Myanmar tolak klaim PBB soal 'pembasmian etnis'

Myanmar mengecam usulan kepala hak asasi manusia PBB yang menyebut perlakuan negara tersebut terhadap Muslim Rohingnya sebagai "pembasmian etnis".

Utusan Myanmar untuk PBB menyalahkan pemberontak Rohingnya yang memicu kekerasan di negara bagian Rakhine, sehingga mereka tidak mentolerir aksi kelompok tersebut.

Sekitar 370.000 orang Rohingya telah menyeberangi perbatasan menuju Bangladesh karena situasi yang kian memanas sejak bulan lalu.

Dewan Keamanan PBB dijadwalkan bertemu pada Rabu (13/09) untuk membahas krisis tersebut.

Militer Myanmar mengatakan mereka memerangi gerilyawan Rohingya dan membantah menargetkan warga sipil.

Tapi banyak dari mereka yang melarikan diri mengatakan bahwa pasukan Myanmar merespon serangan oleh militan Rohingya pada 25 Agustus dengan brutal dan pembakaran desa bertujuan untuk mengusir mereka keluar.

Rohingnya, minoritas Muslim yang tinggal di dalam masyarakat yang mayoritas menganut Buddha di negara bagian Rakhine, telah lama mengalami penganiayaan di Myanmar, yang menganggap mereka sebagai pendatang ilegal dari Bangladesh.

Pada hari Senin, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Zeid Raad Al Hussein, mendesak Myanmar untuk mengakhiri "operasi militer kejam" dan menganggap yang dilakukan pemerintah Myanmar seperti "contoh buku teks tentang pembasmian etnis".

Hari berikutnya duta Myanmar Htin Lynn mengatakan tuduhan tersebut tidak membantu dan salah.

"Istilah kejahatan terhadap kemanusiaan dan pembasmian etnis membawa konotasi yang sangat serius. Itu hanya dapat digunakan dengan cara yang paling bertanggung jawab dan itu hanya dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan legal dan hukum," katanya kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa.

"Myanmar yang demokratis tidak akan pernah mentoleransi kekejaman semacam itu, saya ingin mengajukan keberatan kuat Myanmar atas penggunaan istilah tersebut oleh komisaris tinggi."

Menanam ranjau

BBC telah berbicara dengan orang Rohingnya yang mengalami cacat oleh ranjau darat karena mereka melarikan diri dari Myanmar.

Sumber Bangladesh mengatakan militer Myanmar baru-baru ini menanam ranjau baru, sebuah tuduhan yang ditolak oleh pejabat Myanmar.

Sementara itu, Bangladesh telah mendesak Myanmar untuk mengambil kembali ratusan ribu Rohingya yang melarikan diri karena kekerasan yang mereka alami.

Negara ini menjadi rumah bagi ratusan ribu Rohingya yang melarikan diri dari aksi kekerasan sebelumnya di Myanmar.

Dua kamp pengungsian resmi sudah penuh dan organisasi bantuan mengatakan pendatang baru sangat membutuhkan makanan, tempat tinggal dan pertolongan medis.

"Pesan pribadi saya sangat jelas, bahwa mereka [Myanmar] harus mempertimbangkan situasi ini dengan sudut pandang kemanusiaan," kata Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina kepada BBC setelah mengunjungi kamp Kutupalong.

"Karena orang-orang ini, orang-orang yang tidak bersalah, anak-anak, perempuan, mereka menderita, maka orang-orang ini, mereka adalah milik Myanmar. Ratusan tahun mereka tinggal di sana. Bagaimana mereka bisa menyangkal bahwa mereka bukan warganya?"

Bangladesh akan melindungi

Dia mengatakan negaranya akan menawarkan perlindungan Rohingya sampai Myanmar membawa mereka kembali.

Dia juga mengecam militan karena peran mereka dalam kekerasan tersebut, namun mengatakan bahwa pemerintah Myanmar seharusnya menangani situasi ini dengan lebih sabar.

Keluarga Rohingya telah tiba di Bangladesh dari Myanmar dalam gelombang sejak 1970-an.

Sekitar 32.000 pengungsi terdaftar tinggal di dua kamp resmi, tetapi lebih dari 300.000 orang Rohingya tidak berdokumen juga diperkirakan di Bangladesh sebelum kedatangan mereka baru-baru ini

Bangladesh mengatakan kehadiran mereka menekan sumber daya lokal, meningkatkan kejahatan dan menghalangi wisatawan di daerah Cox's Baz

Awal tahun ini, negara ini mendukung rencana untuk memindahkan mereka ke sebuah pulau di Teluk Benggala, Thengar Char, tetapi kelompok-kelompok hak asasi mengatakan pulau itu tidak layak huni karena banjir musiman.

Myanmar menghadapi banyak kritik atas krisis Rohingya dan beberapa negara mayoritas Muslim sudah menyampaikan protes terhadap negara tersebut.