Polri didesak hati-hati menindak tersangka pelaku 'hate speech'

Hak atas foto Reuters
Image caption Polri menggandeng Twitter serta Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melakukan pemantauan media sosial menjelang Pilkada 2017.

Setelah sepakat bekerja sama dengan Twitter serta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengantisipasi pelanggaran pidana di media sosial menjelang Pilkada serentak pada Februari 2017 mendatang, Polri didesak berhati-hati dalam menindak agar tidak melanggar kebebasan berpendapat.

Putri Kanesia dari lembaga Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak kekerasan (Kontras), mengatakan hate speech dapat ditindak manakala ujaran seseorang di media sosial diwujudkan di dunia nyata.

“Ada ucapan kemudian ada yang terjadi, sehingga ada hubungan sebab akibat,” kata Putri.

Dia kemudian mencontohkan ketika beberapa waktu lalu seorang pemimpin organisasi massa mengatakan bahwa agama tertentu salah dan pengikutnya dapat dicederai. “Setelah hal itu diucapkan, sekelompok massa organisasi tersebut melakukan pemberangusan terhadap pengikut agama tertentu. Ini dapat dikategorikan sebagai hate speech,” kata Putri.

Namun, lanjutnya, ucapan seseorang tidak bisa dikategorikan sebagai ujaran kebencian jika perkataannya tidak ditindaklanjuti. “Itu bisa dikategorikan perilaku yang tidak pantas.”

Karena batasan ujaran kebencian amat tipis, Putri mendesak Polri bersikap hati-hati dalam menindak.

Hak atas foto FACEBOOK
Image caption Kata-kata 'kafir' kerap dilontarkan terhadap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok.

“Jangan sampai, alih-alih melakukan penindakan terhadap hate speech, polisi justru memberangus kebebasan berpendapat dan berekspresi,” kata Putri.

Ujaran kebencian di medsos

Ucapan Putri dilontarkan sehari setelah Bareskrim Polri menggandeng Twitter serta Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melakukan pemantauan media sosial demi memastikan agar ujaran kebencian atau hate speech tidak disampaikan menjelang Pilkada serentak 2017 mendatang.

Salah satu daerah yang paling banyak mendapat sorotan adalah DKI Jakarta. Untuk itu, Polda Metro Jaya menugaskan satuan tugas cyber secara khusus.

“Satgas ini terdiri dari satgas monitoring, patrol cyber, dan tim lapangan. Berdasarkan analisis yang ada, ternyata hasutan melalui media sosial mempercepat eskalasi konflik. Dan ternyata, kita pelajari kasus-kasus sebelumnya yang ada di Polda Metro Jaya, selalu didahului dengan adanya hasutan melalui media sosial,” kata Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus, Ajun Komisaris Besar Hengki Haryadi.

Upaya pemantauan media sosial ini, menurut juru bicara Kemenkominfo, Noor Iza, disokong Kemenkominfo.

Hak atas foto AFP GETTY
Image caption Ujaran kebencian terhadap Ahok muncul beberapa waktu lalu dan makin kuat setelah Ahok mendaftar ke KPUD, kata Indonesia Indicator.

“Kami hanya membantu monitoring. Tapi keputusan untuk menindak terletak pada kepolisian,” kata Noor Iza.

Terpusat pada Ahok

Indonesia Indicator, sebuah perusahaan analisis data, menemukan bahwa ujaran kebencian terkait Pilkada di media sosial paling banyak dilontarkan terhadap calon petahana DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok, meski Pilkada 2017 juga digelar di 100 daerah lainnya.

“Berdasarkan hasil mesin pencarian kita, ujaran kebencian masih mengarah pada Ahok, seperti kata kafir. Ujaran itu muncul beberapa waktu lalu dan makin kuat setelah Ahok mendaftar ke KPUD,” kata Wildan Pramudya, kepala Divisi Riset dan Pengembangan Indonesia Indicator.

Untuk calon gubernur DKI Jakarta lainnya, tambah Wildan, kata-kata kebencian tergolong masih minim.

Yang menarik, menurut Wildan, kata-kata kebencian seperti saat Pilpres 2014 tidak dapat dibendung meski ada ancaman pidana dari kepolisian.

“Meski ada seruan dari Kapolri agar jangan sampai ada unsur SARA dalam Pilkada, kata-kata yang bisa menstimulasi kebencian ras dan agama masih muncul,” tutup Wildan.

Pelaku ujaran kebencian dapat dijerat UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman enam tahun penjara. Ada pula Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp500 juta.

Berita terkait