“Namun, belum diketahui pasti praktik ini sudah berlangsung berapa tahun. Kami belum menggali dari biro-biro travel di Indonesia,” tuturnya.

Kuota haji Filipina

Pemberangkatan calon haji dari Indonesia melalui Filipina ditengarai dilakukan sebuah jaringan yang memanfaatkan sekitar 2.000 tempat tersisa dari 8.000 kuota haji Filipina.

Rizki, anak Soekamti Soepardi Atmadji yang merupakan calon haji korban penipuan asal Sidoarjo, Jawa Timur, mengatakan ayahnya ditawari berangkat haji lewat Filipina oleh Nurul Huda alias Gus Huda, pemilik biro perjalanan Haji Arafah.

Biro perjalanan tersebut adalah salah satu dari tujuh agensi yang dicurigai Polri terlibat dalam pemberangkatan calon jemaah haji asal Indonesia melalui Filipina. Enam lainnya adalah PT Taskiah, PT Aulad Amin, PT Aulad Amin Tours Makassar, Travel Shafwa Makassar, Travel Hade El Barde, dan KBIH Arafah Pandaan.

Penawaran itu diajukan setelah jadwal keberangkatan Soekamti ke Arab Saudi mundur dari 2016 ke 2017.

“Sebelum berangkat ke Arab Saudi, beliau diharuskan ke imigrasi Filipina terlebih dulu selama seminggu. Di sana ayah saya cerita dia difoto. Beliau kemudian ke Filipina lagi untuk diberangkatkan ke Arab Saudi. Saat akan naik pesawat dia dikasih paspor Filipina,” kata Rizki.

Hak atas foto EPA
Image caption Pemberangkatan calon haji dari Indonesia melalui Filipina ditengarai dilakukan sebuah jaringan yang memanfaatkan sekitar 2.000 tempat tersisa dari 8.000 kuota haji Filipina.

Ketika itulah aparat Filipina menahan ratusan calon jemaah haji asal Indonesia, termasuk Soekamti.

Celah kejahatan

Penuturan Rizki tentang ayahnya yang ditawari berangkat haji lewat Filipina, sebagaimana disebutkan Wakil Ketua Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama, Syafiq Hasyim, adalah cerminan bagaimana masalah kuota haji di Indonesia membuka celah bagi kejahatan.

Karena itu, kata Syafiq, harus ada pembenahan administrasi haji di Indonesia.

“Kuota haji di Indonesia tidak bisa menampung pendaftar haji. Semestinya penyelenggara haji benar-benar melakukan pengecekan setiap jemaah haji. Yang pernah berhaji atau lebih dari satu kali tidak usah sehingga jatahnya bisa diberikan ke orang lain yang belum pernah,” kata Syafiq.

Solusi lain, tambah Syafiq, bernegosiasi dengan negara lain di Asia Tenggara yang populasi Muslim sedikit.

“Kita bisa melakukan pendekatan kepada pemimpin-pemimpin negara tersebut untuk mendukung tujuan Indonesia dan melimpahkan kuota hajinya ke Indonesia, dengan bernegosiasi dengan pemerintah Arab Saudi,” kata Syafiq.

Pada 2016, kuota haji Indonesia dibatasi oleh pemerintah Arab Saudi maksimal 168.000 orang, turun dibandingkan pada 2011 lalu yaitu sebesar 221.000.

Berita terkait