Kongo malah memboikot konferensi PBB di Jenewa untuk membantunya

Kongo, PBB Hak atas foto AFP
Image caption Puluhan ribu pengungsi Kongo melintasi perbatasan ke Uganda.

Republik Demokratik Kongo (DRC) memboikot konferensi negara-negara donor PBB di Jenewa, Swiss, yang berusaha menghimpun dana sebesar US$1,7 miliar atau Rp23 triliun untuk negara Afrika tersebut.

PBB menyatakan lebih dari 13 juta penduduk Kongo memerlukan bantuan kemanusiaan dan menyebutkan terjadinya krisis kemanusiaan parah di sana.

Tetapi pemerintah Kongo berpendapat menyatakan PBB membesar-besarkan skala masalah yang mereka hadapi.

Sementara bandan-bandan bantuan internasional menyatakan 4,5 juta orang terpaksa meninggalkan rumah mereka di Kongo karena kekerasan, kelaparan, dan ketidakstabilan politik.

Puluhan ribu orang Kongo mencari perlindungan di Uganda barat.

DRC adalah negara yang kaya dengan mineral dan sumber daya alam lainnya tetapi mengalami berbagai konflik bersenjata, korupsi, dan masalah politik.

PBB menanggapi tuduhan dengan menyatakan bahwa masalah kemanusiaan yang dihadapi negara tersebut sudah berada pada tingkat ketiga, yang merupakan tingkat darurat tertinggi.

"Sama dengan Yaman dan Suriah dalam hal jumlah orang yang sangat memerlukan bantuan," kata Jan Egeland, mantan pimpinan badan bantuan kemanusiaan darurat PBB, yang sekarang memimpin Norwegian Refugee Council dan baru saja kembali dari DRC.

"Saya tidak siap (menyaksikan) skala penderitaan, sejujurnya," tegasnya sambil menambahkan masyarakat dunia tidak memperhatikan krisis di DRC.

Hak atas foto AFP
Image caption Jumlah pengungsi Kongo mencapai yang tertinggi dalam dua tahun terakhir.

"Karena warga Kongo tidak ke Laut Tengah, karena Kongo bukan bagian perang Rusia-AS atau Saudi-Iran, mereka benar-benar tidak diperhatikan."

Tetapi pemerintah Kongo menolak penilaian PBB terkait negaranya dengan menyebutkan tingkat darurat ketiga tersebut sebagai dilebih-lebihkan.

"Kami memiliki data kami sendiri yang dapat dibandingkan dengan angka PBB," kata duta besar DRC untuk PBB, Zenon Mukongo Nga, kepada BBC.

"Kadang-kadang orang hanya duduk di kantor mereka di Jenewa, di New York, dan hanya menerima sejumlah laporan dari orang di lapangan."

Wartawan BBC, Imogen Foulkes, melaporkan pejabat PBB masih berharap para diplomat DRC akan mengubah pandangannya dan menghadiri di acara di Jenewa itu.

Hak atas foto AFP
Image caption Diperkirakan dua juta anak-anak di DRC terancam kelaparan.

Presiden Joseph Kabila berkuasa di DRC sejak tahun 2001 dengan jabatan kedua yang juga terakhir sebenarnya sudah berakhir pada Desember 2016.

Pemilihan umum dijadwalkan pada bulan Desember tahun ini tetapi para wartawan melaporkan masih belum jelas apakah Kabila akan mundur.

Berita terkait