Krisis Rohingya: Myanmar klaim telah pulangkan keluarga pengungsi pertama

Pemberian kartu Hak atas foto MYANMAR NEWS AGENCY/Getty Images
Image caption Pejabat imigrasi menyerahkan kartu tanda pengenal kepada seorang Rohingya di kamp Taungpyoletwei, Rakhine.

Pemerintah Myanmar mengklaim telah memulangkan keluarga pengungsi Rohingya pertama dari Bangladesh, meskipun PBB telah memperingatkan bahwa tidak aman bagi mereka untuk kembali ke Myanmar.

Sebanyak lima anggota sebuah keluarga telah tiba di "kamp repatriasi" pada Sabtu (14/04) dan mereka diberikan pasokan kebutuhan rumah tangga dan semacam kartu tanda penduduk (KTP).

Demi menguatkan klaim itu, pemerintah Myanmar merilis foto-foto yang menunjukkan sebuah keluarga "menerima kartu verifikasi nasional".

Hak atas foto Reuters
Image caption Di Bangladesh, gubuk-gubuk pengungsi Rohingya bertebaran.

Berbeda dengan KTP, kartu itu hanya mencatat seseorang sebagai penduduk suatu daerah, tapi tidak mengakui mereka sebagai warga negara Myanmar. Oleh pemerintah Myanmar, mereka disebut keluarga "Muslim", namun sama sekali tidak ada kata "Rohingya".

Para pemuka masyarakat Rohingya yang mengungsi di kamp-kamp pengungsian Bangladesh menolak pemberian kartu tersebut.

Hak atas foto Reuters
Image caption Arif Ullah mencoba menenangkan istrinya, Shakira, yang pingsan setelah tiba di Bangladesh dari Myanmar menggunakan perahu kayu, 1 Oktober 2017 lalu. Arif mengaku tentara Myanmar membakar rumahnya dan membunuh kerabatnya.

Sedikitnya 700.000 warga Rohingya meninggalkan rumah mereka di Negara Bagian Rakhine dan sekitarnya untuk menghindari aksi militer. Sejak Agustus 2017 lalu mereka menetap di wilayah Bangladesh, dekat perbatasan Myanmar.

Badan pengungsi yang bernaung di bawah PBB menyatakan kondisi di Myanmar "belum kondusif bagi mereka untuk kembali dengan aman, secara bermartabat, dan berkesinambungan."

"Para pengungsi di Bangladesh telah mengatakan bahwa sebelum mempertimbangkan kembali ke Myanmar, mereka harus melihat perkembangan konkret terkait status hukum mereka dan kewarganegaraan, keamanan, dan kemampuan menikmati hak-hak mendasar di Negara Bagian Rakhine," sebut UNHCR.

Topik terkait

Berita terkait