Thailand cabut larangan kampanye politik, empat tahun setelah kudeta

Pro-democracy campaigners have grown frustrated by delays in setting an election date Hak atas foto EPA
Image caption Para pendukung prodemokrasi sempat frustrasi akibat penundaan tanggal kampanye yang berulang kali.

Pemerintah militer Thailand mengatakan partai politik bebas untuk memulai kampanye menjelang pemilihan yang ditunggu-tunggu pada 24 Februari.

Pengumuman itu mengakhiri larangan kampanye politik yang diterapkan ketika militer menggulingkan pemerintah terpilih dalam kudeta empat tahun lalu.

Pihak militer selalu bersikeras bahwa pihaknya berniat memulihkan demokrasi di Thailand.

Tetapi tanggal pemilihan telah ditunda berulang kali.

Militer mengambil alih kekuasaan di Thailand pada tahun 2014, menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra dan partai Pheu Thai yang sangat populer.

Para pemimpin militer mengatakan pada saat itu mereka memulihkan ketertiban setelah kekacauan politik yang berlangsung berbulan-bulan yang kadang-kadang berubah menjadi kekerasan.

Mereka kemudian menyusun sebuah konstitusi baru dan mengubah sistem pemilu, yang disetujui oleh publik dalam referendum pada tahun 2017.

Konstitusi itu secara efektif memastikan bahwa setelah pemilihan, militer akan tetap menjadi kekuatan yang berpengaruh dalam politik.

Militer akan dapat menunjuk senat, yang pada gilirannya akan membantu memilih perdana menteri berikutnya.

Puluhan orang telah ditahan dan dituduh sejak militer melarang kegiatan politik dan pertemuan lebih dari lima orang dalam upaya untuk mencegah lebih banyak protes skala besar yang terjadi dalam beberapa tahun.

Tetapi pengumuman pada hari Selasa mengatakan partai-partai politik "dapat berkampanye untuk mempresentasikan kebijakan mereka" sehingga junta telah "memutuskan untuk mengubah atau menghapuskan undang-undang".

Hak atas foto Reuters
Image caption Mantan PM yang terguling Thaksin Shinawatra masih memiliki kekuatan di politik Thailand.

Militer Thailand memiliki sejarah ikut campur dalam politik dan telah merebut kekuasaan 12 kali sejak monarki absolut berakhir - dan dikenalkannya konstitusi pertama - pada tahun 1932.

Mereka berjanji tidak akan melakukan intervensi atas pemilihan berikutnya tetapi telah menunda pelaksanaanya beberapa kali.

Wartawan BBC Jonathan Head di Bangkok mengatakan sistem pemilihan baru telah disusun dengan cara yang jelas merugikan Pheu Thai, partai terkuat di negara itu selama dua dekade.

Partai itu tetap terkait erat dengan pemimpin sebelumnya yang terguling, Thaksin Shinawatra, yang tinggal di pengasingan setelah dinyatakan bersalah melakukan korupsi.

Koresponden BBC mengatakan bahwa partai itu akan banyak bergantung pada seberapa baik dukungan rakyat bagi partai yang telah ditekan di bawah kekuasaan militer itu.

Jika kinerjanya cukup baik dalam pemilihan, partai itu dapat membentuk sebuah pemerintahan, meskipun kemungkinan besar mendapat perlawanan dari militer.

Berita terkait