Joko Driyono jadi tersangka, PSSI digambarkan alami 'fase krisis terburuk'

mafia Hak atas foto ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana
Image caption Pelaksana Tugas Ketua Umum PSSI Djoko Driyono (kanan) bersama Wakil Ketua Umum PSSI Iwan Budianto (kiri) menyampaikan keterangan pers sesusai penutupan Kongres PSSI 2019 di Nusa Dua, Bali, Minggu (20/1/2019).

Pakar manajemen olah raga dari Ganesport Institute, Amal Ganesha, menggambarkan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) berada dalam fase krisis terparah dengan penetapan pelaksana tugas ketua umum PSSI, Joko Driyono, sebagai tersangka.

Pekan lalu, polisi menetapkan Joko Driyono sebagai tersangka kasus pengaturan skor pertandingan.

Ia diduga mencuri, menghilangkan dan merusak barang bukti.

"Sebenarnya isu ini sudah lama dan cuma kedengeran dari mulut ke mulut. Nah ternyata kejadian beneran," ujar Amal Ganesha kepada BBC News Indonesia, Minggu (17/02).

Menurutnya, persoalan-persoalan yang dialami PSSI "tak lepas dari bobroknya tata kelola sepak bola Indonesia".

Sehingga sejumlah solusi yang telah dilakukan federasi, seperti membentuk Komite Ad Hoc Integritas "tidak akan berdampak apa-apa".

"Sepak bola di Indonesia ini sakitnya nggak sembuh-sembuh. Obatnya selalu sama, cuma ganti ketua. Obatnya bukan itu, tapi tata kelola. Ini (pengaturan skor) tuh kayak menjamur sampai ke atas," jelasnya.

"FIFA aja, yang bapaknya PSSI, tidak bisa menjatuhkan Sepp Blatter yang korup dengan mekanisme pengawasan internalnya. Makanya harus ada pengawasan eksternal. Nah polisi sudah bagus ada Satgas dan ini pertama kali kan. Kita harus senang dong," tukas Amal.

Pembenahan tata kelola yang ia maksud dimulai dari melakukan audit investigasi dan menyeluruh terhadap keuangan dan operasional PSSI oleh pemerintah yakni Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Kata dia, hal begini tidak melanggar status FIFA.

Jika menegok di beberapa negara yang juga mengalami kasus serupa, seperti Inggris dan Australia, pemerintah setempat mengaudit federasi sepak bolanya dan melahirkan sejumlah rekomendasi. Salah satunya, posisi ketua dan beberapa anggota Komite Eksekutif (Exco) tidak berasal dari internal federasi, tapi independen.

"Ketika pemerintah masuk, nanti kan ketemu penyakitnya. Federasi sepak bola di Australia ketika direformasi, ada 52 rekomendasi dikeluarkan. Jadi rekomendasi itu dudukannya. Kalau misalnya PSSI marah, kita punya laporannya dan itu tidak melanggar aturan," imbuh Amal.

Hak atas foto ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Image caption Satgas Anti Mafia Bola bersiap melakukan penggeledahan di kantor PT Liga Indonesia di kawasan Rasuna Said, Jakarta, Jumat (01/02). Penggeledahan kantor penyelenggara kompetisi sepak bola profesional di Indonesia tersebut terkait kasus dugaan pengaturan skor.

"Nah dari rekomendasi itu kan banyak yang sifatnya berbau kebijakan tata kelola. Jadi nyembuhinnya harus komprehensif dan fair," sambungnya.

Tanggapan PSSI

Hal lain yang diperlukan, pemerintah bisa mengambil peran sebagai penerima laporan publik atas dugaan pengaturan skor. Kalau perlu menjadikan Satgas Anti Mafia Bola permanen sehingga bisa membersihkan skandal serupa di cabang olah raga lain.

"Penyakit pengaturan skor ini kan long life, manusia dari sananya melanggar. Saya yakin korupsi di olah raga nggak hanya di sepak bola, meski paling banyak di sepak bola ya."

Polisi menangani kasus Joko Driyono setelah menerima laporan dari mantan manajer Persibara Banjarnegara, Lasmi Indaryani.

"Jadi salah satu barang bukti yang dirusak itu memiliki kaitan erat sama laporannya Bu Lasmi (Lasmi Indaryani), itu nanti akan dikembangkan," kata Juru Bicara Polri, Dedi Prasetyo.

Dedi mengatakan, Joko Driyono akan kembali diperiksa Satgas pada Senin (18/02) untuk mendalami sangkaan tersebut.

Ini karena barang bukti yang dirusak "merupakan dokumen penting yakni mengenai pertandingan di Liga 3 sampai Liga 1, bukti transfer, pengaturan pertandingan sampai pengaturan perangkat pertandingan".

Menyusul penetapan Joko Driyono sebagai tersangka, muncul seruan agar PSSI menggelar Kongres Luar Biasa (KLB).

Direktur Hubungan Media dan Promosi Digital PSSI, Gatot Widakdo, mengatakan keputusan menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) baru akan dirapatkan anggota Komite Eksekutif (Exco), Senin (18/02).

Kalaupun akhirnya digelar, paling lambat terlaksana empat hingga lima bulan ke depan.

Desakan menggelar KLB datang dari Ketua Asosiasi PSSI Provinsi Jawa Barat, Tommy Apriantono. Ia mengatakan "kongres harus disegerakan untuk memastikan agenda rutin sepak bola seperti kompetisi Liga 1 dan Liga 2 tak terancam gagal".

Kekhawatiran itu tak disangkal Gatot.

Ia mengatakan kasus pengaturan skor yang menyeret nama Joko Driyono "bisa saja mencoreng nama PSSI". Imbasnya, para sponsor akan menarik diri. Namun demikian, ia berharap sponsor yang ada tak mundur.

Hak atas foto ANTARA FOTO/Putra Haryo Kurniawan
Image caption Satgas Anti Mafia Bola membawa barang bukti setelah melakukan penggeledahan terkait kasus pengaturan skor di depan Kantor PSSI lama, Kemang, Jakarta, Rabu (30/01).

"Yang paling kita khawatirkan, kondisi begini akan sulit dapat sponsor. Karena kita tahu mengelola kompetisi tidak murah, sementara federasi setelah dihukum FIFA, memulainya itu bukan dari nol, tapi dari minus," imbuh Gatot.

'Harus tuntas'

Sedangkan mengenai status tersangka Joko Driyanto, PSSI menyerahkan sepenuhnya penyelidikan kepada polisi, termasuk jika harus menyeret nama petinggi lainnya.

"Silakan saja semua yang terkait dengan mafia itu diberantas."

Ia menyebut, semenjak Satgas Anti Mafia Bola dibentuk, pihaknya lewat Komite Ad Hoc Integritas sudah saling berkoordinasi.

Ia mengklaim Komite sudah bergerak lebih maju dengan menghukum sejumlah orang yang terkait penyuapan atau pengaturan pertandingan dengan sanksi larangan beraktivitas dalam ruang lingkup sepak bola Indonesia seumur hidup.

Tapi terkait laporan pengaturan skor di Persibara Banjarnegara, menurut Gatot, belum ada sanksi apa pun dari PSSI.

"Maka diharapkan sinerginya lebih baik. Polri di ranah pidana, komite di sanksi olah raga. Kita kan nggak mau hanya dari satu sisi saja. Kalau sudah dihukum penjara lima tahun, tapi saat sudah bebas dari penjara, karena tidak ada larangan berkecimpung di sepak bola, dia masih bisa ikut lagi."

Sementara itu, Ketua Viking Persib Club (VPC), Heru Joko, mengaku senang dan tak kaget dengan ditetapkan Joko Driyono sebagai tersangka oleh polisi.

"Persib sangat terpukul dengan banyaknya sanksi nggak jelas untuk bisa jadi juara. Misalnya, bagaimana pengaturan untuk menjadi juara membutuhkan tim lain untuk kalah. Nah itu kan bisa diatur skornya," ujar Heru Joko.

Itu mengapa, ia berharap polisi menangkap semua pihak yang terlibat dalam kasus pengaturan skor tanpa pandang bulu. Begitu pula dengan PSSI, yang harus membuka data dan informasi mengenai siapa-siapa saja yang bermain.

"Penangkapan Joko Driyono harus jadi kunci memberantas mafia bola sampai ke akar-akarnya."

Topik terkait

Berita terkait