Indonesia dan negara-negara yang masih berhubungan dengan Korea Utara

Kim Jong-un at a military parade Hak atas foto Getty Images

Korea Utara kerap digambarkan sebagai negara yang sama sekali tertutup dari pergaulan dunia. Namun, kenyataannya, Korut punya hubungan diplomatik dengan hampir 50 negara. Selain Indonesia, siapa saja negara-negara tersebut dan seberapa dekat hubungan dengan Korut?

Status Korea Utara sebagai negara terkucil semakin kuat setiap hari.

Namun, kendati Korut tampaknya terisolasi, ada anomali pada jaringan diplomatik negara tersebut.

Sejak berdirinya Korut pada 1948, keluarga Kim telah membangun hubungan diplomatik secara resmi dengan lebih dari 160 negara. Kini, Korut punya 55 kedutaan besar dan konsulat di 48 negara.

Adapun negara yang punya perwakilan diplomatik di Korea Utara mencapai 25 negara, termasuk Indonesia, Inggris, Jerman, dan Swedia.

Cina dan Rusia, yang merupakan sesama negara komunis saat Korut berdiri, merupakan dua negara yang paling awal memiliki hubungan diplomatik dengan Pyongyang.

Namun, hubungan Korut dan komunitas internasional memasuki babak baru seiring dengan seruan Amerika Serikat melalui duta besarnya untuk PBB, Nikki Haley. Perempuan itu menyerukan "semua negara memutus hubungan" dengan Korut.

Beberapa negara patuh pada seruan itu. Spanyol. Kuwait, Peru, Meksiko, Italia, serta Myanmar telah mengusir duta besar atau diplomat Korut dari negara mereka selama beberapa bulan terakhir.

Portugal, Uganda, Singapura, Uni Emirat Arab, dan Filipina membekukan hubungan atau memutus hubungan dengan Korut.

Sebaliknya, sebagian besar perwakilan diplomatik Korut di luar negeri, dan perwakilan diplomatik negara asing di Korut, tetap buka seperti biasa.

Beberapa negara bahkan siap meningkatkan hubungan, seperti sejumlah negara Afrika yang bekerja sama dengan Pyongyang di bidang konstruksi, energi, dan pertanian.

Bagaimanapun, kedalaman jaringan diplomatik dengan Korea Utara hanya mencapai permukaan.

Dari 35 negara anggota Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), hanya enam negara yang punya perwakilan diplomatik di Pyongyang.

Amerika Serikat tidak pernah mewujudkan hubungan diplomatik dengan Korut.

Demikian halnya dengan Jepang, Korea Selatan, dan Prancis.

Ini artinya AS dan negara-negara sekutunya mengandalkan negara lain untuk mendapatkan informasi dari Pyongyang.

Hak atas foto Reuters
Image caption Korut merilis perangko resmi untuk memperingati peluncuran rudal balistik Hwasong-14.

AS gantungkan informasi dari negara lain

Beberapa negara yang menjadi andalan AS adalah Jerman, Inggris, dan Swedia. Ketiga negara itu berbagi kompleks kedutaan dan tidak mengikuti seruan menarik duta besar mereka dari Pyongyang atau menutup perwakilan diplomatik Korut di ibu kota masing-masing.

Jaringan perwakilan diplomatik Korut di Asia, Eropa, Timur Tengah, dan Afrika punya peranan krusial dalam mendatangkan pendapatan, baik yang sah maupun ilegal, dengan menghindari jeratan rangkaian sanksi PBB dan sejumlah negara.

Kedutaan-kedutaan Korut di negara lain umumnya harus mendanai ongkos operasional secara mandiri. Marak pula tuduhan bahwa kedutaan-kedutaan Korut dimanfaatkan rezim Pyongyang untuk aktivitas ilegal.

Di beberapa negara di Eropa, gedung kedutaan Korut dicurigai sebagai tempat berbisnis ilegal. Kemudian di Pakistan, sebuah insiden perampokan di rumah diplomat Korut menimbulkan kecurigaan bahwa sang diplomat terlibat dalam penyelundupan minuman keras dalam skala besar.

Baik Korut maupun negara asing sama-sama saling curiga dan mengawasi pergerakan satu sama lain melalui badan intelijen masing-masing. Bahkan, Korut juga mengawasi diplomatnya sendiri karena khawatir mereka bisa membelot.

Keuntungan punya kontak diplomatik dengan Korut

Dengan masalah-masalah ini, apa yang bisa dicapai dengan diplomasi?

Bagi negara sosialis atau komunis, seperti Kuba, Venezuela, dan Laos, hubungan dengan Korut menguntungkan karena mereka bisa memberikan dukungan ideologi satu sama lain.

Manfaat juga bisa dinikmati sesama negara anti-AS, seperti Iran dan Suriah.

Namun, walau ditempatkan di negara yang tidak seideologi, diplomat-diplomat Korut diharapkan bisa membela keluarga Kim dan menepis sentimen "bermusuhan". Sikap pembelaan ini bisa beraneka ragam, misalnya melabrak tukang cukur di London yang mengolok-olok gaya rambut Kim Jong-un.

Bagaimanapun janggalnya sikap para diplomat Korut, negara Barat yang menerima kedutaan Korut dan memiliki kedutaan di Pyongyang, tetap melihat bahwa membuka jalur diplomatik dengan Korut bernilai dan bahwa diplomasi adalah solusi terbaik untuk masalah Korea.

Contoh nyata diplomasi adalah ketika para diplomat Swedia diberikan akses menemui Otto Warmbier, mahasiswa AS yang ditahan di Pyongyang pada 2016 dan belakangan dikirim ke AS dalam kondisi sekarat dan akhirnya meninggal dunia.

Mantan duta besar Inggris di Pyongyang beralasan kehadiran kedutaan di Pyongyang berharga, ongkos operasionalnya rendah, dan mendapat "posisi baik untuk bertindak sebagai mata dan telinga komunitas internasional dalam situasi yang genting".

Alasan diplomasi juga yang membuat Menteri Luar Negeri AS, Rex Tillerson, mengindikasikan AS bersedia berunding dengan Korea Utara.

Tapi, apapun pandangan pemerintahan Trump terhadap nilai diplomasi, kondisi jaringan diplomasi Korut adalah pengecualian di era modern.

Peta jaringan diplomasi yan dibuat lembaga kajian Lowy Institute di Australia menunjukkan hanya segelintir negara yang mengurangi jaringan diplomasinya.

Hanya delapan dari 43 negara OECD dan G20 yang mengurangi jumlah perwakila diplomatiknya selama dua tahun terakhir walau didera pengetatan anggaran akibat krisis keuangan.

Bahkan, sebanyak 20 negara justru meluaskan jejaring diplomatik mereka, termasuk Turki dan Australia.

Peran kedutaan besar sebagai garis depan diplomasi tampak beradaptasi dan mampu bertahan. Hal ini bahkan terjadi pada Korut, yang merupakan negara paling terkucil di dunia.

Ini sekaligus menegaskan bahwa betapapun rapuhnya hubungan Korut dan dunia luar, opsi diplomasi masih menjadi pilihan utama.


Artikel analisis ini ditulis Alex Oliver, direktur program Diplomasi dan Opini Publik di lembaga kajian Lowy Institute, bersama dengan Euan Graham, direktur program Keamanan Internasional di lembaga yang sama.

Topik terkait

Berita terkait