Pengadilan Spanyol diminta perintahkan penangkapan pemimpin separatis Catalunya

Carles Puigdemont Hak atas foto Reuters
Image caption Carles Puigdemont menggelar jumpa pers di Brussels, Belgia, pada hari Selasa (31/10).

Penuntut Spanyol memohon pengadilan untuk mengeluarkan surat penangkapan di Eropa terhadap pemimpin Catalunya, Carles Puigdemont, dan empat orang lainnya terkait upaya memisahkan diri dari Spanyol.

Kelimanya mengabaikan pemanggilan di pengadilan tinggi Spanyol, Kamis (02/11) untuk menjalani pemeriksaan atas tuduhan pemberontakan, penghasutan dan penyalahgunaan dana masyarakat.

Mereka kini sedang berada di Belgia dan sudah menegaskan bukan mencari suaka di negara itu.

Hak atas foto Reuters
Image caption Pengacara Carles Puigdemont di Belgia, Paul Bekaert, mengatakan situasi di Spanyol tidak baik bagi kliennya untuk pulang pada tahap ini.

Pengacara Carles Puigdemont, Paul Bekaert, mengatakan iklimnya 'tidak baik' baginya untuk memenuhi panggilan sementara Puigdemont sudah mengatakan sebelum pulang, ia meminta jaminan bahwa sidang yang akan dijalaninya berlangsung adil.

Selain kelima pemimpin, pihak berwenang memanggil sembilan orang lainnya, dan jaksa penuntut mengajukan permohonan kepada pengadilan tinggi agar delapan pemimpin pemerintah wilayah Catalunya itu ditahan.

Uang jaminan

Mereka antara lain adalah Deputi Wakil Presiden Oriol Junqueras, Menteri Dalam Negeri Joaquim Forn, Menteri Luar Negeri, Raül Romeva, dan Menteri Kehakiman Carles Mundó.

Adapun pejabat kesembilan, Menteri Bisnis Santi Vila, diminta menyerahkan uang jaminan €50.000 atau sekitar Rp785 juta untuk penangguhan penahanan. Vila telah mengundurkan diri sebelum parlemen Catalunya melakukan pemungutan suara untuk menyatakan kemerdekaan pada hari Jumat lalu.

Hak atas foto LLUIS GENE/Reuters
Image caption Referendum Catalunya memecah belah warga di wilayah itu dan juga di Spanyol pada umumnya.

Mereka semua belum dikenai dakwaan secara resmi dan dengan dakwaan pemberontakan maka mereka terancam menghadapi hukuman penjara maksimal 30 tahun.

Kasus ini bermula ketika Catalunya menggelar referendum untuk memisahkan diri dari Spanyol pada tanggal 1 Oktober lalu, walaupun Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan langkah itu tidak sah.

Hasil referendum menunjukkan 92% suara mendukung kemerdekaan namun dengan tingkat partisipasi yang rendah sekitar 43% pemilih.

Pekan lalu, Perdana Menteri Mariano Rajoy mengambil alih kendali pemerintahan wilayah otonom Catalunya, membubarkan parlemen setempat dan mengumumkan akan menggelar pemilihan daerah dini tanggal 21 Desember mendatang.

Langkah ini terjadi setelah parlemen Catalunya memilih menyatakan kemerdekaan dari Spanyol.

Topik terkait

Berita terkait