Calon haji paspor Filipina ‘bayar Rp150 juta, tapi dipenjara’

Hak atas foto Yaya Ulya
Image caption Hidayat Azis dan istri, Tititk Sayekti.

Mimpi untuk menginjakkan kaki di tanah suci, membuat Hidayat Azis mengeluarkan Rp150 juta untuk program haji plus yang ditawarkan sebuah agen perjalanan di Palembang.

Namun, dia tidak menduga langkah yang diambilnya pada 2014 itu akan membuatnya ditahan di negeri orang, di Filipina.

Pensiunan sebuah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang perkapalan tersebut mengenal travel haji itu dari kakaknya.

“Setiap tahun, kakak saya bawa orang Umroh pakai travel ini. Tiap tahun. Tidak ada masalah. Tapi itu Umroh,” tutur Hidayat.

Setelah mengetahui agen perjalanan itu berkantor di salah satu jalan protokol di Palembang, Hidayat dan istrinya pun, pada 2014, langsung mendaftar haji kategori khusus (ONH Plus).

Namun, lelaki asal Yogyakarta yang saat itu tengah bertugas di Sumatera Selatan tersebut perlu menunggu dua tahun hingga ia dihubungi kembali oleh agen perjalanan yang ia tidak mau sebutkan namanya ini, “karena masih dalam proses pengembalian dana”.

Hak atas foto AFP
Image caption Hidayat Azis mendaftar ONH Plus di Palembang dengan biaya Rp150 juta per orang.

“Bulan Mei (2016), last minute, saya dibilang kalau rombongan Palembang mengambil visa lewat Filipina. Di situ saya mulai curiga, mengapa lewat Manila?”

Laki-laki yang Januari lalu pensiun ini pun mendapat jawaban dari agen perjalanannya bahwa visa diambil di Filipina karena 'kuota Indonesia sudah habis'.

Kecurigaan Hidayat bertambah karena saat akan berangkat dari Jakarta untuk membuat visa di Filipina pada akhir Mei 2016, ternyata hanya dia dan istrinya yang berasal dari Palembang.

"Padahal katanya rombongan,” ujar Hidayat.

Hak atas foto Yaya Ulya
Image caption Hidayat Azis memegang Surat Pelaksana Pengganti Paspor (SPLP), dokumen agar bisa kembali ke tanah air.

Di Jakarta, ia menyadari bahwa mereka digabungkan dengan 10 calon haji lain dari berbagai daerah dengan mayoritas dari Jakarta dan ada yang dari Sukabumi.

“Saya kan tidak mau. Saya kan yang (ONH) plus. Rp150juta per orang, tetapi saya dan istri dititip ke travel abal-abal (di Jakarta).”

Tidak bisa Tagalog

Sekembalinya dari Filipina, Hidayat pun mendatangi pemilik travel di Palembang. Ketidaknyamanan yang dia rasakan membuatnya dan istri berniat untuk tidak jadi berangkat haji dengan agen travel itu.

“Saya bilang, kembalikan uang saya. Lalu dia jawab, “Berangkat aja Pak, umur kan tidak tahu”. Saya langsung marah, urusan umur saya kan urusan Tuhan. “Yang penting saya daftar ke kamu, kalau nggak jadi, kembalikan uang saya. Urusan saya mati besok atau kapan, bukan urusan kamu”,” tutur Hidayat dengan nada tinggi, mengulang apa yang disampaikannya saat itu.

Hak atas foto AFP
Image caption Jamaah Haji di Padang Arafah.

Pada akhirnya, ia dan istri memutuskan untuk tetap naik haji dengan agen perjalanan itu karena 'desakan keluarga' dan 'travel tidak mau mengembalikan uangnya'.

Pada 17 Agustus, Hidayat dan istri terbang ke Manila.

Dia memaparkan, di hotel, menjelang keberangkatan, pihak agen di Manila meminta paspor Indonesia milik mereka semua.

"Saya pikir untuk kemudian ditempel visa Filipina,” dan mereka pun kemudian diangkut ke bandara.

Hak atas foto KEMENLU RI
Image caption Ratusan calon haji Indonesia yang diberangkatkan melalui Filipina merupakan 'korban penipuan' dari berbagai daerah.

Setibanya di bandara, Hidayat dan calon haji asal Indonesia lain dibagikan paspor Filipina, dengan visa Filipina dan nama yang berbeda-beda.

“Nama saya Hidayat Azis, dibalik jadi Azis Hidayat. Sementara istri saya namanya berubah jadi nama Filipina. Namanya udah seperti saudara Manny Pacquiao,” kata Hidayat sambil tergelak.

Hak atas foto AP
Image caption Jemaah haji Indonesia saat masih ditahan di Filipina.

Setelah itu calon jemaah masuk ke bandara untuk check-in dan mengantri di imigrasi. Saat di imigrasi inilah mereka ketahuan.

“Di depan kita ada orang dari Nunukan. Tapi ternyata berkasnya tidak lengkap. Kartu kuningnya tidak ada. Diajak bahasa Inggris sama petugas imigrasinya, dia nggak bisa. Diajak bahasa Tagalog, juga tidak bisa. Nah, nggak jalan lagi dari situ,” pungkasnya.

Mereka pun ditahan, bahkan sempat dipenjara, sebelum dipulangkan ke Indonesia 4 September lalu. Tanah suci pun batal diinjak.

Tidak bisa berbuat banyak

Peristiwa yang menimpa Hidayat, istrinya, dan 175 calon haji lain asal Indonesia, telah membuat Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menetapkan delapan orang tersangka yang berasal dari setidaknya lima agen perjalanan di berbagai daerah di Indonesia.

“Dan ini masih terus dikembangkan,” ujar Komjen Syafruddin kepada wartawan, usai salat Idul Adha di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Senin (12/09).

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen No 8 tahun 1999, Pasal 64 dan 63 UU Penyelenggaraan Ibadah Haji No 13 tahun 2008, dan Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.

Sementara itu di Filipina, Kepolisian Filipina telah menetapkan lima tersangka di negara itu, terkait kasus pemalsuan data paspor terhadap 177 calon jamaah haji asal Indonesia. Polisi menduga salah seorang warga negara Malaysia dengan inisial HR sebagai otak penipuan karena menjadi penghubung dan memiliki dua paspor.

Hak atas foto KEMENLU RI
Image caption Pemberangkatan calon haji dari Indonesia melalui Filipina ditengarai dilakukan sebuah jaringan yang memanfaatkan sekitar 2.000 tempat tersisa dari 8.000 kuota haji Filipina.

Meskipun begitu, saat ini diduga terdapat 700 orang jemaah haji, termasuk dari Indonesia, yang menggunakan kuota dari Filipina dan sekarang sedang berada di Arab Saudi.

Koordinator Fungsi Politik dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila, Filipina, Eddy Mulya, mengungkapkan tidak banyak yang bisa dilakukan pihaknya untuk mencegah penyalahgunaan kuota ini.

“Kita nggak ada otoritas, nggak ada mandat, kalau ada kejadian baru kita bisa tangani,” ungkap Eddy Mulya kepada BBC Indonesia, Senin (12/09).

Hak atas foto
Image caption Pada 2016, kuota haji Indonesia dibatasi oleh pemerintah Arab Saudi sebanyak 168.000 orang.

Agar masalah kuota ini tidak terjadi lagi, Eddy menyarankan agar Indonesia mendorong negara-negara ASEAN agar mau kuota haji di kawasan tersebut 'dijadikan satu'.

“Lalu kita sampaikan ke Arab Saudi. Sekarang yang paling besar itu Indonesia. Sementara Myanmar, Filipina, Vietnam juga dapat kuota, padahal orang Islamnya kan sedikit, kenapa nggak kita ambil saja kuotanya,” pungkasnya.

Berita terkait