Tentang 67 kata yang berujung pembentukan Israel dan konflik abadi terkait Palestina

Media playback tidak ada di perangkat Anda
The Balfour Declaration: 100 years of conflict

Nama seorang tokoh Inggris, Arthur Balfour hampir tidak terlihat di buku-buku pelajaran di Inggris, namun banyak siswa-siswi Israel dan Palestina bisa bercerita berapi-api tentang dia.

Deklarasi Balfour yang dibuatnya pada tanggal 2 November 1917, diajarkan di kelas sejarah masing-masing di Israel dan Palestina, dan membentuk bab kunci dalam narasi nasional yang sangat berbeda di kedua negara.

Deklarasi Balfour bisa dipandang sebagai titik awal konflik Arab-Israel.

Deklarasi buatan Balfour, yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Inggris, merupakan bagian dari sepucuk surat kepada Lord Walter Rothschild, tokoh Zionisme terkemuka, sebuah gerakan yang menganjurkan penentuan nasib sendiri untuk orang-orang Yahudi di tanah air historis mereka - dari Laut Tengah sampai ke sisi timur Sungai Yordan, daerah yang dikenal sebagai Palestina.

Dikatakan bahwa pemerintah Inggris mendukung "pendirian sebuah kampung halaman nasional untuk orang-orang Yahudi di Palestina."

Image caption Surat 67 kata yang ditulis Lord Balfour yang mengubah sejarah.

Pada surat itu dikatakan juga bahwa semua itu tidak boleh "merugikan hak sipil dan keagamaan dari komunitas non-Yahudi yang sudah ada."

Orang-orang Palestina menganggap hal ini sebagai pengkhianatan besar-besaran, terutama mengingat sebuah janji Inggris sebelumnya saat meminta dukungan politik dan militer saat Perang Dunia, daru kalangan Arab - yang saat itu di bawah kekuasaan kekhalifahan Usmaniah, Turki.

Janji itu memberi kesan bahwa Inggris akan mendukung perjuangan negeri-negeri Arab untuk merdeka dari kekuasaan Usmaniyah, yang waktu itu menguasai sebagian besar Timur Tengah. Bagi kalangan Arab, janji itu juga meliputi Palestina, meskipun tidak secara khusus disebutkan.

Image caption Rakyat Palestina menganggap deklarasi itu sebagai ketidak-adilan sejarah.

"Apakah menurutmu Inggris melakukan kejahatan terhadap rakyat Palestina?" tanya seorang guru saat pelajaran di sebuah sekolah Palestina di kota Ramallah, Tepi Barat.

Semua orang mengacung.

"Ya," jawab seorang gadis berusia 15 tahun. "Deklarasi itu tidak sah, karena Palestina saat itu masih merupakan bagian dari Kekhalifahan Usmaniyah dan Inggris tidak berada dalam kekuasaan Inggris."

"Inggris menganggap orang-orang Arab sebagai minoritas padahal jumlah mereka mencapai lebih dari 90% penduduk."

'Harapan besar'

Anak-anak Israel, tak bisa tidak, cenderung melihat keterlibatan Inggris lebih positif saat mereka mempelajari Deklarasi Balfour dalam pelajaran yang mereka peroleh menjelang akhir tahun ajaran mereka.

Di Balfouria, sebuah desa di Israel utara, Noga Yehezekeli yang berusia sembilan tahun sudah dengan bangga bisa melafalkan versi Ibrani teks deklarasi itu di luar kepala.

"Pada saat dinyatakan, deklarasi itu memberi harapan besar dan dorongan hebat untuk gerakan Zionis," kata ayahnya, Neve.

"Orang pun menganggap, jika pemerintah Inggris memberikan sebuah deklarasi semacam itu, ada kemungkinan suatu hari negara Yahudi akan didirikan, yang memang terwujud di tahun '48" - tahun didirikannya Negara Israel.

Image caption Deklarasi itu menjadi dorongan besar bagi gerakan Zionis, kata Neve Yehezekeli, yang berfoto bersma cucunya.

Warga Balfouria - termasuk kakek Neve - adalah bagian dari komunitas Yahudi yang sedang tumbuh di Palestina saat Lord Balfour berkunjung pada tahun 1925. Mereka menyambutnya bagai pahlawan.

Pada saat itu, daerah tersebut berada di bawah kekuasaan Inggris. Deklarasi Balfour pun secara resmi diabadikan dalam Mandat Inggris untuk Palestina, yang telah disahkan oleh Liga Bangsa-Bangsa.

Selama paruh pertama periode Mandat, Inggris mengizinkan masuknya gelombang imigrasi Yahudi. Tapi Arab bereaksi keras dan kekerasan meningkat.

Sulit diwujudkan

Di Universitas Ibrani Yerusalem yang diresmikan oleh Balfour, Profesor Ruth Lapidoth mempelajari dokumen 67 kata itu.

Sebagai seorang pakar hukum internasional, Prof Lapidoth berpendapat bahwa deklarasi ini adalah sebuah deklarasi yang mengikat secara hukum, namun dikatakannya, Inggris kesulitan untuk menepati janjinya.

Hak atas foto Getty Images
Image caption Lord Balfour mendapat sambutan bagai pahlawan dari komunitas Yahudi di Yerusalem, pada tahun 1925

"Situasi politik sangat buruk ketika Nazi berkuasa dan kemudian Inggris membutuhkan bantuan dan persahabatan negara-negara Arab," katanya.

"Kemudian mereka harus membatasi pelaksanaan deklarasi tersebut, sesuatu yang sangat disayangkan."

Prof Lapidoth meninggalkan Jerman pada tahun 1938, setahun sebelum dimulainya Perang Dunia Kedua, dan karenanya ia memiliki kepentingan pribadi terkait pengumuman tersebut.

"Saya masih sangat bersyukur," katanya. "Deklarasi itu benar-benar merupakan sumber dari hak kami untuk kembali ke Palestina, termasuk saya sendiri."

'Janji lama'

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menggambarkan Deklarasi Balfour sebagai "tonggak sejarah" dalam proses pembentukan negaranya.

Pemerintah Inggris mengundangnya ke London untuk menghadiri acara peringatan seratus tahun itu pada hari Kamis (2/11).

Undangan terhadap Netanyahu itu, ketika harapan untuk perdamaian Israel-Palestina meredup, memicu kemarahan marah orang-orang Palestina, yang berencana melangsungkan unjuk rasa.

Hak atas foto EPA
Image caption Rakyat Palestina menganggap deklarasi Barfour merampas hak mereka atas negara sendiri.

Palestina ingin agar Inggris meminta maaf atas Deklarasi Balfour.

"Seiring berjalannya waktu, saya pikir orang-orang Inggris melupakan pelajaran sejarah," kata Menteri Pendidikan Palestina Sabri Saidam.

Dia menunjukkan bahwa orang-orang Palestina masih berjuang membentuk negara sendiri - yang berdampingan dengan Israel untuk menjadi dasar dari apa yang disebut solusi dua negara untuk konflik tersebut, sebuah formula yang didukung oleh masyarakat internasional.

"Waktunya telah tiba bagi Palestina untuk merdeka dan untuk mewujudkan janji yang sudah begitu lama," katanya.

Berita terkait