Jelang tenggat tax amnesty, dana repatriasi masih minim

Tax Amnesty Hak atas foto BBC INDONESIA
Image caption Para wajib pajak mengantre sejak pukul 05.00 WIB di kantor Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.

Penerimaan dana tebusan dalam pengampunan pajak atau tax amnesty melonjak hampir 50% selama dua hari terakhir, karena meningkatnya jumlah wajib pajak yang mengikuti program ini.

Meski demikian dana repatriasi dari luar negeri yang diharapkan kembali ke dalam negeri masih sangat sedikit.

Hari Jumat (30/09) merupakan hari terakhir para wajib pajak dapat menikmati tarif terendah yaitu 2% untuk mereka yang mendeklarasikan hartanya di dalam negeri dan 4% untuk deklarasi harta di luar negeri.

Salah satu yang datang ke kantor pajak sebelum pukul 5 pagi di Jakarta adalah Kusuma.

"Karena sudah mendekati fase akhir (batas akhir tahap pertama) saya tak dapat nomor, (makanya) saya izin kerja," jelas dia.

Sampai Kamis (29/09) malam, total jumlah harta yang dilaporkan mencapai lebih dari Rp3.193 triliun.

Tetapi wajib pajak dari dalam negeri mendominasi deklarasi harta yang mencapai Rp2.061 triliun, sementara dana repatriasi yang masuk hanya Rp124 trilliun, jauh dari target pemerintah sebesar Rp1.000 triliun sampai 31 Maret 2017.

Pemerintah optimis

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama menilai wajar pro dan kontra terhadap program tax amnesty, tetapi pemerintah hanya menjalankan Undang-Undang yang telah disahkan oleh DPR pada Juni 2016 lalu.

Hak atas foto BBC INDONESIA
Image caption Ditjen Pajak memperkirakan ribuan orang akan melaporkan harta mereka pada Jumat (30/09).

Dia menilai antusiasme masyarakat cukup besar untuk mengikuti pengampunan pajak dan optimistis dana repatriasi juga akan meningkat dalam program yang dibagi dalam tiga periode ini.

“Dana repatriasi itu hampir 130 triliun tetapi baru mau menyampaikan akhir-akhir ini, kita sudah sosialisasikan tetapi masyarakat cenderung melakukannya di akhir, nanti ke depannya kita akan mensosialisasikan kepada wajib pajak besar, dan kemudian UKM,” jelas Hestu.

Salah seorang wajib pajak yang tinggal di Amerika Serikat, Priscilla Indrajaja, mengaku tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai program tax amnesty dari perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri.

“Saya harus telepon ke keluarga di Jakarta ... saya juga harus tanya ke Singapura dan bankir di Singapura ini butuh waktu dua minggu. Prosesnya sangat panjang dan sangat rumit karena tidak ada yang bisa bantu kita di luar negeri, tiap orang yang ditanya jawabannya berbeda,” kata Priscilla kepada wartawan BBC Indonesia Mehulika Sitepu.

Dia mengaku melaporkan harta miliknya di Singapura harus melalui proses yang panjang.

“Semua surat yang legal di Indonesia harus menggunakan materai, sedangkan kita di Amerika, mau dapat materai dari mana? Itu juga yang menjadi masalah. Kita mau tanda tangan, materainya tidak ada. Kita mau pakai materai yang pakai cap di kantor pos tak gak bisa katanya,” keluhnya.

Priscilla mengaku menghabiskan hampir US$100 atau Rp1,2 juta untuk mengurus dokumen keperluan tax amnesty.

Hak atas foto BBC INDONESIA
Image caption Demonstrasi menentang program tax amnesty di depan Istana , Kamis (29/09).

Penolakan

Meski banyak wajib pajak yang mengikuti program ini, sejumlah kalangan menentangnya.

Yayasan Satu Keadilan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terhadap UU Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak karena dianggap membebaskan pelaku pencucian uang dari jeratan hukum.

Sidang gugatan ini berlangsung Kamis (29/09).

Penolakan juga disampaikan ratusan buruh dengan menggelar demonstrasi Kamis (29/09). Ano, salah seorang peserta demo yang merupakan buruh pabrik menilai program tax amnesty ini memberatkan mereka.

“Menurut kita tax amnesty itu tidak berpihak kepada rakyat miskin, karena buruh sudah bayar pajak sementara pengusaha tidak bayar pajak, “ jelas dia.

Pemerintah menargetkan penerimaan dana tebusan sebesar Rp165 triliun dari program tax amnesty untuk menggenjot ekonomi dalam negeri.

Hingga Kamis malam dana tebusan yang dibayarkan mencapai Rp74,4 triliun.

Berita terkait