Ditangkap di hotel 'bersama pasangan tak resmi', ketua Pengadilan Agama jadi perbincangan

Hak atas foto Yansen

Perbincangan merebak di masyarakat, setelah ketua Pengadilan Agama Padang Panjang, Sumatera Barat, Elvia Darwati, terkena razia.

Ia kedapatan berada di dalam sebuah kamar hotel dengan laki-laki yang bukan merupakan pasangan resminya.

Cendikiawan muslim, Hamid Basyaib menyebut apa yang dilakukan ketua pengadilan itu ‘tidak pantas’.

“Kalau dilakukan orang biasa, tindakan itu tidak pantas. Tapi karena dilakukan seorang ketua Pengadilan Agama, maka ketidakpantasannya berlipat ganda,” tutur Hamid.

Elvia dirazia oleh petugas Satpol PP pada Minggu (09/10) dini hari di sebuah hotel melati di kota Bukittinggi, Sumatera Barat, sekitar 20 kilometer di utara Padang Panjang.

Hak atas foto Yansen
Image caption Elvia Darwati dikabarkan baru menjabat ketua pengadilan agama Padang Panjang.

Ketika berita razia ini mulai dimuat di portal berita lokal, keesokan harinya, Senin (10/10), Elvia memanggil Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Padang Panjang, Syamsoedarman, ke kantornya.

“Suasananya agak beda. Ada penjagaan dua Provost TNI Angkatan Darat,” tutur Syamsoedarman kepada BBC Indonesia, Selasa (11/10).

Hak atas foto Iwan Rakelta
Image caption Nama Elvia di daftar pimpinan pengadilan agama Padang Panjang.

Dalam pembicaraan dengan Syamsoedarman, meskipun mengakui bahwa yang dirazia di Bukittinggi adalah dirinya, Elvia, mengklaim bahwa laki-laki yang bersamanya adalah keluarga suaminya.

“Kata dia (Elvia), dia ke Bukittinggi sendiri, ada tugas. Lantas malamnya ada keluarga suaminya menginap di Bukittinggi. Dia datangi hotelnya. Dia lalu numpang ke kamar mandi. Hari sudah larut malam. Waktu itulah ada razia,” cerita Syamsoedarman menuturkan ulang perkataan Elvia kepadanya.

Ketua PWI Padang Panjang menyebut Elvia berjanji akan memberikan konferensi pers setelah pertemuan, tetapi ‘diingkari’.

“Tidak ada kontak,” pungkas Syamsoedarman.

Suami-istri tanpa surat nikah

Kepada Iwan Rakelta, wartawan di Bukittinggi, kepala Satpol PP Kota Bukittinggi, Syafnir, mengungkapkan Elvia, 49, ditangkap di dalam kamar lewat tengah malam bersama seorang 'laki-laki yang mengenakan sarung, tanpa baju. Yang perempuan (Elvia) masih berpakaian lengkap'.

Ketika dimintai identitas, keduanya mengaku 'tidak memiliki KTP'. Mereka mengaku 'sebagai suami-istri' namun ketika ditanya surat nikah 'mereka tidak bisa menunjukkan'.

Hak atas foto Iwan Rakelta
Image caption Syafnir, Kepala Satpol PP Bukittinggi.

“Lalu kami lakukan cross-check, bertanya beberapa hal, apakah mereka benar menikah. Ketika ditanya berapa orang jumlah anak, siapa saja nama-nama anak, ternyata jawaban antara laki-laki dan perempuan itu berbeda,” tutur Syafnir.

Elvia pun kemudian mengaku sebagai hakim Pengadilan Agama dan memperlihatkan 'kartu identitas hakim' yang dibawanya.

“Karena ini pelanggaran, tentu kita tidak membeda-bedakan. Makanya kita proses sesuai Perda.”

Keduanya dikenai sanksi Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan dibawa ke kantor Satpol PP Bukittinggi.

Hak atas foto Yansen
Image caption Padang Panjang dikenal sebagai kota Serambi Mekah-nya Sumatera Barat.

Di kantor inilah kemudian si laki-laki mengaku kalau 'mereka belum menikah, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, masing-masing dalam proses perceraian'.

Meskipun begitu, menurut Syafnir, Elvia bersikukuh bahwa 'mereka telah menikah secara agama'.

Usai diproses lebih lima jam, keduanya dibebaskan setelah memilih opsi 'membayar denda masing-masing Rp1 juta, daripada menyelesaikan kasus ini di pengadilan'.

Jadi kontroversi

Kabar dirazianya ketua Pengadilan Agama di kamar hotel ini menjadi menjadi pembicaraan hangat masyarakat Padang Panjang. Apalagi kota yang dikelilingi bukit dan gunung itu dikenal sebagai 'Kota Serambi Mekah'-nya Sumatera Barat.

Jika berjalan-jalan di Padang Panjang, tulisan Asmaul Husna menghiasi pinggir jalanan kota. 'Kota Serambi Mekah' bahkan menjadi semboyan kota itu.

Hak atas foto Yansen
Image caption Asmaul Husna menghiasi jalanan kota Padang Panjang.

“Padang Panjang itu kota kecil. Kalau ada pejabat agama yang dirazia di kasus seperti ini, itu aib besar,” ungkap seorang warga kepada BBC Indonesia.

Kepada Yansen, wartawan di Padang Panjang, warga bernama Fitra menyebut, “Dia (ketua Pengadilan Agama) harusnya mengayomi kita. Tapi malah dia yang berlaku seperti itu. Harusnya diberi sanksi sosial.”

“Sangat kita sayangkan perilakunya. Akibatnya nanti adalah azab Allah SWT, dan khawatirnya ini bisa mengenai semua masyarakat,” tutur Safran, penduduk lokal.

Hak atas foto Yansen
Image caption Gedung pengadilan agama Padang Panjang.

Meskipun menyebut tindakan yang dilakukan ‘tidak pantas’, cendikiawan Hamid Basyaib, menekankan bahwa masyarakat juga harus melihat situasi ini dari sisi berbeda.

“Kita harus realistis. Apa pun kedudukan, pangkat, status sosial dan ekonomi, pada awal dan akhirnya kita hanyalah manusia. Semua predikat itu tidak penting. Semua predikat itu tidak akan mampu mengubah watak dasar manusia,” tutur Hamid.

Hak atas foto Yansen
Image caption Kota Padang Panjang memiliki populasi sekitar 105.000 jiwa.

Menurut Hamid, yang lebih penting adalah 'apakah dia dalam bertugas sebagai hakim memutuskan secara adil atau tidak'.

Ditanya soal jabatan hakim Pengadilan Agama dan memiliki pilihan kehidupan yang bertolak-belakang, Hamid mengatakan, "Ya itu urusan pribadi dia.”

Berita terkait