Venezuela: AS jatuhkan sanksi terhadap perusahaan minyak BUMN

Juan Guaido Hak atas foto FEDERICO PARRA/AFP
Image caption Pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido, yang berusia 35 tahun, menyatakan dirinya sebagai presiden sementara negara tersebut.

Pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido, mengklaim telah menguasai aset-aset negara setelah Amerika Serikat mengumumkan penerapan serangkaian sanksi terhadap perusahaan minyak BUMN Venezuela, PDVSA.

Akibat sanksi-sanksi itu uang hasil penjualan minyak Venezuela tak akan jatuh kepada pemerintahan Presiden Nicolas Maduro.

"Tujuan dari sanksi-sanksi ini adalah mengubah perilaku," kata Menteri Keuangan AS, Steven Mnuchin, di Gedung Putih sebagaimana dikutip kantor berita AFP.

"Sehingga ketika ada pengakuan bahwa perusahaan itu adalah milik penguasa yang sebenarnya, pemimpin sebenarnya, maka uang itu akan tersedia bagi Guaido," sambung Mnuchin.

Guaido, yang mengepalai badan legislatif Majelis Nasional dan memproklamirkan dirinya sebagai presiden sementara, mengeluarkan pernyataan bahwa dia "mengendalikan aset-aset republik kita di luar negeri secara tertib" guna mencegah Maduro "mengosongkan kas".

Venezuela amat tergantung pada AS di bidang perminyakan mengingat sebanyak 41% ekspor minyak Venezuela dikirim ke AS.

Hak atas foto Getty Images
Image caption Penasihat Keamanan Nasional AS, John Bolton, membawa buku catatan dalam jumpa pers mengenai Venezuela. Sebaris kalimat tulisan tangan pada buku itu berbunyi, "5.000 serdadu ke Kolombia".

Apa yang diserukan AS?

Penasihat Keamanan Nasional AS, John Bolton, dan Mnuchin mengatakan rangkaian sanksi diterapkan guna mencegah Maduro dan pemerintahannya memanfaatkan dana dari perusahaan minyak BUMN.

"Kami terus mengungkap korupsi Maduro dan kroni-kroninya. Tindakan hari ini memastikan mereka tidak lagi menjarah aset-aset milik rakyat Venezuela," kata Bolton.

Sanksi-sanksi AS memblokir properti PDVSA di dalam yurisdiksi AS serta melarang setiap warga AS bertransaksi dengan perusahaan minyak tersebut.

Namun, menurut Mnuchin, Citgo selaku anak perusahaan PDVSA bisa melanjutkan operasi pemurnian minyak jika pendapatannya didepositokan ke rekening di AS yang sudah diblokir.

Selain menerapkan langkah ekonomi, Bolton mendesak militer Venezuela "menerima peralian kekuasaan secara damai, demokratis, dan konstitusional".

Hak atas foto EPA
Image caption Presiden Nicolas Maduro memimpin latihan militer di Caracas, pada Minggu (27/1).

Ditanya apakah Presiden AS Donald Trump menyiapkan keterlibatan militer di Venezuela, Bolton menjawab: "Presiden telah menjelaskan bahwa semua opsi ada di atas meja".

Selagi Bolton menghadiri jumpa pers, sejumlah wartawan melihat sebaris tulisan tangan pada buku catatannya.

"5.000 serdadu ke Kolombia," demikian bunyi tulisan itu, walau tidak sepenuhnya jelas apa maknanya.

Hak atas foto Kemlu RI
Image caption Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, dalam pertemuan PBB di New York, AS.

Bagaimana sikap Indonesia?

AS dan lebih dari 20 negara lainnya telah mengakui Juan Guaido sebagai presiden sementara.

Bahkan, sejumlah negara Eropa, seperti Spamyol, Jerman, Prancis, dan Inggris mengatakan bakal mengakui Guaido sebagai presiden jika pemilu tidak digelar dalam delapan hari.

Di sisi lain, Rusia, Cina, Meksiko, dan Turki menyokong Maduro. Dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB, Rusia menuding Washington merencanakan kudeta.

Indonesia, sebagaimana dipaparkan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, "mengikuti dari dekat dan prihatin dengan perkembangan situasi di Venezuela".

"Kita menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan tidak mengambil tindakan yang dapat memperburuk situasi. Dengan tetap menghormati kedaulatan dan tanpa bermaksud untuk mencampuri urusan dalam negeri Venezuela, penting agar suara rakyat Venezuela untuk didengarkan,"sebut Arrmanatha.

Oleh karena itu, sambungnya, "perlu segera dilakukan proses politik yang demokratis, transparan dan kredibel".

Berita terkait