Myanmar 'siap terima' repatriasi pengungsi Rohingya tapi menuding Bangladesh

Pengungsi Rohingya Hak atas foto Reuters
Image caption Arus pengungsi Rohingya dari Rakhine, Myanmar ke Bangladesh masih terus terjadi hingga Rabu 1 November.

Myanmar menyalahkan Bangladesh atas keterlambatan pemulangan ratusan ribu pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari Negara Bagian Rakine sejak kerusuhan Agustus lalu.

Seorang juru bicara pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi, Zaw Htay, menegaskan negara itu sebenarnya sudah siap menerima pemulangan orang Rohingya kapan saja, berdasarkan kesepakatan dengan Bangladesh tentang pemulangan Rohingya ke Myanmar pada awal 1990-an.

Namun dikatakannya Bangladesh belum menerima syarat-syarat yang ditetapkan.

"Kami siap memulai, tetapi pihak lain belum menerimanya, dan proses ini tertunda. Inilah alasan utamanya," kata Zaw Htay.

Ia justru menuduh Bangladesh menunda proses repatriasi untuk mendapatkan bantuan internasional karena menampung ratusan ribu pengungsi Rohingya.

"Sekarang mereka menerima US$400 juta (sekitar Rp5,4 triliun). Karena menerima dana sebesar ini, kami khawatir program deportasi pengungsi ditunda," tutur Zaw Htay.

"Mereka menerima subsidi internasional. Sekarang kami khawatir mereka memiliki pertimbangan lain dalam masalah repatriasi."

Hak atas foto DIBYANGSHU SARKAR/AFP
Image caption Pengungsi Rohingya mengurus kelengkapan pengambilan bantuan bahan pokok di kamp Moynar Ghona, Bangladesh.

Namun Bangladesh menyebut tuduhan itu terlalu berlebihan.

"Klaim itu berlebihan. Kami terperanjat," kata seorang pejabat senior Bangladesh kepada kantor berita Reuters.

"Bagaimana mereka bisa mengatakan hal itu ketika semua orang tahu siapa sebenarnya yang menunda-nunda?"

Hak atas foto NYUNT WIN/EPA
Image caption Sebagian warga Myanmar menolak rencana pemulangan pengungsi Rohingya dari Bangladesh. Di Myanmar, sebutan Rohingya tidak digunakan dan sebagai gantinya digunakan istilah orang Bengali.

Dalam kesempatan terpisah, Kementerian Luar Negeri Bangladesh mengatakan kedua pihak berusaha mengatasi perbedaan yang ada.

Perbedaan itu antara lain mencakup termasuk tuntutan Bangladesh agar Myanmar menerapkan rekomendasi dari Komisi Penasihat Rakhine yang dipimpin oleh mantan Sekjen PBB Kofi Annan sehingga pengungsi Rohingya dapat kembali ke Myanmar dengan selamat dan mendapat jaminan hak-hak mereka sebagai warga negara.

Menyusul tekanan internasional, Myanmar mengatakan akan menerima pengungsi Rohingya jika mereka memiliki bukti-bukti pernah tinggal di negara itu.

Namun sebagian besar warga Rohingya mengaku kesulitan mendapatkan surat identitas di Myanmar atau bahkan ditolak sama sekali.

Sejak akhir Agustus lalu, lebih dari 600.000 orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Sebelum gelombang baru tersebut -yang dipicu kekerasan pada akhir Agutsus- negara itu telah menampung sekitar 400.000 pengungsi Rohingya.

Topik terkait

Berita terkait