Uji rudal Korea Utara, PBB memberlakukan sanksi baru

Rudal Korut Hak atas foto Reuters

Dewan Keamanan PBB secara bulat setuju untuk menjatuhkan sanksi lebih keras kepada Korea Utara menanggapi uji coba rudal balistik baru-baru ini.

Resolusi yang disusun oleh AS ini mencakup langkah-langkah untuk mengurangi impor bensin negara itu hingga 90%.

Cina dan Rusia, mitra dagang utama Korea Utara, setuju akan resolusi tersebut.

Korea Utara sudah mendapat sanksi yang begitu banyak dari AS, PBB dan Uni Eropa.

Washington telah menjatuhkan sanksi kepada Pyongyang sejak 2008, membekukan aset individu dan perusahaan yang terkait dengan program nuklir negara itu dan melarang ekspor barang dan jasa ke sana.

Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, mengatakan bahwa sanksi tersebut menjadi sebuah "pesan yang tidak ambigu kepada Pyongyang bahwa melanjutkan pembangkangan akan melanjutkan hukuman dan isolasi".

Hak atas foto Getty Images
Image caption Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, mengatakan bahwa sanksi tersebut menjadi sebuah "pesan yang tidak ambigu kepada Pyongyang".

Presiden AS Donald Trump menyambut baik resolusi tersebut. Dalam twitnya, dia mengatakan dunia ingin "perdamaian, bukan kematian".

Utusan China Wu Haitao mengatakan bahwa hasil pemungutan suara "mencerminkan posisi bulat masyarakat internasional" mengenai isu program senjata Korea Utara.

Kementerian Luar Negeri Cina menggambarkan situasi di semenanjung itu "kompleks dan sensitif" dan meminta semua pihak untuk "menahan diri dan melakukan upaya aktif untuk meredakan ketegangan".

Apa saja sanksi baru itu?

Ketegangan meningkat tahun ini karena program nuklir dan rudal Korea Utara, yang tetap dikejar negara itu kendati ada tekanan dari kekuatan dunia untuk dihentikan.

Administrasi Presiden Trump mengatakan bahwa pihaknya sedang mencari solusi diplomatik untuk masalah ini, dan merancang satu set sanksi baru ini:

  • Impor produk bensin akan dibatasi 500.000 barel per tahun, dan minyak mentah 4 juta barel per tahun
  • Semua warga negara Korea Utara yang bekerja di luar negeri harus kembali ke negara asal dalam waktu 24 bulan berdasarkan proposal resolusi, membatasi sumber vital mata uang asing
  • Juga akan ada larangan ekspor barang-barang Korea Utara, seperti mesin dan peralatan listrik

Apa saja sanksi yang sudah diterapkan?

Bulan lalu, AS mengumumkan sanksi baru terhadap Korea Utara yang dirancang untuk membatasi pendanaan program rudal nuklir dan balistik Korut.

Langkah tersebut menargetkan bisnis pelayaran Korea Utara dan perusahaan Cina yang melakukan perdagangan dengan Pyongyang.

PBB juga menyetujui sanksi baru menyusul uji coba nuklir Korea Utara pada 3 September.

Langkah-langkah ini membatasi impor minyak dan melarang ekspor tekstil - upaya untuk mengosongkan bahan bakar dan pendapatan Korea Utara untuk program senjatanya.

Apakah sanksi sebelumnya berhasil?

AS telah menjatuhkan sanksi kepada Korea Utara selama lebih dari satu decade, namun tidak banyak keberhasilan yang didapat dari usaha itu.

Bahkan, Korea Utara mengatakan sanksi baru hanya akan mempercepat program nuklir mereka. Negara itu terus menguji rudal nuklir dan balistik meskipun ada tekanan-tekanan dari PBB seperti contoh ini:

  • 30 November 2016: PBB menargetkan perdagangan batu bara Korea Utara dengan Cina, mengurangi ekspor hingga sekitar 60% di bawah batasan penjualan baru. Ekspor tembaga, nikel, perak, seng dan penjualan patung juga dilarang
  • Apa yang terjadi selanjutnya? Pada tanggal 14 Mei 2017, Korea Utara menguji apa yang disebut sebagai "roket balistik yang baru dikembangkan" yang mampu membawa hulu ledak nuklir besar.
  • 2 Juni 2017: PBB memberlakukan larangan bepergian dan pembekuan aset pada empat entitas dan 14 pejabat, termasuk kepala operasi mata-mata Korea Utara di luar negeri
  • Apa yang terjadi selanjutnya? Pada tanggal 4 Juli, Korea Utara mengklaim telah melakukan uji coba pertama yang berhasil untuk rudal balistik antar benua (ICBM, intercontinental ballistic missile )
  • 6 Agustus 2017: PBB melarang ekspor batubara, bijih logam dan bahan mentah lainnya ke Korea Utara serta membatasi investasi di negara tersebut, yang merugikan Pyongyang sekitar $1 miliar (Rp13 trilyun) - sekitar sepertiga dari ekspor negara itu.
  • Apa yang terjadi selanjutnya? Pada tanggal 3 September, Korea Utara mengatakan telah menguji bom hidrogen yang bisa dibuat versi miniaturnya dan dimuat ke rudal jarak jauh

Berita terkait